PEKANBARU, Riaumadani. com - Terkait masalah penangganan banjir di Kota Pekanbaru sampai saat ini dinilai belum berjalan dengan maksimal, hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amril, saat berbincang dengan wartawan di DPRD Kota Pekanbaru, Kamis [14/8/2014].

"Perencanaan untuk menanggani masalah banjir kita lihat belum maksimal, penangganan banjir ini perlu konsentrasi penuh, maka Pemko Pekanbaru harus bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi serta melobi APBN, sebab masalah banjir ini juga tanggung jawab pemerintah provinsi dan bisa saja menjadi tanggungjawab APBN serta menjadi tanggungjawab pemerintah kota, terutama drainase primer," ungkap Roni.

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan, untuk mengatasi banjir ini, harus terintegrasi antara drainase primer dan skunder dan bermuara ke tempat yang lebih rendah atau strategi lain, seperti membuat waduk penampung air di titik lokasi banjir.

"Sekarang ini, pemerintah masih konsentrasi pada pembangunan pengkantoran, pendidikan yang madani, tapi program itu tidak masalah dilaksanakan, tetapi ditahun 2015 nantinya kita meminta kepada pemerintah minimal harus ada perencanaan penanganan banjir ini secara matang, sudah ada pemetaan, harus ada kajian bersama konsultan dan tidak perlu konsultan asing, orang Pekanbaru saja selesai ini," tukasnya.

Selain itu, Roni menilai, di Pekanbaru juga perlu ada membuat terowongan raksasa dari hulu sampai ke hilir yang juga terkoneksi dengan drainase-drainase skunder. Terowongan raksasa ini bisa mengatasi banjir dan juga bisa diperuntukan untuk jaringan kabel optik, kabel PLN dan kabel-kabel lainnya.

"Jadi ini yang perlu dilakukan oleh Pemko Pekanbaru. Kalau perlu program ini di-multiyearkan, sehingga dari tahun ketahun nantinya tidak ada masalah banjir lagi. Sampai hari ini kita belum mendengar perencanaan yang maksimal, sebab kita melihat satu drainase dengan drainase lainnya tidak terkoneksi," ujarnya.

Tahun ini, Pemerintah Kota Pekanbaru menganggarkan Rp24 miiar lebih dalam APBD tahun 2014 untuk pebangunan drainase dan gorong-gorong sebagai bentuk langkah serius Pemko untuk mengatasi banjir agar tak terjadi lagi tahun depan., hal ini sudah cukup baik dilakukan Pemko sebagai bentuk keseriusan dalam urusan banjir.

Namun, yang lebih penting lagi harus adanya kerjasama dan  koordinasi Pemko dengan Pemprov untuk penanganan banjir yang selama ini terus terbentur di bagian kewenangan pemerintah di wilayahnya masing-masing.

"Sebesar apa pun kita anggarkan akan percuma, karena selama ini pengalaman kita, saat ingin membangun drainase ternyata tak bisa dilakukan kota, sebab di situ ada kewenangan provinsi juga," tuturnya.

"Harus kerja sama antara pemko dan pemprov, sama-sama menganggarkan dan sama-sama membuat konsep. Sehingga pengerjaan penanganan banjir ini dapat tuntas, jangan terbengkalai lagi," urainya.**