PERTEMUAN DUA TOKOH NASIONAL
SBY usai pertemuan tertutup dengan Prabowo di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017).
SBY Akui Pertemuan dengan Prabowo Dipicu Pengesahan UU Pemilu
Jumat 28 Juli 2017, 04:33 WIB
SBY usai pertemuan tertutup dengan Prabowo di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017).
BOGOR, RIAUMADANI. com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan para pemegang kekuasaan tidak akan melampaui batas dalam menggunakan wewenangnya.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bukan hal yang istimewa.
"Pertemuan kami malam ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang sangat luar biasa," kata SBY, di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017).
Sebab, SBY mengatakan, pertemuan antara tokoh politik di negeri ini sangatlah mungkin terjadi.
Sebagai contoh, SBY mengatakan Prabowo pun pernah melangsungkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, baik di Istana maupun dikediaman Prabowo di Hambalang, Bogor. SBY juga menyatakan dia pun pernah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi.
"Jadi menurut saya pertemuan tokoh politik dan pemimpin partai politik sesuatu yang biasa," ujar SBY.
SBY melanjutkan, pertemuan ini menjadi luar biasa karena dilakukan setelah pengesahan Undang-Undang Pemilu dalam rapat paripurna DPR RI.
"Dalam rapat paripurna DPR RI, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS berada satu kubu, dalam tanda kutip, yang tidak menyetujui dikukuhkannya RUU Pemilu yang sekarang sah karena sudah setujui oleh DPR RI," ujar SBY.
SBY yang saat itu berada di luar negeri pun dengan cepat merespons pengesahan UU Pemilu. Saat diminta untuk bertemu dengan Prabowo, SBY menyambut baik pertemuan ini.
Presiden keenam RI itu menyatakan, pertemuan dilangsungkan dengan tujuan dan niat yang baik.
"Kami bertemu dengan niat yang baik. Mudah-mudahan rakyat tahu dan negara mendengarkan," ujar SBY.
Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kedua petinggi partai itu sepakat untuk bekerja sama mengawasi penguasa agar tidak melampaui batas.
"Saya harus sampaikan bahwa power must not go uncheck. Saya ulangi sekali lagi. Power must not go uncheck," kata SBY usai pertemuan tertutup dengan Prabowo di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017).
"Artinya apa, kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampui batas, sehingga cross the line (melewati batas), sehingga masuk yang disebut abuse of power (penyimpangan kekuasaan)," ujar Presiden keenam RI itu.
SBY mengatakan, banyak pelajaran di dunia ini, termasuk di Indonesia, saat penggunaan kekuasaan melampaui batasnya, dan terjadi penyimpangan kekuasaan.
"Maka rakyat akan memberikan koreksinya sebagai bentuk kesetiaan kami kepada negara, kepada pemerintah, kepada pemimpin, kami akan terus mengingatkan," ujar SBY.
SBY berharap agar pemerintah menjalankan kekuasaannya secara amanah.
"Proper (layak) sesuai konstitusi, undang-undang, etika, tidak melampaui batas, dan tidak keliru dalam penggunaanya. Itu pandangan saya," ujar SBY.
Prabowo pun berpendapat senada. Menurut dia, perlu ada kelompok atau pihak yang melakukan pengawasan terhadap penguasa.
"Kita harus lakukan check and balances, kekuasaan harus diawasi dan diimbangi," ucap Prabowo.
Sumber Kompas
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bukan hal yang istimewa.
"Pertemuan kami malam ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang sangat luar biasa," kata SBY, di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017).
Sebab, SBY mengatakan, pertemuan antara tokoh politik di negeri ini sangatlah mungkin terjadi.
Sebagai contoh, SBY mengatakan Prabowo pun pernah melangsungkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, baik di Istana maupun dikediaman Prabowo di Hambalang, Bogor. SBY juga menyatakan dia pun pernah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi.
"Jadi menurut saya pertemuan tokoh politik dan pemimpin partai politik sesuatu yang biasa," ujar SBY.
SBY melanjutkan, pertemuan ini menjadi luar biasa karena dilakukan setelah pengesahan Undang-Undang Pemilu dalam rapat paripurna DPR RI.
"Dalam rapat paripurna DPR RI, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS berada satu kubu, dalam tanda kutip, yang tidak menyetujui dikukuhkannya RUU Pemilu yang sekarang sah karena sudah setujui oleh DPR RI," ujar SBY.
SBY yang saat itu berada di luar negeri pun dengan cepat merespons pengesahan UU Pemilu. Saat diminta untuk bertemu dengan Prabowo, SBY menyambut baik pertemuan ini.
Presiden keenam RI itu menyatakan, pertemuan dilangsungkan dengan tujuan dan niat yang baik.
"Kami bertemu dengan niat yang baik. Mudah-mudahan rakyat tahu dan negara mendengarkan," ujar SBY.
Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kedua petinggi partai itu sepakat untuk bekerja sama mengawasi penguasa agar tidak melampaui batas.
"Saya harus sampaikan bahwa power must not go uncheck. Saya ulangi sekali lagi. Power must not go uncheck," kata SBY usai pertemuan tertutup dengan Prabowo di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017).
"Artinya apa, kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampui batas, sehingga cross the line (melewati batas), sehingga masuk yang disebut abuse of power (penyimpangan kekuasaan)," ujar Presiden keenam RI itu.
SBY mengatakan, banyak pelajaran di dunia ini, termasuk di Indonesia, saat penggunaan kekuasaan melampaui batasnya, dan terjadi penyimpangan kekuasaan.
"Maka rakyat akan memberikan koreksinya sebagai bentuk kesetiaan kami kepada negara, kepada pemerintah, kepada pemimpin, kami akan terus mengingatkan," ujar SBY.
SBY berharap agar pemerintah menjalankan kekuasaannya secara amanah.
"Proper (layak) sesuai konstitusi, undang-undang, etika, tidak melampaui batas, dan tidak keliru dalam penggunaanya. Itu pandangan saya," ujar SBY.
Prabowo pun berpendapat senada. Menurut dia, perlu ada kelompok atau pihak yang melakukan pengawasan terhadap penguasa.
"Kita harus lakukan check and balances, kekuasaan harus diawasi dan diimbangi," ucap Prabowo.
Sumber Kompas
| Editor | : | TIS |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham