Pajak Daerah
Pajak Daerah
Pemkab Bengkalis Usulkan Perubahan 4 Perda Terkait Pajak Daerah,
Rabu 19 Juli 2017, 03:13 WIB
Pemkab Bengkalis Usulkan Perubahan 4 Perda Terkait Pajak Daerah,
BENGKALIS. RIAUMADANI. com - Bupati Bengkalis, Amril Mukminin melalui Asisten Administrasi Umum, HT Ilyas, menyampaikan 4 usulan perubahan Perda Kabupaten Bengkalis terkait Pajak Daerah, Senin (17/7/2017).
"Dalam sidang paripurna ini, ada empat Perda yang akan diusulkan untuk dilakukan perubahan, yakni, Perda Kabupaten Bengkalis nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Kabupaten Bengkalis nomor 02 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Perda Kabupaten Bengkalis nomor 02 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Perda Kabupaten Bengkalis nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah," jelas Ilyas.
Menurut Ilyas, Pengajuan perubahan ke-4 perda tersebut dikarenakan beberapa sebab antara lain, pertama, karena adanya perubahan nomenklatur perangkat Kabupaten Bengkalis sebagaimana implementasi diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, dan peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
Kedua, perubahan nomenklatur tersebut, sambung Ilyas dapat menimbulkan kerancuan dan permasalahan di lapangan, terutama pada saat pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
Hal ini dikarenakan, dalam pasal 95 ayat (1) undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tegas dinyatakan bahwa pajak ditetapkan dengan peraturan daerah.
Ketiga, adanya perubahan dan pembatalan terhadap beberapa pasal pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-9102 tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, karena Peraturan Daerah tersebut sebagaimana hasil kajian Tim Kementerian Dalam Negeri, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pada kesempatan itu, Ilyas berharap, kiranya kerjasama yang telah terbina dan berlangsung dengan harmonis diantara eksekutif dan legislatif selama ini, dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
"Harapan ini tak bosan-bosannya kami sampaikan, guna menjaga kelangsungan pembangunan daerah. Karena, selain akan berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan yang memang diharapkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang kita cintai ini, hubungan yang harmonis tersebut juga merupakan wujud dari implementasi akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bengkalis," tutup Ilyas.(ADV.MC Riau)
"Dalam sidang paripurna ini, ada empat Perda yang akan diusulkan untuk dilakukan perubahan, yakni, Perda Kabupaten Bengkalis nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Kabupaten Bengkalis nomor 02 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Perda Kabupaten Bengkalis nomor 02 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Perda Kabupaten Bengkalis nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah," jelas Ilyas.
Menurut Ilyas, Pengajuan perubahan ke-4 perda tersebut dikarenakan beberapa sebab antara lain, pertama, karena adanya perubahan nomenklatur perangkat Kabupaten Bengkalis sebagaimana implementasi diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, dan peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
Kedua, perubahan nomenklatur tersebut, sambung Ilyas dapat menimbulkan kerancuan dan permasalahan di lapangan, terutama pada saat pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
Hal ini dikarenakan, dalam pasal 95 ayat (1) undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tegas dinyatakan bahwa pajak ditetapkan dengan peraturan daerah.
Ketiga, adanya perubahan dan pembatalan terhadap beberapa pasal pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-9102 tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, karena Peraturan Daerah tersebut sebagaimana hasil kajian Tim Kementerian Dalam Negeri, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pada kesempatan itu, Ilyas berharap, kiranya kerjasama yang telah terbina dan berlangsung dengan harmonis diantara eksekutif dan legislatif selama ini, dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
"Harapan ini tak bosan-bosannya kami sampaikan, guna menjaga kelangsungan pembangunan daerah. Karena, selain akan berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan yang memang diharapkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang kita cintai ini, hubungan yang harmonis tersebut juga merupakan wujud dari implementasi akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bengkalis," tutup Ilyas.(ADV.MC Riau)
Editor | : | TIS-Alif |
Kategori | : | Bengkalis |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Kamis 22 Agustus 2024, 13:02 WIB
Kejutan di Pilkada Serentak, Dua Anak Muda Berusia 30-an Tahun, Tawarkan Gagasan Baru untuk Kota Tegal
Rabu 26 Juni 2024
MUHAMAD RIDWAN UCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA PRESIDEN RI, KONFLIK PETANI Vs PT. RPI ADA TITIK TERANG
Selasa 11 Juni 2024
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia vs Timnas Filipina: Skor 2-0
Jumat 26 Januari 2024
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Politik
Rabu 16 Oktober 2024, 09:20 WIB
Las Cruces Fair Farmers Market: Mendukung Produk Lokal dan Komunitas dengan Pasar yang Berkelanjutan
Kamis 26 September 2024
Ratusan Warga Sago Kecamatan Senapelan Padati Posko Pemenangan Pasangan Intan
Sabtu 31 Agustus 2024
Menikmati Cita Rasa Autentik dan Sehat dari Kuliner Yunani
Senin 12 Agustus 2024
RUPS Luar Biasa BRK Syariah Tetapkan 3 Nama Calon Komisaris Utama.
Nasional
Rabu 09 Oktober 2024, 22:46 WIB
Pimpinan Organisasi Aktivis Desak Komnas Perempuan Soroti Kasus Tersangka Pelaku KDRT Anggota DPRD Bangka Belitung, Jangan Ada Intimidasi dan Diskriminasi Hukum
Rabu 09 Oktober 2024
Pimpinan Organisasi Aktivis Desak Komnas Perempuan Soroti Kasus Tersangka Pelaku KDRT Anggota DPRD Bangka Belitung, Jangan Ada Intimidasi dan Diskriminasi Hukum
Senin 07 Oktober 2024
Ketua Umum KEA'98 Joko Priyoski: UU MD3 Tahun 2019 Ambigu, Harus Direvisi
Rabu 02 Oktober 2024
REZITA SILATURAHMI KEPADA KB. H BASRAN & KB. H. ZAHARMAN KAZ, DISAMBUT PENUH KASIH DAN SAYANG
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Kamis 17 Oktober 2024, 15:15 WIB
Siap Menangkan Paslon INTAN di Pilkada Kota Pekanbaru 2024, Afrizal Targetkan 65% Suara di Rumbai Raya
Kamis 17 Oktober 2024
Siap Menangkan Paslon INTAN di Pilkada Kota Pekanbaru 2024, Afrizal Targetkan 65% Suara di Rumbai Raya
Minggu 06 Oktober 2024
Sikap Mencintai Lingkungan Perlu Ditanamkan Sejak Usia Dini
Jumat 20 September 2024
Usut Kasus SPPD Fiktif, Kombes Anom Karabianto: Fokus sementara ini Kasusnya di Sekretariat Belum Terkait Anggota-Pimpinan DPRD Riau