Pemerintahan
Presiden harusnya punya analisis mendalam atas segala
dampak yang mungkin terjadi terkait dengan kedaulatan dan kemandirian
bangsa,†ujar pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra kepada redaksi
Sabtu pagi (8/7/2017).
Yusril Ihza Mahendra: Mimpi Infrastuktur ala Jokowi Bisa Menenggelamkan Negara
Minggu 09 Juli 2017, 23:03 WIB
Presiden harusnya punya analisis mendalam atas segala
dampak yang mungkin terjadi terkait dengan kedaulatan dan kemandirian
bangsa,†ujar pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra kepada redaksi
Sabtu pagi (8/7/2017).
JAKARTA. RIAUMADANI. com - Salah satu obsesi pemerintahan Joko Widodo adalah membangun infrastruktur untuk menyambungkan sebanyak mungkin titik di Indonesia. Jokowi percaya bahwa proyek infratruktur akan menciptakan lapangan pekerjaan dan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru.
Masalahnya, tim ekonomi pemerintah terlihat tidak mampu menyediakan hal yang paling dibutuhkan untuk menopang obsesi infrastruktur, yakni uang dalam jumlah memadai.
Tim ekonomi yang digawangi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menggunakan berbagai strategi, dari pengetatan dan pemangkasan anggaran, pengampunan pajak, dan terakhir menaikkan pajak untuk sektor ekonomi yang dilakukan kalangan menengah dan bawah.
Tidak cukup itu, ketika mengunjungi Bursa Efek Indonesia hari Selasa lalu (4/7/2017), Jokowi mendorong semua anak perusahaan BUMN untuk segera melakukan penjualan saham umum perdana (initial public offering) atau IPO untuk membantu program pembangunan infrastruktur tadi.
“Kita butuh pembiayaan yang besar untuk membangun infrasktruktur. Tidak mungkin semuanya dilakukan dengan peminjaman,†kata Jokowi.
Melihat berbagai manuver pemerintah, tak sedikit pihak yang belakangan mulai meragukan kemampuan mewujudkan mimpi proyek infrastruktur itu. Ada kesan, obsesi Jokowi tidak ditopang oleh perencanaan dan strategi yang matang.
“Mimpi infrastruktur yang berlebihan seperti ini bisa menenggelamkan negara. Presiden harusnya punya analisis mendalam atas segala dampak yang mungkin terjadi terkait dengan kedaulatan dan kemandirian bangsa,†ujar pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra kepada redaksi Sabtu pagi (8/7/2017).
Menurut Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Presiden jokowi nampaknya hanya bisa berpikir bahwa yang disebut membangun hanya membangun fisik, terutama infrastruktur.
Padahal, belum belum tentu juga hal itu urgent dan segera menimbulkan dampak ekonomi berganda. Sementara di sisi lain kelihatannya tidak ada pikiran panjang tentang dampak utang yang makin membesar dan jatuhnya aset-aset negara ke tangan asing.
“Terus terang, saya sangat khawatir melihat kebijakan Presiden yang seperti ini,†demikian Yusril.
Masalahnya, tim ekonomi pemerintah terlihat tidak mampu menyediakan hal yang paling dibutuhkan untuk menopang obsesi infrastruktur, yakni uang dalam jumlah memadai.
Tim ekonomi yang digawangi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menggunakan berbagai strategi, dari pengetatan dan pemangkasan anggaran, pengampunan pajak, dan terakhir menaikkan pajak untuk sektor ekonomi yang dilakukan kalangan menengah dan bawah.
Tidak cukup itu, ketika mengunjungi Bursa Efek Indonesia hari Selasa lalu (4/7/2017), Jokowi mendorong semua anak perusahaan BUMN untuk segera melakukan penjualan saham umum perdana (initial public offering) atau IPO untuk membantu program pembangunan infrastruktur tadi.
“Kita butuh pembiayaan yang besar untuk membangun infrasktruktur. Tidak mungkin semuanya dilakukan dengan peminjaman,†kata Jokowi.
Melihat berbagai manuver pemerintah, tak sedikit pihak yang belakangan mulai meragukan kemampuan mewujudkan mimpi proyek infrastruktur itu. Ada kesan, obsesi Jokowi tidak ditopang oleh perencanaan dan strategi yang matang.
“Mimpi infrastruktur yang berlebihan seperti ini bisa menenggelamkan negara. Presiden harusnya punya analisis mendalam atas segala dampak yang mungkin terjadi terkait dengan kedaulatan dan kemandirian bangsa,†ujar pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra kepada redaksi Sabtu pagi (8/7/2017).
Menurut Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Presiden jokowi nampaknya hanya bisa berpikir bahwa yang disebut membangun hanya membangun fisik, terutama infrastruktur.
Padahal, belum belum tentu juga hal itu urgent dan segera menimbulkan dampak ekonomi berganda. Sementara di sisi lain kelihatannya tidak ada pikiran panjang tentang dampak utang yang makin membesar dan jatuhnya aset-aset negara ke tangan asing.
“Terus terang, saya sangat khawatir melihat kebijakan Presiden yang seperti ini,†demikian Yusril.
| Editor | : | Tis. |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 08 Februari 2026, 08:28 WIB
Timnas Indonesia Jadi Runner-up Piala Asia Futsal 2026, Kalah Adu Penalti Lawan Iran
Minggu 07 September 2025
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Politik

Selasa 02 Juni 2026, 17:19 WIB
Wabup Bengkalis: Pancasila Bintang Penuntun Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia
Senin 01 Juni 2026
Memaknai Hari Lahir Pancasila, Merawat Persatuan di Tengah Keberagaman Riau
Senin 18 Mei 2026
Marjeni, SE.MM: Badan Pekerja Pelestarian Cagar Budaya Membantu Pemerintah Kabupaten Rohul Menginventarisir Semua Kawasan Cagar Budaya se-Rokan Hulu Beserta Statusnya
Senin 09 Maret 2026
Siti Aisyah Anggota DPR RI Komisi III Sosialisasi 4 Pilar di Skip Hulu, Rengat. Ajak Ustadz. Fitter Kumpala. 
Nasional

Rabu 03 Juni 2026, 20:11 WIB
Profil Dadan Hindayana Mantan Kepala BGN yang Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Dadan Hindayana Mantan Kepala BGN yang Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Lodewyk Pusung, Sehari Setelah Dipecat Prabowo Sebagai Wakil Kepala BGN, Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Sony Sonjaya, Purnawirawan Polri Dicopot dari Wakil Kepala BGN, Ditahan Kejagung
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Kamis 28 Mei 2026, 06:45 WIB
Kabur dari Rutan Pekanbaru, Tahanan Ini Ditangkap Warga di Dapur Kurban
Kamis 28 Mei 2026
Kabur dari Rutan Pekanbaru, Tahanan Ini Ditangkap Warga di Dapur Kurban
Selasa 26 Mei 2026
Salat Idul Adha 1447H Akan Digelar di 349 Titik di Pekanbaru dan Dua Titik Lokasi Utama
Rabu 20 Mei 2026
Ketua PP Pekanbaru Iwan Pansa Akui Terima Rp50 Juta dari Kadis PUPR-PKPP Riau