JAKARTA. Riaumadani. com - Sebanyak 515 orang tewas dalam kecelakaan arus mudik dan balik Lebaran 2014. Dari aspek jumlah korban jiwa, momentum yang semestinya penuh sukacita ini seperti bencana tahunan. Ini semua berakar dari rendahnya kualitas layanan publik oleh pemerintah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas sejak tujuh hari sebelum Lebaran [H-7] sampai tiga hari setelah [H+3] atau 1 Agustus 2014 mencapai 3.815 unit atau turun 13,62 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013. Angka ini meliputi 2.743 sepeda motor, 435 mobil pribadi, 300 bus, dan 337 angkutan barang.

Di antara kasus kecelakaan tersebut, korban meninggal mencapai 490 orang. Sementara 757 orang menderita luka berat dan 2.859 menderita luka ringan. Dibandingkan dengan periode yang sama pada 2013, jumlah korban meninggal turun 14,78 persen.

Sementara itu, kecelakaan di perairan, berdasarkan Badan SAR Nasional, selama 30 Juli-2 Agustus terjadi sebanyak empat kasus. Korban meninggal mencapai 25 orang.

Dengan demikian, total korban meninggal selama H-7 sampai dengan H+3 pada Lebaran 2014 mencapai 515 jiwa. Angka ini hampir separuh korban meninggal di Gaza dalam konflik Israel-Palestina, beberapa pekan terakhir. Angka ini bahkan melebihi korban meninggal akibat bencana tsunami di Kepulauan Mentawai pada tahun 2010 sebanyak 415 orang.

Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Agus Rianto, di Jakarta, Sabtu [2/8/2014], menyatakan, penyebab kecelakaan terbesar adalah faktor mengantuk atau kelelahan. Ini antara lain akibat kemacetan parah yang dipicu kerusakan Jembatan Comal di Pemalang, Jawa Tengah, dan Jembatan Cibaruyan di Ciamis, Jawa Barat.

Kerusakan jembatan membuat antrean kendaraan semakin panjang sehingga waktu tempuh perjalanan semakin lama. Akibatnya, sopir kelelahan.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto menyatakan, secara sempit, korban meninggal disebabkan faktor yang selama ini disampaikan kepolisian, seperti kelalaian dan mengantuk. Namun, banyaknya korban meninggal merupakan akibat kualitas layanan publik yang rendah.

"Akar persoalannya adalah karena pemerintah tidak mampu menjamin keselamatan pemudik melalui penyediaan layanan fasilitas publik, baik moda transportasi maupun infrastruktur memadai," katanya.

Dari aspek politik anggaran, Yenny berpendapat, pemerintah tidak menjalankan kewajibannya. Pemerintah telah menghimpun pajak dari rakyat. Namun, pemerintah tidak mengonversinya dengan baik ke dalam bentuk layanan publik secara prima.

"Yang terjadi adalah pembangunan infrastruktur bukan berorientasi pada pelayanan publik melainkan pendekatan proyek untuk bagi-bagi duit," kata Yenny. "