Selasa, 21 Juli 2026

Breaking News

  • DPD Waktu Indonesia Bangkit (WIB) Kabupaten Bengkalis Resmi Terbentuk   ●   
  • Arifudin Ahalik, "Jaga Aset Negara, FPAN Surati Dinas Perhubungan Provinsi Riau"   ●   
  • Pangdam Kodam XIX Tuanku Tambusai Semarakkan Penutupan Festival Rakyat Nusantara 2026 Dengan Nobar Final Piala Dunia Bersama Masyarakat   ●   
  • SMA N. 01.Sungai Apit Beri Penghargaan Kepada Dua Orang Siswanya yang Lolos mengikuti Paskibraka.  ini Harapan Kepsek   ●   
  • Usai Dugaan Gudang Solar Subsidi Terungkap, Pria Bernama Kasno Datangi Awak Media   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Rohil
Dana Ditarik Lagi
Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan: Pemerintah Pusat Zalim Terhadap Rohil
Sabtu 15 April 2017, 23:34 WIB
Nasrudin Hasan Ketua DPRD Rohil

BAGANBATU RIAUMADANI. com - Meski dana dari pemerintah pusat sudah masuk ke Kas Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), namun ditarik kembali. Selain eksekutif, legislatif juga ikut mengecam pemerintah pusat.
 
Kali ini, Ketua DPRD Rohil, Nasrudin Hasan menyebut pemerintah pusat "zalim"terhadap Rohil. Pasalnya, Kabupaten Rohil salah satu penghasil Migas. Menurut Nasrudin, Kabupaten Rohil bukan meminta kepada pusat tapi melainkan menuntut hak atas Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas).
 
Hal tersebut lah yang menurutnya kabupaten Rohil berbeda dengan kabupaten lain. "Pusat zalimi kita. Begitu dia (pusat) kirim uang, uangnya ditarik balek. Kata pusat salah hitung, salah hitungnya 2 kali. Menurut saya itu modus," kata Nasrudin ketika diwawancara awak media usai menghadiri acara pelantikan pengurus DPD PAN Rohil di Suzuya Bagan Batu, Rabu lalu dikutip inforohilcom.
 
Menurut Nasrudin, dari DBH Migas, Kabupaten Rohil menyumbang ke pemerintah pusat sebanyak 85 persen. Sedangkan untuk Rohil sendiri, hanya 6 persen dengan dana sebesar Rp6 Triliun.
 
"Kami (Rohil, Red) nyumbang migas ke pusat sejak kapan? Kenapa baru sekarang (salah hitung), ini (Rohil) seperti dizalimi," kata ketua DPD II Partai Golkar kabupaten Rokan Hilir tersebut.
 
Untuk itu, pihaknya (DPRD Rohil) dan pemerintah kabupaten rencananya akan menuntut ke pusat dan mempertanyakan melalui komisi keuangan DPR RI. "Nantinya komisi itu akan memanggil ke menteri keuangan. Disana lah nanti ketemu.
 
Karena kita DPRD tentunya kita melalui DPR RI untuk ketemu Mentri," kata ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rohil tersebut.


Editor : Tis.TP
Kategori : Rohil
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top