Rapat Paripurna DPRD Riau Tentang Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPJ Gubri 2016

LKPJ Gubri 2016

Selasa 04 April 2017, 06:52 WIB

Anggota DPRD Riau akhirnya gelar rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPj Gubri tahun 2016.

PARLEMENTARIA
PEKANBARU. RIAUMADANI. com - Anggota DPRD Riau akhirnya gelar rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPj Gubri tahun 2016. Sebelumnya rapat yang dijadwalkan pekan lalu tertunda karena tidak quorum.

Rapat Paripurna DPRD Riau dipimpin wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau tahun 2016.dihadiri sebanyak 33 anggota Senin (03/04/17)

Rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Riau 2016 di Gedung Paripurna DPRD Riau, mendapat masukan dari seluruh fraksi kepada Pemprov Riau berkaitan dengan program-program yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Diawali fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Masgaul Yunus mengatakan, "pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau tahun 2016 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan memuat visi Riau demi terwujudnya Riau maju, masyarakat sejahtera, berbudaya melayu, berdaya saing tinggi untuk menurunkan kemiskinan, meningkatnya lapangan kerja serta pemantapan Aparatur Pemerintah.

Ket Poto: Wakil Ketua DPRD Riau dr H Sunaryo (Kanan), menyerahkan pandangan umum fraksi terhadap LKPJ tahun 2016 kepada Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi (Kiri).

"Terkait peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas untuk mencermati LKPJ mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kepala daerah," terangnya.

Fraksi Golkar pun menyoroti peningkatan pelayanan publik pada sektor kesehatan, target realisasi program berjalan, peningkatan mutu sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

"Peningkatan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), masih banyak ditemukan ASN yang tidak berada di kantor pada jam kerja, razia Satuan Polisi Pamong Praja di warung kopi perlu dievaluasi kinerja ASN Lingkup Pemprov Riau," ungkapnya.

Fraksi Golkar juga tidak lupa mengapresiasi program pengembangan pariwisata serta kerja nyata pemerintah Provinsi Riau dengan pihak terkait dalam menekan bencana asap pada tahun lalu.

Dari Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Sugeng Pranoto menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menekankan pada evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan dan proyeksi sebagai arahan ke depan.

"Poin penting mengenai goncangan ekonomi yang dianggap sebagai dalih mencari kesalahan eksternal, namun lalai pada kesalahan internal," jelas anggota Komisi E DPRD Riau ini.

Persoalan ini bisa dilihat dari realisasi APBD Riau tahun 2016 yang hanya 84,19 persen. Belum lagi kebiasan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp2 triliun pada tahun 2016.

Sementara dari Fraksi Demokrat Nasril menyampaikan pandangan mengenai penerapan the principle of good financial government dalam pengelolaan keuanngan daerah.

Poto; Suasana sidang paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPj Gubri tahun 2016

"Penurunan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan yang sejalan program Satker Provinsi Riau kami pamdang sebagai kinerja Postif, namun mohon tangkapannya realitas angka tersebut sejauh mana berperan pada kesejahteraan masyarakat?," ujar Nasril.

Ia mengatakan pengentasan kemiskinan jika dibandingkan pada 2015, pada 2016 telah terjadi persentase penurunan.

"Untuk itu, fraksi Demokrat pada LKPJ Gubernur Riau memberi pandangan optimisme," ujarnya menutup singkat.

Sedangkan Fraksi lainnya, menitikberatkan pada angka pengentasan kemiskinan, keterbukaan lapangan kerja, program-program kesejahteraan, realisasi anggaran, kinerna ASN, peningkatan pelayan publik.

Paripurna dihadiri oleh 33 anggota Dewan dari 65 total keseluruhan. Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, sedangkan dari pihak Pemprov Riau diwakili oleh Sekretaris Daerah Riau Ahmad Hijazi. (Advertorial/Tis)