MENCARI KEADILAN DI PENGADILAN INTERNASIONAL
Sri Bintang Pamungkas baru-baru ini mengajukan gugatan
kepada Tito Karnavian, Kapolri di Pengadilan Internasional di Jenewa,
Switzerland.
Sri Bintang Pamungkas Vs Kapolri Di Peradilan Internasional
Senin 03 April 2017, 23:36 WIB
Sri Bintang Pamungkas baru-baru ini mengajukan gugatan
kepada Tito Karnavian, Kapolri di Pengadilan Internasional di Jenewa,
Switzerland.
PEKANBARU. RIAUMADANI. com - Sejak diterbitkannya Statuta Roma pada 1998, setiap individu merupakan subyek dari hukum internasional. Berarti setiap individu di manapun berada dapat menuntut dan dituntut di depan meja peradilan internasional.
Salah satu contoh dari subyek hukum ini adalah diadilinya Radovan Karadzic (mantan pemimpin serbia bosnia) yang diadili atas tindakan kejahatan manusia (crime against humanity). Pada akhirnya Radovan Karadzic dijatuhi hukuman penjara selama 40 tahun, pada 24 Maret 2016.
Radovan Karadzic menghadapi dakwaan melakukan genosida, pembunuhan, deportasi, dan tindakan kekerasan yang tidak berperikemanusiaan terhadap warga muslim kroasia serta warga sipil non-Serbia. Sebelum kasus peradilan internasional yang menyangkut Radovan Karadzic, peradilan internasional juga pernah memutus perkara pada pegawai kereta Danzig.
Berangkat dari kasus pegawai kereta Danzig ini, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan bahwa apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada orang perorangan, maka hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional, artinya diakui oleh suatu badan peradilan internasional.
Sri Bintang Pamungkas baru-baru ini mengajukan gugatan kepada Tito Karnavian, Kapolri di Pengadilan Internasional di Jenewa, Switzerland.
Gugatan Sri Bintang Pamungkas ini sangat menarik bukan hanya pada persoalan yang membebani Sri Bintang Pamungkas sendiri. Yaitu kasus tuduhan makar dari Kapolri yang menyebabkan dirinya ditahan selama 103 hari tanpa bukti. Akan tetapi juga menarik dunia internasional, khususnya badan-badan dan penggiat Hak Azasi Manusia (HAM).
Jenewa, Switzerland kita ketahui juga merupakan tempat markas PBB (United Nations) berdiri. Dan di seluruh Eropa, persoalan HAM merupakan persoalan yang mampu menarik publik di sana. Sehingga sangat banyak badan-badan atau organisasi-organisasi yang ikut memperjuangkan HAM di sana.
Apalagi kasus yang diajukan oleh Sri Bintang Pamungkas adalah kasus tentang pelecehan HAM dari seorang pejabat penegak hukum di negara yang telah meratifikasi hukum-hukum menyangkut HAM dari PBB.
Bahkan bukan tidak mungkin akan mendorong intervensi negara-negara yang membawa HAM sebagai pedoman hidup masyarakatnya.
Persoalan HAM adalah persoalan universal yang berada diruang internasional. Dan gugatan Sri Bintang Pamungkas ini tentunya juga akan mengadili penegakan hukum dan HAM di Indonesia yang mendorong perubahan pada kondisi hukum di Indonesia.
Perlu diketahui dalam proses peradilan internasional ketika sudah berjalan, sangat sulit proses ini diberhentikan.
Kita semua menunggu proses ini berjalan. Sukses selalu untuk Sri Bintang Pamungkas yang membuka cakrawala keadilan.
Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti
Penulis adalah aktivis pergerakan
Sumber : rmol.co
Salah satu contoh dari subyek hukum ini adalah diadilinya Radovan Karadzic (mantan pemimpin serbia bosnia) yang diadili atas tindakan kejahatan manusia (crime against humanity). Pada akhirnya Radovan Karadzic dijatuhi hukuman penjara selama 40 tahun, pada 24 Maret 2016.
Radovan Karadzic menghadapi dakwaan melakukan genosida, pembunuhan, deportasi, dan tindakan kekerasan yang tidak berperikemanusiaan terhadap warga muslim kroasia serta warga sipil non-Serbia. Sebelum kasus peradilan internasional yang menyangkut Radovan Karadzic, peradilan internasional juga pernah memutus perkara pada pegawai kereta Danzig.
Berangkat dari kasus pegawai kereta Danzig ini, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan bahwa apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada orang perorangan, maka hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional, artinya diakui oleh suatu badan peradilan internasional.
Sri Bintang Pamungkas baru-baru ini mengajukan gugatan kepada Tito Karnavian, Kapolri di Pengadilan Internasional di Jenewa, Switzerland.
Gugatan Sri Bintang Pamungkas ini sangat menarik bukan hanya pada persoalan yang membebani Sri Bintang Pamungkas sendiri. Yaitu kasus tuduhan makar dari Kapolri yang menyebabkan dirinya ditahan selama 103 hari tanpa bukti. Akan tetapi juga menarik dunia internasional, khususnya badan-badan dan penggiat Hak Azasi Manusia (HAM).
Jenewa, Switzerland kita ketahui juga merupakan tempat markas PBB (United Nations) berdiri. Dan di seluruh Eropa, persoalan HAM merupakan persoalan yang mampu menarik publik di sana. Sehingga sangat banyak badan-badan atau organisasi-organisasi yang ikut memperjuangkan HAM di sana.
Apalagi kasus yang diajukan oleh Sri Bintang Pamungkas adalah kasus tentang pelecehan HAM dari seorang pejabat penegak hukum di negara yang telah meratifikasi hukum-hukum menyangkut HAM dari PBB.
Bahkan bukan tidak mungkin akan mendorong intervensi negara-negara yang membawa HAM sebagai pedoman hidup masyarakatnya.
Persoalan HAM adalah persoalan universal yang berada diruang internasional. Dan gugatan Sri Bintang Pamungkas ini tentunya juga akan mengadili penegakan hukum dan HAM di Indonesia yang mendorong perubahan pada kondisi hukum di Indonesia.
Perlu diketahui dalam proses peradilan internasional ketika sudah berjalan, sangat sulit proses ini diberhentikan.
Kita semua menunggu proses ini berjalan. Sukses selalu untuk Sri Bintang Pamungkas yang membuka cakrawala keadilan.
Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti
Penulis adalah aktivis pergerakan
Sumber : rmol.co
| Editor | : | Tis.RM |
| Kategori | : | Hukum |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham