Kampar Kabupaten Pertama Serahkan Laporan Keuangan 2016 ke BPK RI Perwakilan Riau

Sabtu 01 April 2017, 00:01 WIB

Pemerintah Kabupaten Kampar tercatat sebagai kabupaten pertama yang menyerahkan laporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Riau.

PEKANBARU RIAUMADANI. com - Pemerintah Kabupaten Kampar tercatat sebagai kabupaten pertama yang menyerahkan laporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Riau.

Hal itu dikatakan Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Hari Purwaka dalam sambutannya pada acara laporan penyerahan keuangan Kabupaten Kampar tahun 2016 kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau di gedung BPK RI Perwakilan Riau di Pekanbaru, Kamis (30/3/2017).

Hari Purwaka menyampaikan, hal ini memiliki nilai tambah atas upaya keseriusan Pemkab Kampar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Turut hadir pada acara ini Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri, Kepala Bappeda Kampar Azwan, serta pejabat terkait lainnya. Laporan tersebut diserahkan Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi dan diterima langsung oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau Hari Purwaka.

Di samping itu kata Hari, dilihat dari pencapaian dari tahun 2010 Kabupaten Kampar mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan penurunan pengecualian semakin tahun semakin menurun. "Tinggal pada tahun 2016 ini hanya satu item saja yakni dalam pengelolaan aset daerah," ujar Hari.

Ia mengharapkan agar Kabupaten Kampar serius mendalami serta menelusuri aset daerah hingga kedepan predikat itu tidak lagi melekat dan aset daerah Kabupaten Kampar dapat teriventarisir dengan baik.

Sementara itu Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi mengatakan, Pemkab Kampar kembali mampu lebih cepat memberikan laporan keuangan ini kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yakni melaporkannya pada akhir bulan Maret. Menurut Abdi, ini menjadi kebiasaan Pemkab Kampar. "Tetapi kami optimis ditahun mendatang Kabupaten Kampar akan berbenah dan berusaha melaporkan laporan ini secepatnya. Memang ada beberapa kelemahan kami dalam mempersiapkan laporan ini," bebernya.

Setelah menyerahkan laporan ini, maka Kabupaten Kampar tinggal menunggu proses selanjutnya yakni menerima tim BPK RI yang akan bekerja di Kabupaten Kampar.

Lebih lanjut Abdi mengatakan, saat ini Kabupaten Kampar ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berusaha untuk komunikatif dalam pelaporan keuangan. "Disadari bahwa masih ada dua SKPD yakni
Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang masih belum menemukan cara berkomunikasi dengan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau," pungkas Abdi. (Advertorial/Humas Kampar)