Kamis, 2 Oktober 2025

Breaking News

  • Pembukaan Bulan PRB 2025 di Mojokerto, Bupati Rohul : Bulan PRB Momentum Perkuat Sinergi Mitigasi Bencana   ●   
  • Ini Tanggapan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Terkait Pj. Kepala Desa   ●   
  • Ledakan Guncang Kilang Pertamina Dumai, Warga Panik   ●   
  • Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau   ●   
  • Dua Warga Desa Teluk Lancar Tewas Disambar Petir Saat Mencari Kepah di Pantai Parit Panjang   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Nasional
Angka Kemiskinan
Pemerintah Optimistis Angka Kemiskinan Tahun 2018 Turun 1,25 Persen
Selasa 21 Maret 2017, 23:06 WIB
Angka Kemiskinan
Pemerintah Optimistis Angka Kemiskinan Tahun 2018 Turun 1,25 Persen
JAKARTA. RIAUMADANI. com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis tingkat kemiskinan akan menurun secara signifikan pada 2018 sesuai yang disampaikan oleh Bank Dunia. Sesuai data bank dunia dan lembaga survey lainnya, penurunan kemiskinan akan lebih efektif memberikan dampak apabila jumlah penerima bantuan ditambah.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, hal ini bisa tercapai apabila jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ditambah hingga tiga juta, menjadi sembilan juta penerima bantuan, serta dengan penambahan penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) hingga 10 juta keluarga penerima. Saat ini, penerima bantuan PKH tercatat sebanyak enam juta, sedangkan penerima bantuan BPNT sebanyak 1,2 juta.

"Misal kalau sampai 9 juta diberikan dan dikombinasikan dengan BPNT, itu turunnya 1,25 persen.... Kalau dinaikkan jadi 9 juta itu penerima PKH dan BPNT, yang tahun depan dalam RKP BPNT 10 juta. Maka itu bisa 1,25 persen," jelas Khofifah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Sementara itu, dari enam juta penerima PKH ditambah dengan 1,2 juta penerima BPNT sendiri, Mensos mengklaim angka kemiskinan dapat diturunkan hingga 0,84 persen. Khofifah mengatakan, untuk menambah tiga juta penerima bantuan PKH menjadi sembilan juta penerima bantuan, maka membutuhkan anggaran setidaknya Rp 5,5 triliun. Anggaran itupun akan diajukan ke APBN-Perubahan. Sementara itu, Kemensos juga akan mengajukan anggaran Rp 300 miliar ke APBN-P untuk mendukung program e-Waroeng.

"Kita usul di APBN-P, kita ajukan untuk 10 ribu e-Waroeng. Jadi 10 ribu kali Rp 30 juta berarti Rp 300 miliar untuk e-Waroeng, kalau anggaran rastra kan ada. Pencetakan kartu juga sudah oleh Himbara," jelas dia.

Sumber : republika.co.id


Editor : Tis
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top