Kamis, 2 Oktober 2025

Breaking News

  • Pembukaan Bulan PRB 2025 di Mojokerto, Bupati Rohul : Bulan PRB Momentum Perkuat Sinergi Mitigasi Bencana   ●   
  • Ini Tanggapan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Terkait Pj. Kepala Desa   ●   
  • Ledakan Guncang Kilang Pertamina Dumai, Warga Panik   ●   
  • Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau   ●   
  • Dua Warga Desa Teluk Lancar Tewas Disambar Petir Saat Mencari Kepah di Pantai Parit Panjang   ●   
Tenaga Pengamanan di DPRD Riau
Pengadaan Tenaga Pengamanan di DPRD Riau Diduga Ada Permainan
Kamis 02 Maret 2017, 23:39 WIB
Tenaga Pengamanan di DPRD Riau
Pengadaan Tenaga Pengamanan di DPRD Riau Diduga Ada Permainan
PEKANBARU, RIAUMDANI. com -  Aroma pengadaan tenaga pengamanan swasta di DPRD Riau mulai terkuak.  Pasalnya, muncul dugaan jika pengadaan 136 security yang dimenangkan oleh PT Karya Satria Abadi (KSA) itu memiliki afiliasi dengan salah seorang anggota DPRD Riau. 

Kejanggalan lain juga muncul karena penawaran PT KSA lebih tinggi dibandingkan PT Andalan Mitra Prestasi. Di mana berdasarkan data yang dihimpun Riau Pos, PT KSA mengajukan tawaran sebesar Rp5.618.423.000. Sedangkan PT Andalan Mitra Prestasi, hanya sekitar Rp4,7 miliar.

 Menanggapi isu tersebut, Sekretaris DPRD Riau Kaharudin buru-buru mengklarifikasinya. Dia menyebut bahwa segala sesuatu tentang pengadaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pagu anggaran pengamanan itu sendiri ia sebutkan sebesar Rp6 miliar lebih.  ‘’Kami tidak mau melaksanakan di luar

aturan. Kami berdasarkan prosedur saja,’’ ujarnya, Rabu (1/3).

 Ia kemudian membandingkan penganggaran pengamanan gedung wakil rakyat itu tahun sebelumnya. Di mana ia menyebut bahwa program itu sebelumnya fiktif. Karena anggaran yang dialokasikasikan untuk itu justru digunakan untuk membayar honor pegawai DPRD.
Sementara pengamananya tetap tidak ada. ‘’Kalau dikatakan tidak sesuai itu justru sebelumnya. Penganggaran ada untuk pengamanan tapi petugasnya tidak ada. Karena anggarannya untuk bayar honor pegawai. Ini bukan hanya 2014 dan 2015, sampai tahun kemarin (2016,red) masih seperti itu. Pengamanan kantor hanya sebagai bungkus,’’ urainya.

Sementara itu, Ketua Koaliasi Indonesia Bersih Hariyadi menyayangkan pemborosan anggaran melalui proyek pengamanan gedung DPRD. Pasalnya untuk satu gedung DPRD saja, 135 orang tenaga pengamanan ditempatkan.

Ini berlebihan katanya. Terlebih dalam satu tahun anggaran yang digelontorkan mencapai Rp6 miliar lebih. Nilai itu sangat tinggi jika dibandingkan dengan pengamanan di areal swasta seperti Chevron.  ‘’Ini namanya pemborosan anggaran. Patut dievaluasi. Sedangkan pengamanan perusahaan berkelas saja di Riau, seperti Chevron dan lainnya, pengamanannya tak sebanyak itu,’’ ujar Hariyadi.(dik)



Editor :
Kategori : Hukum
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top