Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Ket Foto : Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Bengkalis, Arianto
menyampaikan sambutan pada saat entry briefing BPK-RI Perwakilan
Provinsi Riau di ruang pertemuan Lantai II Kantor Bupati Bengkalis,
Selasa (14/2).
Bengkalis Bertekad Pertahankan WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2016
Kamis 16 Februari 2017, 23:40 WIB
Ket Foto : Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Bengkalis, Arianto
menyampaikan sambutan pada saat entry briefing BPK-RI Perwakilan
Provinsi Riau di ruang pertemuan Lantai II Kantor Bupati Bengkalis,
Selasa (14/2).
BENGKALIS RIAUMADANI. com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis bertekad mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016, yang sudah diraih tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2013.
Tekad tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Amril Mukminin melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Bengkalis, Arianto saat entry briefing BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau di ruang pertemuan Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Selasa (14/2).
“Pemkab Bengkalis terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun. Alhamdulillah, atas kerja keras dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di tahun anggaran 2015 lalu, Bengkalis memperoleh opini WTP dari BPK-RI. Karena itu kami bertekad, berupaya, dan berharap agar dapat mempertahankan opini WTP di tahun anggaran 2016,†ungkap Arianto.
Arianto menginstruksikan seluruh OPD agar dapat membantu pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan atas LKPD tahun 2016 yang dilaksanakan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau, dengan memberikan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, dan juga memberikan informasi yang akurat agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Kami minta seluruh kepala OPD bersikap kooperatif dan proaktif sehingga pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik. Kepada kepala SOPD yang terkait diharapkan tidak keluar daerah, kecuali untuk hal yang sangat mendesak, dan harus mendapat izin dari pimpinan,†tegasnya.
Arianto juga mengingatkan, dalam pengiriman dokumen yang diminta oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau, agar lebih hati-hati. Mengingat dokumen tersebut merupakan rahasia negara/daerah. Apabila, tim pemeriksa minta keterangan dari OPD, agar petugas yang ditunjuk harus menguasai dan memahami ketentuan.
Sementara Ketua tim BPK RI Perwakilan Riau, Safina khairina mengatakan, pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan awal sebelum laporan keuangan disampaikan Pemkab Bengkalis.
“Ada beberapa hal yang difokuskan dalam pemeriksaan, antara lain menilai pengujian pengendalian untuk menilai efektifitas sistem pengendalian inter Pemda dalam menyusun laporan keuangan, pengujian tentang khas, baik khas yang ada di sopd maupaun yang ada di bendahara keuangan, termasuk dana bantuan opersaional sekolah, dana desa atau pun khas khas lainnya,†Jelasnya.
Hadir dalam acara tersebut, Plt Inspektur Inspektorat, Suparjo, seluruh Kepala SOPD, Camat di lingkungan Pemkab Bengkalis, serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Bengkalis. Pemeriksaan rutin oleh tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau, akan berlangsung selama 30 hari terhitung tanggal 13 Februari sampai 14 Maret 2017.
Tekad tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Amril Mukminin melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Bengkalis, Arianto saat entry briefing BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau di ruang pertemuan Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Selasa (14/2).
“Pemkab Bengkalis terus berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun. Alhamdulillah, atas kerja keras dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di tahun anggaran 2015 lalu, Bengkalis memperoleh opini WTP dari BPK-RI. Karena itu kami bertekad, berupaya, dan berharap agar dapat mempertahankan opini WTP di tahun anggaran 2016,†ungkap Arianto.
Arianto menginstruksikan seluruh OPD agar dapat membantu pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan atas LKPD tahun 2016 yang dilaksanakan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau, dengan memberikan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, dan juga memberikan informasi yang akurat agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Kami minta seluruh kepala OPD bersikap kooperatif dan proaktif sehingga pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik. Kepada kepala SOPD yang terkait diharapkan tidak keluar daerah, kecuali untuk hal yang sangat mendesak, dan harus mendapat izin dari pimpinan,†tegasnya.
Arianto juga mengingatkan, dalam pengiriman dokumen yang diminta oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau, agar lebih hati-hati. Mengingat dokumen tersebut merupakan rahasia negara/daerah. Apabila, tim pemeriksa minta keterangan dari OPD, agar petugas yang ditunjuk harus menguasai dan memahami ketentuan.
Sementara Ketua tim BPK RI Perwakilan Riau, Safina khairina mengatakan, pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan awal sebelum laporan keuangan disampaikan Pemkab Bengkalis.
“Ada beberapa hal yang difokuskan dalam pemeriksaan, antara lain menilai pengujian pengendalian untuk menilai efektifitas sistem pengendalian inter Pemda dalam menyusun laporan keuangan, pengujian tentang khas, baik khas yang ada di sopd maupaun yang ada di bendahara keuangan, termasuk dana bantuan opersaional sekolah, dana desa atau pun khas khas lainnya,†Jelasnya.
Hadir dalam acara tersebut, Plt Inspektur Inspektorat, Suparjo, seluruh Kepala SOPD, Camat di lingkungan Pemkab Bengkalis, serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Bengkalis. Pemeriksaan rutin oleh tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau, akan berlangsung selama 30 hari terhitung tanggal 13 Februari sampai 14 Maret 2017.
| Editor | : | Alif.RM |
| Kategori | : | Bengkalis |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham