Karlahut
Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman menghadiri Rapat
Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Tahun
2017, di Istana Negara Jakarta, Senin (23/1).
Gubri H Arsyadjuliandi Rachman Komitmen: Riau Harus Bebas Dari Asap
Senin 23 Januari 2017, 23:25 WIB
Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman menghadiri Rapat
Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Tahun
2017, di Istana Negara Jakarta, Senin (23/1).
JAKARTA. RIAUMADANI. com - Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman menyatakan komitmennya untuk membebaskan Riau dari bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, Gubri berharap dukungan semua pihak, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
"Tahun lalu alhamdulillah asap jauh berkurang di Riau. Ini tentu karena semua bekerja melakukan pencegahan dini," ucap Gubri kepada pers usai menghadiri pengarahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Tahun 2017, di Istana Negara Jakarta, Senin (23/1).
Gubri menyatakan bahwa sejak awal tahun pihaknya telah berupaya mengantisipasi terjadinya karhutla. Pemerintah telah dan terus melakukan sosialisasi pentingnya pencegahan karhutla kepada masyarakat.
Saat ini, sudah ada dua kabupaten di Riau yang ditetapkan siaga darurat sebagai langkah antisipasi.
"Status ini membuat kita lebih leluasa bergerak melakukan antisipasi, baik antisipasi oleh pihak TNI, Polri maupun oleh pihak swasta," terang pria yang akrab disapa Andi Rachman seraya menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui dinas terkait bersama TNI/Polri juga terus melakukan pengawasan terhadap lahan yang rawan terbakar.
Jika semua pihak komit dan bahu-membahu melakukan antisipasi, Gubri optimis target Riau bebas asap pada 2017 bisa tercapai. "Masyarakat harus menyadari bahwa membakar hutan terutama untuk membuka lahan sebenarnya sangat merugikan," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pengarahan mengingatkan agar pada 2017 kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah harus diminimalisir. Upaya antisipasi, tegasnya, harus ditingkatkan. "Kita semuanya harus antisipasi, antisipasi jangan sampai peristiwa kebakaran 2015 lalu terulang kembali," tegasnya.
Jokowi mengatakan, kebakaran lahan dan hutan di 2015 lalu menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah. Saat itu, dampak kebakaran tidak hanya menekan angka pertumbuhan ekonomi tapi juga mempengaruhi sektor penerbangan.
"2015 kita mengalami kerugian. Kalau dihitung-hitung, dampaknya ke urusan pembatalan penerbangan, dampak karena perkantoran yang libur, dampak karena aktivitas ekonomi yang berhenti mencapai angka yang tidak sedikit sekitar Rp 220 triliun kurang lebih. Itu angka yang sangat besar sekali," sebut mantan Walikota Solo itu.
Di sisi lain, kesehatan warga juga ikut terganggu akibat kebakaran lahan dan hutan tersebut. Berdasarkan data yang diterima Kepala Negara, ada 504.000 orang terutama anak-anak yang terkena ISPA. Dampak lain, lanjut dia, hilangnya habitat keragaman hayati kita.
"Ini (hilangnya habitat keragaman hayati) juga dampak yang tidak bisa dihitung secara ekonomi. Besar sekali," ujar dia lagi.
Sementara hutan yang rusak akibat kebakaran hutan tercatat mencapai 2,6 juta hektare. Per Desember 2016, luas kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan. Tercatat, lebih rendah 83,21 persen dibandingkan 2015. "Turun sangat drastis sekali, ini karena antisipasi karena cegah, pencegahan yang kita lakukan bersama-sama," kata Jokowi.
Karena itulah, Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada sejumlah pihak yang dianggap telah bahu membahu mencegah kebakaran lahan dan hutan. Mulai dari perangkat desa, Babin Kamtibmas, Polsek, Koramil, Kodim, hingga ke jajaran Polda.
"Karena kerja sama itu sehingga hotspotnya turun 83 persen, sebuah penurunan yang sangat deras sekali. Dan kita ingin tahun ini betul-betul bisa mencegah agar presentase itu kita tekan lagi menjadi hilang dan pada posisi betul-betul bisa 100 persen turunnya," pungkas dia.
Dalam rakor ini Nampak hadir Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, dan sejumlah menteri terkait. Nampak juga Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Nurendi, Kapolda Riau Brigjen Pol Zulkarnaen, Bupati Rohil Suyatno, Bupati Pelalawan HM Harris, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Wakil Bupati Siak Alfedri, Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi, Walikota Dumai Zulkifli AS, Kepala Dinas LHK Riau Yulwiriaty Moesa, Kabag Humas Pemprov Riau Erisman Yahya dan sejumlah Kapolres di Riau. (hms)
"Tahun lalu alhamdulillah asap jauh berkurang di Riau. Ini tentu karena semua bekerja melakukan pencegahan dini," ucap Gubri kepada pers usai menghadiri pengarahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Tahun 2017, di Istana Negara Jakarta, Senin (23/1).
Gubri menyatakan bahwa sejak awal tahun pihaknya telah berupaya mengantisipasi terjadinya karhutla. Pemerintah telah dan terus melakukan sosialisasi pentingnya pencegahan karhutla kepada masyarakat.
Saat ini, sudah ada dua kabupaten di Riau yang ditetapkan siaga darurat sebagai langkah antisipasi.
"Status ini membuat kita lebih leluasa bergerak melakukan antisipasi, baik antisipasi oleh pihak TNI, Polri maupun oleh pihak swasta," terang pria yang akrab disapa Andi Rachman seraya menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui dinas terkait bersama TNI/Polri juga terus melakukan pengawasan terhadap lahan yang rawan terbakar.
Jika semua pihak komit dan bahu-membahu melakukan antisipasi, Gubri optimis target Riau bebas asap pada 2017 bisa tercapai. "Masyarakat harus menyadari bahwa membakar hutan terutama untuk membuka lahan sebenarnya sangat merugikan," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pengarahan mengingatkan agar pada 2017 kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah harus diminimalisir. Upaya antisipasi, tegasnya, harus ditingkatkan. "Kita semuanya harus antisipasi, antisipasi jangan sampai peristiwa kebakaran 2015 lalu terulang kembali," tegasnya.
Jokowi mengatakan, kebakaran lahan dan hutan di 2015 lalu menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah. Saat itu, dampak kebakaran tidak hanya menekan angka pertumbuhan ekonomi tapi juga mempengaruhi sektor penerbangan.
"2015 kita mengalami kerugian. Kalau dihitung-hitung, dampaknya ke urusan pembatalan penerbangan, dampak karena perkantoran yang libur, dampak karena aktivitas ekonomi yang berhenti mencapai angka yang tidak sedikit sekitar Rp 220 triliun kurang lebih. Itu angka yang sangat besar sekali," sebut mantan Walikota Solo itu.
Di sisi lain, kesehatan warga juga ikut terganggu akibat kebakaran lahan dan hutan tersebut. Berdasarkan data yang diterima Kepala Negara, ada 504.000 orang terutama anak-anak yang terkena ISPA. Dampak lain, lanjut dia, hilangnya habitat keragaman hayati kita.
"Ini (hilangnya habitat keragaman hayati) juga dampak yang tidak bisa dihitung secara ekonomi. Besar sekali," ujar dia lagi.
Sementara hutan yang rusak akibat kebakaran hutan tercatat mencapai 2,6 juta hektare. Per Desember 2016, luas kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan. Tercatat, lebih rendah 83,21 persen dibandingkan 2015. "Turun sangat drastis sekali, ini karena antisipasi karena cegah, pencegahan yang kita lakukan bersama-sama," kata Jokowi.
Karena itulah, Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada sejumlah pihak yang dianggap telah bahu membahu mencegah kebakaran lahan dan hutan. Mulai dari perangkat desa, Babin Kamtibmas, Polsek, Koramil, Kodim, hingga ke jajaran Polda.
"Karena kerja sama itu sehingga hotspotnya turun 83 persen, sebuah penurunan yang sangat deras sekali. Dan kita ingin tahun ini betul-betul bisa mencegah agar presentase itu kita tekan lagi menjadi hilang dan pada posisi betul-betul bisa 100 persen turunnya," pungkas dia.
Dalam rakor ini Nampak hadir Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, dan sejumlah menteri terkait. Nampak juga Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Nurendi, Kapolda Riau Brigjen Pol Zulkarnaen, Bupati Rohil Suyatno, Bupati Pelalawan HM Harris, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Wakil Bupati Siak Alfedri, Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi, Walikota Dumai Zulkifli AS, Kepala Dinas LHK Riau Yulwiriaty Moesa, Kabag Humas Pemprov Riau Erisman Yahya dan sejumlah Kapolres di Riau. (hms)
| Editor | : | TIS-HUMAS |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham