BAGANSIAPIAPI. Riaumadani. com -  Sejak dilantik menjadi Gubernur Riau, Annas Maamun berazam mengurangi kemiskinan di Riau. Untuk tahap awal pembuatan jalan merupakan hal terpenting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Riau. Namun keinginan itu terganjal Rencan Tata Ruang Wilayah [RTRW] Provinsi Riau yang belum ditanda tangani Menteri Kehutanan. Salah satu contoh jalan dari Bagan Siapiapi menuju Sinaboi ke Dumai tidak bisa dilanjutkan.

Annas menjelaskan, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lanjutnya, pemerintah daerah berupaya memecah kantung kemiskinan seperti di Kepenghuluan Sungai Bakau, Raja Bejamu, Sinaboi [Rohil] dan Sungai Sembilan, Batu Teritip, Batu Aceh [Dumai].

"Itu semua masuk dalam daerah terisolir dan masyarakatnya miskin. Jadi, kalau jalan sudah bagus masyarakat bisa mengangkut hasil pertanianya keluar dengan biaya minim," terangnya.

Ia menceritakan, dirinya setelah dilantik menjadi gubernur langsung menemui Menteri PU, Joko Kirmanto, berharap Riau mendapatkan porsi dalam anggaran APBN disetiap pembangunan fisik jalan. Apalagi, kata Annas, Riau banyak memiliki  jalan panjang yang sifatnya dibiayai nasional.

"Saya bilang jalan nasional di Riau banyak berlubang, dan mereka pun katanya berjanji memperhatikan Riau," ujar Annas menirukan ucapan menteri.

Pihak kementerian PU, sebut Gubri, berjanji menyiapkan dana Rp154 miliar khusus membangun jalan di Riau dan Rp3 triliun untuk membangun jalan tol dari Pekanbaru-Dumai sepanjang 300 kilometer lebih. Ironisnya, semua rencana terganjal lantaran beberapa daerah masuk kedalam hutan konversi, padahal faktanya semua adalah kebun rakyat.

"Saya kecewa semua sangkut di Kemenhut. Mereka bilang itu masuk HPH, Hutan konversi, hutan lindung. Padahal saya yang lebih tahu Riau lagi, tentu saya yang lebih mengerti," ujar Gubri.

Karena rumitnya persoalan tersebut, Annas pun tidak kehilangan akal, dirinya mengundang pihak universitas yakni Prof Yusmar Yusuf [UIN], Alaidin Koto [UNRI], Lembaga Adat Melayu Riau, DPRD Riau ke Jakarta. Hasilnya, tetap nihil karena Kemenhut tetap bertahan dengan argumen awalnya.

Pemprov Rencana Bangun RLH

Polemik daerah kawasan hutan dan hutan kawasan, menurut Annas, sangat menganggu pemikiranya dalam menyiapkan berbagai rencana pembangunan di Propinsi Riau. Pemprov Riau sendiri sudah memprogramkan pembangunan Rumah Layak Huni [RLH] sebanyak 48 unit secara merata di kabupaten/kota. Tapi, sayangnya setelah ditinjau ulang rata-rata masuk kedalam kawasan hutan,"Coba bayangkan pusat mengklaim kawasan hutan daerah Rumbai Pesisir dekat Caltex,  Kecamatan Rimbo Melintang termasuk kantor polsek, mesjid raya, kantor lurah, kantor camat dan Kecamatan Bangko Pusako lokasi Bandara Teluk Bano. Padahal itu daerah padat penduduk," tuturnya.

Sikap pusat, sebut Annas, telah menyakiti hati perasaan Masyarakat Riau. Tidak seperti Jambi, Palembang, Sumbar, Lampung dan Medan mendapat porsi istimewa yang sudah memiliki jalan tol dan hanya Riau yang tertinggal. Jadi ini harus diperjuangkan bersama sehingga dapat terwujud demi tercapainya sukses pembangunan didaerah,"Disetiap pertemuan ini selalu saya sampaikan, agar masyarakat tahu persoalan yang terjadi. Saya berharap kita berjaung bersama demi terwujudnya pembangunan Riau kedepan.," tegas Annas

Coba pikirkan "Kita ingin membangun kampung halaman sendiri aja tidak bisa. Sekarang bagaimana kita minta agar pemerintah pusat secepatnya meneken RTRW. Ini sangat penting untuk mengetahui letak tatawilayah satuan kerja," tegas Annas Maamun, disela acara pelantikan Wabup Rohil di Bagansiapiapi, Sabtu [12/7/2014].

Annas menjelaskan, Menteri Kehutanan hingga saat ini belum mengesahkan RTRW Riau, akibatnya jalan dari Bagansiapiapi menuju Sinaboi ke Dumai tidak dapat dilaksanakan. Terganjalnya rencana pembangunan jalan ini sejak Kabupaten Rohil dipimpin Bupati Thamrin Hasyim hingga Annas Maamun [Gubri-red]

Ditambahkan Annas, Jalan Sinaboi menuju Dumai sepanjang 23 kilometer sudah dibangun bodi jalan. Program itu terganjal karena masuk dalam kawasan Hak Pengusahaan Hutan [HPH] PT Diamon Raya Timber di Kecamatan Sinaboi Rokan Hilir. Lobi untuk memuluskan rencana itupun gagal sebab Kemenhut RI tetap bersikeras daerah tersebut masuk dalam kawasan hutan dilindungi.

"Saya pikir kalau jalannya sudah tembus sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kalau sebelumnya Bagansiapiapi-Dumai ditempuh 2,5 jam, nantinya hanya 45 menit. Lagipula, jika akses jalan lancar masyarakat sekitar lebih sejahtera baik sisi ekonomi, kehidupan dan mata pencaharian," jelasnya.**