DPR Menilai: Pemerintahan Jokowi Terkesan tak Jujur

TKA Ilegal Cina

Minggu 01 Januari 2017, 23:58 WIB

Dewan Pakar ICMI, Anton Tabah Digdoyo

JAKARTA. RIAUMADANI. COM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodiq Mujahid mengatakan pemerintah tidak mempunyai data yang akurat tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dari Cina. Menurut Sodiq hal itu disebabkan pemerintah tidak mau mendengar masukan dari berbagai sumber yang punya fakta TKA di lapangan baik yang legal atau yang ilegal.

''Karena tidak ada data akurat dan menolak masukandari berbagai elemen maka penjelasan pemerintah menimbulkan kesan menutupi dan tidak jujur,'' katanya, Ahad (1/1).

Sodiq berharap dengan adanya Panitia Khusus (Pansus) TKA ilegal yang dibentuk DPR persoalan TKA Cina tidak jadi polemik. Yang lebih penting, kata Sodiq, ada solusi berbasis data dan fakta. Sepertikebijakan moratorium bebas visa TKA Cina.

''Pemerintah harus segra atasi ini karena menimbulkan keresahan berbagai sektor, ekonomi dan lapangan kerja, politik karena isu komunis, etnis karena isu SARA etnis TKA etnis Cina, budaya, moral dan agama karena tambahan temuan TKA asing Cina ilegal masuk dan bekerja sebagai PSK,'' tambahnya.

Indonesia Dinilai Sering Kebobolan Kedatangan Orang Asing
Sementara itu, Dewan Pakar ICMI, Anton Tabah Digdoyo meminta masyarakat tidak langsung memercayai yang disampaikan Presiden Joko Widodo soal tenaga kerja asal Cina. Jokowi menyatakan tidak benar ada 10 juta TKA asal Cina masuk ke Indonesia.

"Jangan langsung percaya. Harus di-cross check data di lapangan," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (22/12).

Untuk itu, menurut jenderal purnawiran polisi itu jika Jokowi ingin membantah tidak ada warga Cina, mesti menggunakan data dan angka yang ada di lapangan. "Bakteri berbahaya dan lain-lain itu bagaimana? Simbol-simbol PKI dan bendera RRC marak itu bagaimana? Dan jalur penerbangan langsung dari RRC ke Riau itu gimana?" ujarnya.

Menurut mantan ajudan presidan kedua itu, pemerintah Indonesia sering kebobolan kedatangan orang asing, khususnya dari Cina. Saat ini, orang Cina datang ke Indonesia tidak perlu transit karena sudah ada penerbangan Beijing-Jakarta.

"Yang langsung Beijing-Jakarta saja sering kebobolan apalagi di bandara-bandara pelosok-pelosok. Ngeri kebanjiran Cina ini. Demi NKRI, bebas visa untuk RRC dan program tenaga kerja Cina ke Indonesia juga harus dibatalkan," katanya.

Wakil Ketua MUI komisi hukum ini mengaku lebih percaya dengan pernyataan guru besar ilmu politik UI, Prof Nazarudin Samsudin yang menegaskan imigrasi dari RRC kini aneh luar biasa dan bisa mudah dalam pembentukan pasukan tentara-tentara RRC di Indonesia yang tinggal tunggu waktu. Untuk itu Nazarudin menyarankan Polri harus menangkapi imigran-imigran gelap dari RRC.

"Ini tentu sangat bertentangan dengan statemen Jokowi yang bilang tidak ada imigran gelap dari RRC, yang ada cuma 21 ribu tenaga kerja dari RRC," katanya.(ROL)