Silaknas Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI)
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan : Umat Islam Inginkan Pemimpin Muslim Bukan Berarti Rasis
Jumat 09 Desember 2016, 23:35 WIB
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
JAKARTA. Riaumadani. com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengharapkan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai wadah cendikiawan muslim mampu menjadi pelopor yang berani menyuarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam.
Seperti jika ada yang mengatakan bahwa umat Islam gencar memperjuangkan Islam dibilang radikal, jika umat Islam membicarakan soal pemimpin muslim dibilang rasis. ''Padahal bukan rasis tapi itu hak sebagai warga negara. Jika umat Islam menginginkan pemimpin Islam itu bukan rasis tapi hak seseorang untuk memilih," tegas Zulkifli Hasan saat berbicara dalam Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI, di Jakarta, Jumat (9/12).
Demikian juga umat Kristen sambung Zulkifli, ingin memilih pemimpin yang Kristen juga, itu adalah hak sesuai konstitusi bukan rasis. "Yang salah adalah melarang orang untuk maju menjadi pemimpin bangsa atau kepala daerah. Sebab di era kini siapapun bisa menjadi apapun itu adala hak. Saya berharap ICMI berani menyuarakan hal-hal seperti itu,'' kata Zulkifli Hasan.
Dalam paparannya, Zulkifli juga membedah satu persatu Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dan konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 adalah komitmen bangsa.
"Dalam Pancasila ada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Seluruh rakyat berkomitmen ber Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu segala perbuatan dan perilaku anak bangsa harus sesuai dengan cahaya Illahi," katanya.
Terutama pejabat publik dan kepala daerah, kata Zulkifli, mereka harus betul-betul berprilaku sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Sebab sebelum menjabat, mereka sudah disumpah.
"Dalam sumpahnya, mereka akan patuh pada konstitusi. Dalam norma agama dan konstitusi tidak boleh saling menistakan antar rakyat apalagi antar agama. Jika ada pejabat kepala daerah yang menistakan agama maka dia melanggar konstitusi dan melanggar sumpahnya di hadapan rakyat," ujarnya.
Seperti jika ada yang mengatakan bahwa umat Islam gencar memperjuangkan Islam dibilang radikal, jika umat Islam membicarakan soal pemimpin muslim dibilang rasis. ''Padahal bukan rasis tapi itu hak sebagai warga negara. Jika umat Islam menginginkan pemimpin Islam itu bukan rasis tapi hak seseorang untuk memilih," tegas Zulkifli Hasan saat berbicara dalam Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI, di Jakarta, Jumat (9/12).
Demikian juga umat Kristen sambung Zulkifli, ingin memilih pemimpin yang Kristen juga, itu adalah hak sesuai konstitusi bukan rasis. "Yang salah adalah melarang orang untuk maju menjadi pemimpin bangsa atau kepala daerah. Sebab di era kini siapapun bisa menjadi apapun itu adala hak. Saya berharap ICMI berani menyuarakan hal-hal seperti itu,'' kata Zulkifli Hasan.
Dalam paparannya, Zulkifli juga membedah satu persatu Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dan konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 adalah komitmen bangsa.
"Dalam Pancasila ada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Seluruh rakyat berkomitmen ber Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu segala perbuatan dan perilaku anak bangsa harus sesuai dengan cahaya Illahi," katanya.
Terutama pejabat publik dan kepala daerah, kata Zulkifli, mereka harus betul-betul berprilaku sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Sebab sebelum menjabat, mereka sudah disumpah.
"Dalam sumpahnya, mereka akan patuh pada konstitusi. Dalam norma agama dan konstitusi tidak boleh saling menistakan antar rakyat apalagi antar agama. Jika ada pejabat kepala daerah yang menistakan agama maka dia melanggar konstitusi dan melanggar sumpahnya di hadapan rakyat," ujarnya.
| Editor | : | HR |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham