Aksi 4 November
Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) melakukan unjuk rasa di Jakarta, Jumat (4/11)
Presiden Jokowi Dinilai Melecehkan Aspirasi Rakyat
Jumat 04 November 2016, 22:41 WIB
Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) melakukan unjuk rasa di Jakarta, Jumat (4/11)
JAKARTA. Riaumadaani. com - Presiden Joko Widodo dinilai telah melecehkan ratusan ribu masa demonstrasi yang merangsek ke Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi umat Islam. Sebab, Jokowi bersama Menteri Perhubungan Budi Karya malah keluar Istana secara mendadak sekitar pukul 11.00.
"Meninggalkan demonstran, lebih memilih meninjau proyek kereta bandara di Soekarno-Hatta," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Indonesia, Ubedilah Badrun, Jumat (4/11).
Padahal, kata dia, diketahui hari Jumat ini tidak ada agenda presiden untuk berkunjung ke proyek kereta bandara. "Kunjungan ke proyek kereta bandara itu sebenarnya cukup dilakukan oleh Menteri Perhubungan," katanya.
Menurut Ubedilah, hal ini juga kontras dengan antusiasme Jokowi saat ngajak rakyat untuk berdendang di Istana pada hari sumpah pemuda 28 Oktober lalu. Bahkan, ia umumkan sendiri melalui Twitter. "Jokowi lebih suka bersenang-senang di Istana dibanding mendengarkan aspirasi rakyat."
Ubedilah mencermati, menjauhnya Jokowi dari demonstrasi menunjukan gagalnya Jokowi memahami masalah rakyat. Bahwa, demonstrasi besar hari ini sesungguhnya ekspresi dari akumulasi berbagai persoalan Jakarta sekaligus warning untuk penguasa.
Selain melecehkan demonstrasi, hal ini menunjukan ketakutan Jokowi berdialog dengan para pemimpin demontrasi. Menariknya, kata dia, Jokowi ke proyek kereta bandara Soekarno-Hatta memperkuat munculnya tafsir bahwa jika terjadi sesuatu di istana, Jokowi dengan mudah meninggalkan Jakarta.
"Yang lebih berbahaya adalah membuka peluang tafsir bahwa Jokowi mengabaikan keresahan umat Islam dan mulai menunjukan kesombonganya," katanya. "Saya kira dengan cara meninggalkan istana saat ratusan ribu rakyat ingin menemuinya di istana adalah kemunduran dari kualitas kepemimpinan Jokowi." (ROL)
"Meninggalkan demonstran, lebih memilih meninjau proyek kereta bandara di Soekarno-Hatta," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Indonesia, Ubedilah Badrun, Jumat (4/11).
Padahal, kata dia, diketahui hari Jumat ini tidak ada agenda presiden untuk berkunjung ke proyek kereta bandara. "Kunjungan ke proyek kereta bandara itu sebenarnya cukup dilakukan oleh Menteri Perhubungan," katanya.
Menurut Ubedilah, hal ini juga kontras dengan antusiasme Jokowi saat ngajak rakyat untuk berdendang di Istana pada hari sumpah pemuda 28 Oktober lalu. Bahkan, ia umumkan sendiri melalui Twitter. "Jokowi lebih suka bersenang-senang di Istana dibanding mendengarkan aspirasi rakyat."
Ubedilah mencermati, menjauhnya Jokowi dari demonstrasi menunjukan gagalnya Jokowi memahami masalah rakyat. Bahwa, demonstrasi besar hari ini sesungguhnya ekspresi dari akumulasi berbagai persoalan Jakarta sekaligus warning untuk penguasa.
Selain melecehkan demonstrasi, hal ini menunjukan ketakutan Jokowi berdialog dengan para pemimpin demontrasi. Menariknya, kata dia, Jokowi ke proyek kereta bandara Soekarno-Hatta memperkuat munculnya tafsir bahwa jika terjadi sesuatu di istana, Jokowi dengan mudah meninggalkan Jakarta.
"Yang lebih berbahaya adalah membuka peluang tafsir bahwa Jokowi mengabaikan keresahan umat Islam dan mulai menunjukan kesombonganya," katanya. "Saya kira dengan cara meninggalkan istana saat ratusan ribu rakyat ingin menemuinya di istana adalah kemunduran dari kualitas kepemimpinan Jokowi." (ROL)
| Editor | : | Antara |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham