Pakar politik dari Universitas Tadulako Palu
Aksi demonstrasi umat Islam terkait pernyataan kontoversi Gubernur
DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengutip salah satu ayat Alquran, Juma
Dr. Darwisi: Jangan Ulangi Sejarah Kejatuhan Presiden
Kamis 03 November 2016, 23:10 WIB
Aksi demonstrasi umat Islam terkait pernyataan kontoversi Gubernur
DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengutip salah satu ayat Alquran, Juma
PALU. Riaumadani. com - Pakar politik dari Universitas Tadulako Palu Dr Darwis mengatakan kekuatan politik di Indonesia sudah harus menghindari kejadian berulang jatuhnya presiden karena kegaduhan politik melalui unjukrasa secara besar-besaran.
"Kita harus menghindari itu," katanya menanggapi rencana unjukrasa secara besar-besaran di seluruh Indonesia terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurut Darwis, unjukrasa adalah hak politik masyarakat dan itu sah. Hanya saja perlu dihindari terjadinya gesekan yang mengarah pada lengsernya kepala negara/kepala pemerintahan yang sah. Darwis mengatakan dirinya kuatir unjukrasa besar tersebut beralih ke isu pelengseran Presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla.
"Jangan sampai isu ini beralih menurunkan Presiden, ini yang harus dihindari," katanya.
Dia menilai sejauh ini belum ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan Presiden dan kekuatan partai juga masih kuat mendukung Jokowi/Jusuf Kalla. "Kinerja pemerintahan masih bagus dan respons publik masih bagus. Itu hasil survei beberapa lembaga survei," katanya.
Menurut Darwis, Indonesia harus belajar dari alih kepemimpinan nasional dari era Soekarno, Soeharto dan Abdurrahman Wahid. Alih kemimpinan pada tiga presiden RI itu selalu diwarnai dengan kegaduhan politik.
Ia pun meminta agar semua pihak menghindari isu SARA karena rentan disusupi oleh kepentingan asing, yang bisa merusak bangsa.
"Isu sara dihindari. Membangun demokrasi harus menghindari Sara. Saya prihatin mudah-mudahan ini tidak terjadi," katanya.(ROL)
"Kita harus menghindari itu," katanya menanggapi rencana unjukrasa secara besar-besaran di seluruh Indonesia terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurut Darwis, unjukrasa adalah hak politik masyarakat dan itu sah. Hanya saja perlu dihindari terjadinya gesekan yang mengarah pada lengsernya kepala negara/kepala pemerintahan yang sah. Darwis mengatakan dirinya kuatir unjukrasa besar tersebut beralih ke isu pelengseran Presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla.
"Jangan sampai isu ini beralih menurunkan Presiden, ini yang harus dihindari," katanya.
Dia menilai sejauh ini belum ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan Presiden dan kekuatan partai juga masih kuat mendukung Jokowi/Jusuf Kalla. "Kinerja pemerintahan masih bagus dan respons publik masih bagus. Itu hasil survei beberapa lembaga survei," katanya.
Menurut Darwis, Indonesia harus belajar dari alih kepemimpinan nasional dari era Soekarno, Soeharto dan Abdurrahman Wahid. Alih kemimpinan pada tiga presiden RI itu selalu diwarnai dengan kegaduhan politik.
Ia pun meminta agar semua pihak menghindari isu SARA karena rentan disusupi oleh kepentingan asing, yang bisa merusak bangsa.
"Isu sara dihindari. Membangun demokrasi harus menghindari Sara. Saya prihatin mudah-mudahan ini tidak terjadi," katanya.(ROL)
| Editor | : | |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham