Selasa, 21 Juli 2026

Breaking News

  • DPD Waktu Indonesia Bangkit (WIB) Kabupaten Bengkalis Resmi Terbentuk   ●   
  • Arifudin Ahalik, "Jaga Aset Negara, FPAN Surati Dinas Perhubungan Provinsi Riau"   ●   
  • Pangdam Kodam XIX Tuanku Tambusai Semarakkan Penutupan Festival Rakyat Nusantara 2026 Dengan Nobar Final Piala Dunia Bersama Masyarakat   ●   
  • SMA N. 01.Sungai Apit Beri Penghargaan Kepada Dua Orang Siswanya yang Lolos mengikuti Paskibraka.  ini Harapan Kepsek   ●   
  • Usai Dugaan Gudang Solar Subsidi Terungkap, Pria Bernama Kasno Datangi Awak Media   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Nasional
Jokowi Pastikan tak Intervensi Kasus Ahok
Di Hadapan Para Ulama, Jokowi Pastikan tak Intervensi Kasus Ahok
Selasa 01 November 2016, 23:43 WIB
Presiden Jokowi saat melakukan pertemuan dengan para ulama dari MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Istana Merdeka, Selasa (1/11).

JAKARTA. Riaumadani. com  - Presiden Joko Widodo memastikan tak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berkaitan dengan dugaan penistaan agama oleh pejawat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hal tersebut disampaikan Presiden saat melakukan pertemuan dengan para ulama dari MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Istana Merdeka, Selasa (1/11).

"Presiden mengatakan bahwa ini memang sudah diproses oleh Polri dan beliau menyatakan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses itu," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma`ruf Amin di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (1/11).

Ma'ruf sendiri menilai isu dugaan penistaan agama sudah melebar dan banyak dikaitkan pada hal lain yang sudah berada di luar konteks. Karenanya, agar tak menambah kekisruhan, kata dia, para ulama berharap kasus tersebut diselesaikan secara profesional oleh penegak hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, meminta masyarakat memahami bahwa proses hukum tidak bisa serta-merta. Polisi tidak dapat langsung melakukan penahanan pada Ahok seperti yang diinginkan para pendemo. Sebab, penahanan baru boleh dilakukan jika unsur pidananya terpenuhi.

"Ada proses yang tidak serta-merta. Kita ingin masyarakat memahami ini dan bersikap tenang," kata Wiranto. (ROL)


Editor : TIS.Re
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top