DPRD Desak Bupati Evaluasi Kadis
Wakil Ketua DPRD Rohil, Abdul Kosim
Abdul Kosim:Yang Tidak Maksimal Kinerjannya Lebih Baik Mundur
Selasa 18 Oktober 2016, 11:43 WIB
Wakil Ketua DPRD Rohil, Abdul Kosim
BAGANSIAPIAPI. Riaumadani. com - DPRD Kabupaten Rokan Hilir, mengharapkan Bupati Rokan Hilir Suyatno mengevaliasi kepala dinas yang tidak efektif. Sehingga program-program pembangunan bisa direalisasikan.
"Kedepan kami berharap supaya kepala dinas yang tak efektif secepatnya dievaluasi. Siapa orangnya nanti, ada di tangan Bupati. Kami berharap yang mau bekerja bukan yang seperti sekarang," kata Wakil Ketua DPRD Rohil, Abdul Kosim kepada wartawan di Bagansiapiapi, baru-baru ini.
Menurutnya dalam memilih kepala dinas harus orang yang benar-benar tepat, dalam artian siap bekerja maksimal demi tercapainya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian lanjut dia, dinas tersebut juga harus giat melakukan koordinasi dengan legislatif dalam menjalankan program-program yang telah ditentukan.
"Kami lihat sekarang ini memang ada juga yang pekerja, tapi semangat kerja itu sudah mulai berkurang, atau mungkin karena adanya penggabungan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru ini," katanya.
Ia menyebutkan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Perkebunan Rohil merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang paling penting dan harus bekerja maksimal.
"Kalau pertanian bagaimana petani itu bisa mempertahankan lahan pertaniannya dan tidak beralih pungsi ke lahan pertanian lain. Kemudian masalah perikanan jangan hanya fokus pada perikanan budidaya air tawar saja sementara perikanan laut tidak dimaksimalkan karena Rohil potensial hasil perikanan," katanya pula.
Politisi Partai Gerindra Rohil ini kembali mengingatkan agar pejabat yang tidak mampu bekerja segera diganti.
"Bagaimana Bupati dan Wakil Bupati bisa mengimplementasikan visi dan misinya kalau SKPDnya tak maksimal kinerjannya. Makanya bagi yang tak siap lebih baik mundur," tegas Abdul Kosim.
"Kedepan kami berharap supaya kepala dinas yang tak efektif secepatnya dievaluasi. Siapa orangnya nanti, ada di tangan Bupati. Kami berharap yang mau bekerja bukan yang seperti sekarang," kata Wakil Ketua DPRD Rohil, Abdul Kosim kepada wartawan di Bagansiapiapi, baru-baru ini.
Menurutnya dalam memilih kepala dinas harus orang yang benar-benar tepat, dalam artian siap bekerja maksimal demi tercapainya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian lanjut dia, dinas tersebut juga harus giat melakukan koordinasi dengan legislatif dalam menjalankan program-program yang telah ditentukan.
"Kami lihat sekarang ini memang ada juga yang pekerja, tapi semangat kerja itu sudah mulai berkurang, atau mungkin karena adanya penggabungan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru ini," katanya.
Ia menyebutkan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Perkebunan Rohil merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang paling penting dan harus bekerja maksimal.
"Kalau pertanian bagaimana petani itu bisa mempertahankan lahan pertaniannya dan tidak beralih pungsi ke lahan pertanian lain. Kemudian masalah perikanan jangan hanya fokus pada perikanan budidaya air tawar saja sementara perikanan laut tidak dimaksimalkan karena Rohil potensial hasil perikanan," katanya pula.
Politisi Partai Gerindra Rohil ini kembali mengingatkan agar pejabat yang tidak mampu bekerja segera diganti.
"Bagaimana Bupati dan Wakil Bupati bisa mengimplementasikan visi dan misinya kalau SKPDnya tak maksimal kinerjannya. Makanya bagi yang tak siap lebih baik mundur," tegas Abdul Kosim.
| Editor | : | TIS_HR |
| Kategori | : | Rohil |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham