Tragedi Meranti Berdarah
Komnas HAM Akan Turun Investigasi Ke Meranti
Jumat 02 September 2016, 23:52 WIB
Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia Natalius Pigai
MERANTI, Riaumadani. com - Dalam rangka menyelidiki serta memantau langsung pasca tragedi 'Selatpanjang Berdarah', Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan turun langsung ke Selatpanjang, Kabupaten Meranti, Riau.
Sebagaimana yang diriliskan oleh Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia Natalius Pigai, menyebutkan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Oleh karena itu Komnas HAM merasa perlu untuk merespon Peristiwa Meranti yang terjadi beberapa waktu lalu. Tepatnya Kamis, 25 Agustus 2016, ratusan warga Selatpanjang, Kepulauan Meranti.
Tindakan warga ini dipicu oleh kemarahan akibat penangkapan dan kematian tersangka kasus pembunuhan Anggota Polres Meranti Brigadir Adil S. Tambunan (31), Apri Adi Pratama (24).
Peristiwa ini telah menuai perhatian publik. Beberapa komponen masyarakat dan DPRD Provinsi Riau telah secara khusus meminta Komnas HAM untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa tersebut.
Setelah melakukan pengamatan dan pengkajian, sesuai dengan wewenang Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) dan Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Maka Komnas HAM RI telah memutuskan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait peristiwa tersebut pada hari Jumat (2/9/2016) hingga Senin (5/9/2016). "Kami apresiasi kepada Kapolri atas langkah-langkah pencopotan jabatan Kapolres serta proses pidana terhadap tersangka agar masyarakat tetap percaya institusi kepolisian," kata Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia Natalius Pigai dalam rilis pers nya .
Ia juga mengungkapkan, Komnas HAM akan lakukan Pemantauan dan penyelidikan dilaksanakan dalam rangka :
1) Mendorong proses hukum yang objektif dan imparsial terhadap para pelaku. Para pelaku diduga telah melakukan tindakan pidana sehingga menyebabkan kematian beberapa orang warga sipil (2 orang warga sipil);
2) Mengatasi kekhawatiran masyarakat atas proses hukum yang diberlakukan terhadap para terduga pelaku; dan
3) Mendorong terciptanya rasa keadilan bagi para korban dan keluarga korban. yang baik dari para pihak terkait guna terwujudnya kondisi aman dan damai antara masyarakat dan aparat kepolisian sebagai abdi negara serta penegakan hukum yang bermartabat dan memberikan rasa keadilan khususnya kepada para korban. **
Sebagaimana yang diriliskan oleh Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia Natalius Pigai, menyebutkan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Oleh karena itu Komnas HAM merasa perlu untuk merespon Peristiwa Meranti yang terjadi beberapa waktu lalu. Tepatnya Kamis, 25 Agustus 2016, ratusan warga Selatpanjang, Kepulauan Meranti.
Tindakan warga ini dipicu oleh kemarahan akibat penangkapan dan kematian tersangka kasus pembunuhan Anggota Polres Meranti Brigadir Adil S. Tambunan (31), Apri Adi Pratama (24).
Peristiwa ini telah menuai perhatian publik. Beberapa komponen masyarakat dan DPRD Provinsi Riau telah secara khusus meminta Komnas HAM untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa tersebut.
Setelah melakukan pengamatan dan pengkajian, sesuai dengan wewenang Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) dan Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Maka Komnas HAM RI telah memutuskan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait peristiwa tersebut pada hari Jumat (2/9/2016) hingga Senin (5/9/2016). "Kami apresiasi kepada Kapolri atas langkah-langkah pencopotan jabatan Kapolres serta proses pidana terhadap tersangka agar masyarakat tetap percaya institusi kepolisian," kata Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia Natalius Pigai dalam rilis pers nya .
Ia juga mengungkapkan, Komnas HAM akan lakukan Pemantauan dan penyelidikan dilaksanakan dalam rangka :
1) Mendorong proses hukum yang objektif dan imparsial terhadap para pelaku. Para pelaku diduga telah melakukan tindakan pidana sehingga menyebabkan kematian beberapa orang warga sipil (2 orang warga sipil);
2) Mengatasi kekhawatiran masyarakat atas proses hukum yang diberlakukan terhadap para terduga pelaku; dan
3) Mendorong terciptanya rasa keadilan bagi para korban dan keluarga korban. yang baik dari para pihak terkait guna terwujudnya kondisi aman dan damai antara masyarakat dan aparat kepolisian sebagai abdi negara serta penegakan hukum yang bermartabat dan memberikan rasa keadilan khususnya kepada para korban. **
Editor | : | TIS.RG |
Kategori | : | Meranti |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Selasa 07 Mei 2024, 06:14 WIB
Abdul Wahid Serahkan formulir pendaftaran calon Gubernur Riau 2024 ke PDIP
Rabu 17 April 2024
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Sabtu 11 Mei 2024, 19:56 WIB
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari: Caleg Terpilih di Pileg 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada
Sabtu 11 Mei 2024
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari: Caleg Terpilih di Pileg 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada
Senin 06 Mei 2024
Miris! Mahkamah Agung Diduga Terindikasi Kuat sebagai Pasar Gelap Jual-beli Perkara
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Rabu 08 Mei 2024, 07:02 WIB
H.Endang Sukarelawan dan Lahmuddin Rambe Kembalikan Berkas Pendaftaran ke Partai PKB
Rabu 08 Mei 2024
H.Endang Sukarelawan dan Lahmuddin Rambe Kembalikan Berkas Pendaftaran ke Partai PKB
Rabu 08 Mei 2024
Rahmansyah Kembalikan Formulir Pendaftaran Bacalon Walikota Pekanbaru ke PKB dan Nasdem
Jumat 03 Mei 2024
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”