Gubri : Memberikan Pelayanan Yang Sangat Mudah dan Transparan Kepada Masyarakat

Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sabtu 27 Agustus 2016, 12:05 WIB

Kepala BP2T Provinsi Riau Memaparkan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan di BP2T Provinsi Riau.

ADVETORIAL
PEKANBARU. Riaumadani. com - Untuk memberikan pelayanan prima, pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Penanaman Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Riau berupaya mengoptimalisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hingga sampai ke seluruh Kabupaten dan Kota.

Adapun tujuan dari optimalisasi satu pintu ini untuk memberikan pelayanan yang sangat mudah dan transparan. Para investor asing maupun lokal akan dapat merasakan kemudahannya dalam mengurus perizinan usaha sesuai dengan tagline yang diekpos Pemprov Riau pada HUT ke 59 yang jatuhnya pada hari Selasa (9/8/2018) yaitu 'RIAU GO IT'

Artinya Setiap pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya secara online melalui website yang telah disediakan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) yaitu bp2t.riau.go.id.

Para investor dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan dan non perizinan secara online melalui website tersebut

Rakor Pelayanan Terpadu se-Provinsi Riau beberapa waktu lalu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dinilai efisien dan transparan selain memiliki keunggulan sangat cepat, mudah, transparan, bebas dari biaya tidak resmi, dan memiliki kepastian hukum serta pelayanannya yang profesional. Saat ini PTSP telah melayani berbagai macam investasi diantaranya Izin Penanaman Modal, Izin Usaha Perubahan, Izin usaha Perluasan.

Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, "Pelayanan satu pintu tersebut merupakan pelayanan prima untuk masyarakat. Dimana Pemprov Riau telah menerapkan diseluruh intasi lingkungan Pemprov Riau, seperti Dinas perizinan dan Dinas pendidikan yang merupakan intansi pelayan yang sangat dibutuhkan dan berhubungan lansung dengan masyarakat".

Ia menambahkan, masyarakat akan dilayani oleh pejabat sesuai masing-masing bidang yang diubutuhkan masyarakat. Dimana disaat masyarakat membutuhkan pelayanan akan dilayani lansung oleh pejabat bersangkutan. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan keterang sesuai urusan dimaksud.

''Contohnya saja dalam pengurusan izin, maka masyarakat akan dilayani oleh pejabat bidang dan tidak perlu lagi urusan berbelit yang cukup satu orang,'' kata Gunbernur Riau.

''Semua harus terukur sesuai bidang masing-masih dalam menjalankan pelayanan satu pintu ini,'' tutur Andi Rachman sapaan akrabnya.

Sementara itu, Kepala Badan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMT2T), Evarefita, SE,M.Si menyebutkan dalam hal pelayanan BPMT2T bertekad menjadikan Lembaga pelayanan perizinan yang prima. Terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan akuntabel.

Badan Penanaman Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Riau berupaya mengoptimalisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hingga sampai ke seluruh Kabupaten dan Kota.

"Tidak hanya itu BP2T juga terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM) hal ini dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dengan menggunakan teknologi secara online. serta meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelanyanan," Kata Evarefita

Dikatakannya Dalam melakukan pelayanan, BP2T Provinsi Riau memilki motto yang diharapkan dapat memberikan semangat kepada pemberi maupun penerima layanan. Motto pelayanan BP2T Provinsi Riau adalah "CERIA".

Secara Harfiah "ceria" memiliki arti cerah dan berseri-seri, maka diharapkan penerima layanan dan memberi layanan di BP2T Provinsi Riau akan merasakan layanan yang menyenangkan.

Kunjungan Mendagri Tjahyo Kumolo di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau diadampingi Gubri andi Rachman dan Kepala Badan BP2T Provinsi Riau Evarefita.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam pidatonya pada Paripurna HUT ke 59 Provinsi Riau di Gedung DPRD Riau Selasa (9/8/2016) menyampaikan, Seiring dengan segala kemudahan dalam pelayanan akan mampu meningkatkan dan pemerataan perekonomian masyarakat, lapangan kerja akan lebih terbuka lebar se iring dengan banyaknya investasi di Riau. Ditengah hambatan terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 yang lalu, Pemprov Riau masih dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas laporan pertanggung jawaban keuangan APBD tahun Anggaran 2015.

"Kita menyadari bahwa pelaksanaan APBD tahun 2015 belum sesuai dengan harapan kita semua, dimana serapan belanja kita baru mencapai 68 persen lebih, namun pada tahun 2016 ini kami telah bertekad akan meningkatkannya".teganya.

Selain dari itu, Pemprov Riau juga telah mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap proses pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pengukuran Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Jumlah nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 82.25 dengan kategori mutu pelayanan "A (Sangat Baik)", bahkan badan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Riau, memperoleh beberapa penghargaan, antara lain, Petama, Nominasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik (Investment Award). Kedua, Citra Pelayanan Prima (CPP). Ketiga, Penilaian terbaik Ombudsman terkait kualifikasi kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik.

"Untuk itulah kita akan melengkapi langkah-langkah terdahulu dengan perkuatan kapasitas kelembangaan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi," Kata Andi Rahman Sapaan Gubernur Riau

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Riau terus berupaya dengan berbagai jalan, termasuk memanfaatkan teknologi informasi. Dalam dua tahun terakhir kita terus berusaha mewujudkan sistem yang disebut dengan e-Government, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap pelaksanaan pembangunan dalam era kemajuan teknologi ini.

Untuk itu, hari ini kita mengangkat tema "Bersempena hari Jadi Provinsi Riau, Kita Tingkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Publik Melalui Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Teknologi".

Penerapan e-Government dapat menjalin hubungan yang baik, efisien, efektif, dan ekonomis antara pemerintah dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha atau bertujuan memperpendek jalur birokrasi kepada masyarakat Hal ini diperlukan mengingat dinamika masyarakat saat ini menuntut kompetensi dan kapasitas, pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, sehingga masyarkat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman.

Langkah untuk menerapkan e-Goverment sudah tidak bisa kita tunda lagi, meskipun kita harus mengalokasikan dana yang besarnya belum sebanding dengan hasil yang diperoleh. Kebijakan ini kita ambil untuk memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder yaitu masyarakat, kalangan bisnis, dan industri, terutama dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas di berbagai bidang kehidupan bernegara serta meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelanggaraan pemerintah, dalam rangka penerapan konsep Good Governance dan Clean Government. (Advertorial)