Anggota DPR RI Misbakhun: Itu Ditunggangi Kepentingan Asing

Isu Kenaikan Harga Rokok

Minggu 21 Agustus 2016, 12:29 WIB

Poto ilustrasi

JAKARTA. Riaumadani. com - Wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp50.000 per bungkusnya menjadi isu yang tengah hangat belakangan ini. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi hal tersebut.

Hal itu karena bisa saja isu tersebut ditunggangi oleh kepentingan asing yang memiliki tujuan tertentu. "Pemerintah jangan terjebak oleh kampanye antirokok yang dikendalikan oleh kepentingan asing," kata nggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam keterangan persnya, Sabtu (20/8/2016).

Menurut politikus Partai Golkar itu, jika harga rokok dinaikkan menjadi Rp50.000 per bungkus, nasib industri rokok jelas akan bangkrut dan otomatis ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada pabrik tersebut akan kehilangan pekerjaannya.

Hal itu akan membuat industri rokok, baik golongan industri kecil, menengah dan industri besar, tepukul karena keputusan harga Rp50.000 per bungkus tersebut. Sementara saat ini, industri rokok kecil dan menengah telah terpuruk dengan kebijakan pita cukai yang kurang melindungi kepentingan mereka.

Akibatnya, jumlah industri rokok kecil dan menengah makin lama jumlahnya makin menyusut. "Jika pabrikan rokok gulung tikar, maka jutaan pekerja di sektor tembakau akan menganggur, dan catatan kemiskinan Indonesia akan semakin besar," ujarnya.

Di samping itu, imbuhnya, nasib para petani tembakau semakin tidak menentu akibat dampak kenaikan harga rokok tersebut yang memiliki kontribusi penting bagi penerimaan negara melalui penerapan cukai, pajak, bea masuk/bea masuk progresif, pengaturan tata niaga yang sehat maupun pengembangan industri hasil tembakau bagi kepentingan nasional

Misbakhun menambahkan, sektor pertembakauan dari mulai budidaya, pengolahan produksi, tata niaga, distribusi, dan pembangunan industri hasil tembakaunya mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional dan mempunyai multiplier effect yang sangat luas.

"Efek tersebut antara lain; berkontrubusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan industri 5-7 persen. Penerimaan negara (cukai) merupakan kebijakan penerimaan negara (APBN) yang signifikan (Rp141,7 triliun). Industri tembakau-rokok berkontribusi dalam output nasional 1,37 persen atau setara 12,18 miliar dolar AS," tuturnya.

Diterangkan Misbakhun, industri pertembakauan memberi kontribusi perpajakan terbesar (52,7 persen) dibanding BUMN (8,5 persen), Real estate dan konstruksi (15,7 persen) maupun kesehatan dan farmasi (0,9 persen). "Fakta bahwa industri tembakau merupakan industri padat karya yang menyerap jumlah tenaga kerja lebih dari 6,1 juta dan menciptakan beberapa mata rantai industri yang dikelola oleh rakyat (pertanian, perajangan, pembibitan, dan lain lain),'' bebernya.

Misbakhun menegaskan, Pasuruan dan Probolinggo merupakan basis petani tembakau dan industri rokok berada. Oleh karena itu, dia harus menyuarakan kepentingan masyarakat di daerah pemilihannya.

"Mereka adalah para pemilih saya saat pemilu legislatif. Tidak ada jalan politik lain bagi saya kecuali memperjuangkan aspirasi para petani tembakau dan para pekerja serta buruh pabrik rokok di daerah pemilihan saya. Sebagai anak bangsa mereka punya hak hidup dan harus dilindungi kepentingan mereka oleh negara secara adil," kata politikus asal Jawa Timur itu. **