MK Kabulkan Prapradilan Adkasi dan Gugatan Pemprov se-Indonesia Atas UU 23/2014

Prapradilan Adkasi

Rabu 13 Juli 2016, 23:29 WIB

Ir M Syahrul Syarif, Kepala Bappeda Pelalawan.

PELALAWAN, Riaumadani. com - Pasca dikabulkannya prapradilan Asosiasi DPRD Kabupaten/ Kota se Indonesia serta gugatan dari pemprov se Indonesia atas UU 23/2014 pasca pengalihan kewenangan (Disdikbud soal SMA/SMK ke provinsi dan dinas ESDM soal izin pengelolaan SDA dan Tambang ke pusat) dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membuat dinas dan badan yang sempat tidak memasukkan mata anggaran pada Renstra RPJMD 2016-2021 menjadi kelimpungan.

Terkait hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan melalui Bupati Pelalawan HM Harris didampingi Kepala Bappeda Ir M Syahrul Syarif mengungkapkan," Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini pada posisi menunggu serta bersyukur, hal ini tidak terlepas dari semangat otonomi daerah sejak tahun 1999 silam.

"Tentu saja kita bersyukur bahwa sebagian kewenangan pengelolaan SDA dan kewenangan pembangunan itu dikembalikan lagi ke Pemda Kabupaten/Kota," ungkap HM Harris seperti yang disampaikan Ir M Syahrul Syarif, Rabu (13/7/2016) kepada wartawan.

"Saat ini kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah Pusat bagaimana implementasinya,'' jelasnya.

Terkait pembahasan Restra RPJMD yang tengah dilakukan pembahasan oleh pihak DPR yang belum mengakomodasi mata anggaran beberapa dinas termasuk didalamnya Distamben hal ini disampaikan Ir M Syahrul Syarif selaku Kepala Bappeda, pada dasarnya kebijakan baru dari pemerintah pusat harus kita akomodir di dalam kebijakan daerah, termasuk untuk RPJMD.

"Ya, meskipun RPJMD tengah dilakukan pembahasan oleh pihak DPRD, dan belum mengakomodasi mata anggaran masing-masing satuan kerja, hal ini tidak perlalu kita risaukan secara berlebihan, sebab masih bisa disusun serta dimasukkan sepanjang untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru dari pemerintah pusat," jelasnya.

Dikatakan M Syahrul Syarif, RPJMD ini baru pembahasan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah. Sebagaimana pembahasan-pembahasan yang dilakukan bahwa kewenangan bidang pertambangan dan energi tidak ada lagi di Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Namun demikian sambil menunggu petunjuk lebih lanjut, tentu saja banyak hal yang harus dilakukan Pemda Pelalawan, diantaranya Distamben harus bekerja keras untuk menyusun Renstra 5 tahun ke depan sesuai kewenangan yang diberikan, untuk kemudian akan kita masukkan ke Rancangan RPJMD yang sedang disusun.

"Namun itu tadi, kita masih menunggu putusan finalnya sekaligus menunggu arahan dari pemerintah pusat," tutupnya.**