Visi Riau 2020
Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman meneken berita acara dalam rapat RPJPD Provinsi Riau, di Hotel Aryaduta Pekanbaru.
Visi Riau 2020 Diperpanjang Hingga 2025
Selasa 24 Mei 2016, 23:45 WIB
Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman meneken berita acara dalam rapat RPJPD Provinsi Riau, di Hotel Aryaduta Pekanbaru.
PEKANBARU . Riaumadani.com - Pemerintah Provinsi Riau memperpanjang Visi Riau, yang awalnya ditargetkan terealisasi pada tahun 2020, menjadi tahun 2025.
Kebijakan itu ditempuh setelah melihat adanya beberapa perubahan dan perkembangan yang terjadi di Bumi Lancang Kuning sejak beberapa tahun belakangan ini.
Perpanjangan Visi Riau hingga lima tahun tersebut, disampaikan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, saat memimpin rapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Visi Daerah (RPJPD) Riau 2005-2025, Senin (23/5/2016) di Hotel Aryaduta Pekanbaru. Rapat rapat koordinasi RPJPD Riau 2005-2025, dihadiri oleh seluruh kepala SKPD, tokoh masyarakat dan unsur Forkopinda Riau.
Seperti diketahui, dalam Peraturan Daerah (Perda) Visi Riau 2020, disebutkan, visi tersebut adalah terwujudnya Provinsi Roau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2020.
Menurut Plt Gubri, perpanjangan visi misi Riau tersebut, disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, di mana rencana pembangunan jangka panjang daerah disamakan dengan rencana pembangunan nasional.
"Ini artinya Visi Riau bisa tetap tahun 2020, tapi RPJPD-nya disesuaikan dengan RPJP Nasional tahun 2025," terangnya.
Dijelaskan Plt Gubri, pada RPJP Riau 2005-2025 tersebut ada perda visi Riau 2020, yakni terwujudnya Provinsi Roau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin di Asia Tenggara tahun 2020.
Namun dengan perkembangan yang ada di Riau ini yang melingkupi sektor ekonomi, kebudayaan, lingkungan dan pendidikan, visi tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Apalagi setelah terpisahnya Kepulauan Riau dengan Provinsi Riau, sehingga Visi Riau 2020 tersebut perlu disesuaikan dengan RPJPD Riau ke depan.
"Mungkin ada target-target yang tidak bisa kita capai, atau tidak bisa kita lakukan jadi perlu ada revisi dengan terobosan-terobosan yang ada. Termasuk dari sisi kebudayaan, kita pertegas lagi menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu Asia Tenggara," tambahnya.
Dikoordinasikan Lagi
Menyikapi kebijakan Pemprov tersebut, salah tokoh masyarakat Riau yang juga mantan Asisten II Setdaprov Riau, Emrizal Pakis, menilai, Visi Riau 2020 yang diperpanjang ke tahun 2025 tersebut perlu dikoordinasikan kembali dengan pemangku kepentingan lainnya di Riau. Hal itu mengingat Visi Riau 2020 tersebut sudah melalui pembahasan yang panjang pada tahun-tahun sebelumnya.
"Harus dikoordinasikan kembali, bagaimana kita dulu membahasnya Visi 2020 itu. Apakah perlu diperpanjang lima tahun lagi hingga 2025," ujarnya.
Sementara itu, untuk target RPJPD Riau 2005-2025 di antaranya, laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas hingga tahun 2024 sebanyak 8,5 persen, tingkat kemiskinan 5 persen, Indeks Pembangunan manusia 90, tingkat partisipasi angkatan kerja 90 persen, dan tingkat pembangunan terbuka 5 persen.
Sedangkan untuk arah kebijakan Riau pada RPJPD yakni, arah kebijakan pembangunan ekonomi, arah kebijakan pembangunan SDM, arah kebijakan pembangunan budaya melayu, arah kebijakan pembangunan tata kelola Pemerintahan dan arah kebijakan pembangunan budaya. **
Kebijakan itu ditempuh setelah melihat adanya beberapa perubahan dan perkembangan yang terjadi di Bumi Lancang Kuning sejak beberapa tahun belakangan ini.
Perpanjangan Visi Riau hingga lima tahun tersebut, disampaikan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, saat memimpin rapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Visi Daerah (RPJPD) Riau 2005-2025, Senin (23/5/2016) di Hotel Aryaduta Pekanbaru. Rapat rapat koordinasi RPJPD Riau 2005-2025, dihadiri oleh seluruh kepala SKPD, tokoh masyarakat dan unsur Forkopinda Riau.
Seperti diketahui, dalam Peraturan Daerah (Perda) Visi Riau 2020, disebutkan, visi tersebut adalah terwujudnya Provinsi Roau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2020.
Menurut Plt Gubri, perpanjangan visi misi Riau tersebut, disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, di mana rencana pembangunan jangka panjang daerah disamakan dengan rencana pembangunan nasional.
"Ini artinya Visi Riau bisa tetap tahun 2020, tapi RPJPD-nya disesuaikan dengan RPJP Nasional tahun 2025," terangnya.
Dijelaskan Plt Gubri, pada RPJP Riau 2005-2025 tersebut ada perda visi Riau 2020, yakni terwujudnya Provinsi Roau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin di Asia Tenggara tahun 2020.
Namun dengan perkembangan yang ada di Riau ini yang melingkupi sektor ekonomi, kebudayaan, lingkungan dan pendidikan, visi tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Apalagi setelah terpisahnya Kepulauan Riau dengan Provinsi Riau, sehingga Visi Riau 2020 tersebut perlu disesuaikan dengan RPJPD Riau ke depan.
"Mungkin ada target-target yang tidak bisa kita capai, atau tidak bisa kita lakukan jadi perlu ada revisi dengan terobosan-terobosan yang ada. Termasuk dari sisi kebudayaan, kita pertegas lagi menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu Asia Tenggara," tambahnya.
Dikoordinasikan Lagi
Menyikapi kebijakan Pemprov tersebut, salah tokoh masyarakat Riau yang juga mantan Asisten II Setdaprov Riau, Emrizal Pakis, menilai, Visi Riau 2020 yang diperpanjang ke tahun 2025 tersebut perlu dikoordinasikan kembali dengan pemangku kepentingan lainnya di Riau. Hal itu mengingat Visi Riau 2020 tersebut sudah melalui pembahasan yang panjang pada tahun-tahun sebelumnya.
"Harus dikoordinasikan kembali, bagaimana kita dulu membahasnya Visi 2020 itu. Apakah perlu diperpanjang lima tahun lagi hingga 2025," ujarnya.
Sementara itu, untuk target RPJPD Riau 2005-2025 di antaranya, laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas hingga tahun 2024 sebanyak 8,5 persen, tingkat kemiskinan 5 persen, Indeks Pembangunan manusia 90, tingkat partisipasi angkatan kerja 90 persen, dan tingkat pembangunan terbuka 5 persen.
Sedangkan untuk arah kebijakan Riau pada RPJPD yakni, arah kebijakan pembangunan ekonomi, arah kebijakan pembangunan SDM, arah kebijakan pembangunan budaya melayu, arah kebijakan pembangunan tata kelola Pemerintahan dan arah kebijakan pembangunan budaya. **
| Editor | : | Tis.HR |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Senin 20 Juli 2026, 06:13 WIB
Spanyol Juara Piala Dunia 2026 usai Tumbangkan Argentina di Final, Akhiri Penantian 16 Tahun
Minggu 08 Februari 2026
Timnas Indonesia Jadi Runner-up Piala Asia Futsal 2026, Kalah Adu Penalti Lawan Iran
Minggu 07 September 2025
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Politik

Rabu 15 Juli 2026, 19:28 WIB
Kodam XIX Tuanku Tambusai Luncurkan TMMD Ke-129, Wujudkan Infrastruktur dan Ketahanan Wilayah di Pelalawan
Selasa 14 Juli 2026
Diduga Lahan 40 Hektare Berpindah Tangan Secara Misterius, Forkorindo Desak APH Bongkar Dugaan Mafia Tanah di Kampung Dosan
Senin 29 Juni 2026
Bangunan Ornamen Wisma Sri Mahkota, Stand Bazar Bengkalis Jadi Perhatian di MTQ Riau ke- 44 Tahun 2026
Minggu 28 Juni 2026
Kapal Harimau Buas Meriahkan Pawai Perahu Hias MTQ Riau, Angkat Spirit Al-Qur'an dalam Perjuangan Sultan Siak
Nasional

Rabu 15 Juli 2026, 19:14 WIB
Massa Tergabung Dalam Koalisi Masyarakat Sipil MBG Watch Kepung Kejagung, Tuntut Bubarkan MBG Bubarkan BGN Bubarkan
Rabu 15 Juli 2026
Massa Tergabung Dalam Koalisi Masyarakat Sipil MBG Watch Kepung Kejagung, Tuntut Bubarkan MBG Bubarkan BGN Bubarkan
Senin 13 Juli 2026
Febrie Adriansyah Resmi Berstatus Tersangka di Tiga Kasus Korupsi, Kortas Tipidkor Limpahkan Penyidikan ke Kejagung
Jumat 10 Juli 2026
Kodam XIX Tuanku Tambusai Gelar Laporan Awal, Satgasyon 132/Bima Sakti 2026 Dinyatakan Siap Operasi
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Senin 20 Juli 2026, 20:14 WIB
Pangdam Kodam XIX Tuanku Tambusai Semarakkan Penutupan Festival Rakyat Nusantara 2026 Dengan Nobar Final Piala Dunia Bersama Masyarakat
Senin 20 Juli 2026
Pangdam Kodam XIX Tuanku Tambusai Semarakkan Penutupan Festival Rakyat Nusantara 2026 Dengan Nobar Final Piala Dunia Bersama Masyarakat
Minggu 19 Juli 2026
Kodam XIX Tuanku Tambusai Dukung Green Policing, Riau Bhayangkara Run 2026 Satukan TNI, Polri dan Masyarakat
Jumat 17 Juli 2026
Kodam XIX Tuanku Tambusai Perkuat Disiplin dan Jiwa Pengabdian Melalui Upacara Bendera Bulanan