Anggaran Dana Desa
Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang di dampingi Wakil Bupati Bengkalis
H. Muhammad pada acara pengambilan sumpah dan pelantikan 4 Kepala Desa
dan rapat koordinasi (Rakor) penyelenggaraan pemerintahan desa . Senin
(16-5-2016
Bupati Bengkalis Amril: Manfaatkan Setiap Rupiah Dana Desa Dengan Sebaik-baiknya
Selasa 17 Mei 2016, 02:04 WIB
Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang di dampingi Wakil Bupati Bengkalis
H. Muhammad pada acara pengambilan sumpah dan pelantikan 4 Kepala Desa
dan rapat koordinasi (Rakor) penyelenggaraan pemerintahan desa . Senin
(16-5-2016
BENGKALIS, Riaumadani. com - Seluruh Kepala Desa (Kades) dan Lurah di Kabupaten Bengkalis harus benar-benar bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh hanya bermodalkan niat baik. Begitu juga dalam pemanfaatan dana desa.
Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengatakan itu ketika membuka rapat koordinasi (Rakor) penyelenggaraan pemerintahan desa di ruang rapat lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (16/5/2016).
Ditegaskannya, setiap rupiah dana desa, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan pembangunan infrastruktur, sehingga berdampak pada percepatan perkembangan roda perekonomian masyarakat desa, serta harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Amril kembali mengingatkan, pada 13 April 2016, dia mengikuti rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Provinsi Riau bersama komisi pemberantasan korupsi (KPK), di pekanbaru.
Dalam rapat tersebut, imbuhnya, dia bersama Ketua DPRD Bengkalis, menandatangani semacam fakta integritas, yang berisi 9 butir upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara terintegrasi.
"Salah satu butirnya harus melaksanakan tata kelola dan pemanfaatan dana desa secara efektif dan akuntabel. Artinya, saat ini pengawasan pengelolaan dana desa juga diawasi KPK. Kalau boleh ditamsilkan, sekarang bahwa KPK juga sudah masuk desa," pesannya.
Karenanya, imbuh Amril lagi, setiap pemanfaatan dana desa harus benar-benar efektif, akuntabel, berdaya dan berhasil guna, serta dilakukan dengan tertib administrasi yang baik dan benar
"Kami tidak ingin mendengar ada Kades ataupun Penjabat Kades terjerat masalah hukum lantaran melakukan penyimpangan dalam pemanfaat dana desa," pesan Amril lagi.
Di bagian lain, Amril berharap, Rakor tersebut menghasilkan rumusan-rumusan penyelenggaran pemerintah desa yang implementatif yang muaranya, agar pola pembangunan Kabupaten Bengkalis dari desa untuk lima tahun ke depan, akslerasi keberhasilannya, baik secara kuantitas maupun kualitas dapat diwujudkan bersamaan dengan meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat
Hadir dalam Rakor yang diikuti 299 peserta, yaitu Kades (136 orang), Lurah (19), Ketua Badan Permusyaratan Desa (139) dan Camat se-Kabupaten Bengkali (8) itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis Rahman Dwi Saputra. Pada kesempatan itu, Kajari juga memberikan pembekalan kepada peserta Rakor.
Selain Kajari, hadir dalam pembukaan Rakor yang ditaja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) itu, diantaranya Wakil Bupati H Muhammad, Pelaksana Tugas Asisten Tata Praja Hj Umi Kalsum, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis Kasmarni Amril, dan Kepala BPMPD H Ismail.**
Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengatakan itu ketika membuka rapat koordinasi (Rakor) penyelenggaraan pemerintahan desa di ruang rapat lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (16/5/2016).
Ditegaskannya, setiap rupiah dana desa, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan pembangunan infrastruktur, sehingga berdampak pada percepatan perkembangan roda perekonomian masyarakat desa, serta harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Amril kembali mengingatkan, pada 13 April 2016, dia mengikuti rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Provinsi Riau bersama komisi pemberantasan korupsi (KPK), di pekanbaru.
Dalam rapat tersebut, imbuhnya, dia bersama Ketua DPRD Bengkalis, menandatangani semacam fakta integritas, yang berisi 9 butir upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara terintegrasi.
"Salah satu butirnya harus melaksanakan tata kelola dan pemanfaatan dana desa secara efektif dan akuntabel. Artinya, saat ini pengawasan pengelolaan dana desa juga diawasi KPK. Kalau boleh ditamsilkan, sekarang bahwa KPK juga sudah masuk desa," pesannya.
Karenanya, imbuh Amril lagi, setiap pemanfaatan dana desa harus benar-benar efektif, akuntabel, berdaya dan berhasil guna, serta dilakukan dengan tertib administrasi yang baik dan benar
"Kami tidak ingin mendengar ada Kades ataupun Penjabat Kades terjerat masalah hukum lantaran melakukan penyimpangan dalam pemanfaat dana desa," pesan Amril lagi.
Di bagian lain, Amril berharap, Rakor tersebut menghasilkan rumusan-rumusan penyelenggaran pemerintah desa yang implementatif yang muaranya, agar pola pembangunan Kabupaten Bengkalis dari desa untuk lima tahun ke depan, akslerasi keberhasilannya, baik secara kuantitas maupun kualitas dapat diwujudkan bersamaan dengan meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat
Hadir dalam Rakor yang diikuti 299 peserta, yaitu Kades (136 orang), Lurah (19), Ketua Badan Permusyaratan Desa (139) dan Camat se-Kabupaten Bengkali (8) itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis Rahman Dwi Saputra. Pada kesempatan itu, Kajari juga memberikan pembekalan kepada peserta Rakor.
Selain Kajari, hadir dalam pembukaan Rakor yang ditaja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) itu, diantaranya Wakil Bupati H Muhammad, Pelaksana Tugas Asisten Tata Praja Hj Umi Kalsum, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis Kasmarni Amril, dan Kepala BPMPD H Ismail.**
| Editor | : | Laporan Alif,RE |
| Kategori | : | Bengkalis |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham