Humas Pelalawan Tutupi Anggaran Media
Amponiman BT Salah seorang Pemilik Media Online
Sejumlah Co Media Diriau Akan Gelar Aksi Demo Dikantor Bupati Pelalawan
Senin 16 Mei 2016, 23:50 WIB
Amponiman BT Salah seorang Pemilik Media Online
PELALAWAN. Riaumadani. com - Ketidak adilan bagian Humas sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap beberapa pengelola media di Kabupaten Pelalawan dinilai adanya intimidasi.
Karena hal yang dilakukan oleh Humas Sekdakab Pelalawan sangat disayangkan, dengan tidak adanya transparansi kepada media tentang penggunaan Anggaran dana humas tersebut
Menurut salah seorang Pengelolah Media yang berdomisili di Pekanbaru Amponiman BT saat dijumpai Wartawan dipolres Pelalawan saat Mengisi Formulir pemberitahuan adanya aksi demo.
Mengatakan, "Bahwa selama ini kinerja pihak Humas Sekdakab Pelalawan sudah melenceng dari aturan dan mekanisme yang ada, sehingga pihak Humas Sekdakab. Pelalawan seakan telah membuat aturan sendiri, "tegasnya.
Disampaikan Amponiman, "jika kita mengaju dari nawacita Presiden Joko Widodo tidak ada alasan dari seluruh birokrasi untuk menutupi anggaran yang di kelolanya, salah satunya Humas Sekdakab. Pelalawan.
Poniman membandingkan anggaran di setiap SKPD saat ini 99 % anggaranya ditanyangkan di LPSE hal ini cerminan dalam mewujudkan nawacita Presiden Joko Widodo.
Mestinya Humas Sekdakab Pelalawan menjadi garda terdepan untuk itu, namun apa yang terjadi saat ini fungsi Humas Sekdakab. Pelalawan dinilai selain lari dari fungsinya juga terkesan menutupi anggaran yang di kelolahnya."tegas Ketua DPD GWI ini.
Sebagai protes ketidak adilan Humas Pemkab Pelalawan tersebut Pemilik media dan wartawan akan melaksanakan demo di kantor Bupati Pelalawan
Pelaksanaan aksi demo di depan Kantor Bupati Pelalawan di jadwalkan Kamis 19 Mei 2016 pukul 13.00 wib.
Digelarnya aksi demo ini salah satu tuntutan anggaran Humas Sekdakab. Pelalawan 2015 dan 2016 untuk segera di beberkan kepada publik khususnya sejumlah para CO media di Riau, seraya menyebutkan informasi yang di berikan nanti benar dan akurat dan dapat di pertanggung jawabkan baik secara pidana maupun perdata, demikian disampaikan
Amponiman BT senin 16 Mei 2016 yang mengaku berada di polres pelalawan mengisi formulir yang nota benenya salah satu syarat dalam melakukan sebuah aksi ujuk rasa.
Pelaksanaan aksi demo di depan Kantor Bupati Pelalawan di jadwalkan Kamis depan 19 Mei 2016 pukul 13.00 wib.
Sementara itu ditempat terpisah dikantin PKK Kantor Bupati Pelalawan Yulianus Hl menuturkan bahwa."Dengan adanya aksi damai yang di lakukan oleh para CO media dari Provinsi Riau, kami yang berdomisili di Kabupaten Pelalawan Yang juga merupakan pengelola Media di Kabupaten Pelalawan Sangat mendukung hal itu."tegasnya
Dikarenakan hal yang dilakukan oleh Humas Sekdakab Pelalawan sangat disayangkan karena tidak transparannya kepada media tentang penggunaan dana humas tersebut
Ini berarti pihak Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan diduga kuat telah kangkangi Undang undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 tahun 2008, ujar Yulius mengakhiri.(LIYUN)
Karena hal yang dilakukan oleh Humas Sekdakab Pelalawan sangat disayangkan, dengan tidak adanya transparansi kepada media tentang penggunaan Anggaran dana humas tersebut
Menurut salah seorang Pengelolah Media yang berdomisili di Pekanbaru Amponiman BT saat dijumpai Wartawan dipolres Pelalawan saat Mengisi Formulir pemberitahuan adanya aksi demo.
Mengatakan, "Bahwa selama ini kinerja pihak Humas Sekdakab Pelalawan sudah melenceng dari aturan dan mekanisme yang ada, sehingga pihak Humas Sekdakab. Pelalawan seakan telah membuat aturan sendiri, "tegasnya.
Disampaikan Amponiman, "jika kita mengaju dari nawacita Presiden Joko Widodo tidak ada alasan dari seluruh birokrasi untuk menutupi anggaran yang di kelolanya, salah satunya Humas Sekdakab. Pelalawan.
Poniman membandingkan anggaran di setiap SKPD saat ini 99 % anggaranya ditanyangkan di LPSE hal ini cerminan dalam mewujudkan nawacita Presiden Joko Widodo.
Mestinya Humas Sekdakab Pelalawan menjadi garda terdepan untuk itu, namun apa yang terjadi saat ini fungsi Humas Sekdakab. Pelalawan dinilai selain lari dari fungsinya juga terkesan menutupi anggaran yang di kelolahnya."tegas Ketua DPD GWI ini.
Sebagai protes ketidak adilan Humas Pemkab Pelalawan tersebut Pemilik media dan wartawan akan melaksanakan demo di kantor Bupati Pelalawan
Pelaksanaan aksi demo di depan Kantor Bupati Pelalawan di jadwalkan Kamis 19 Mei 2016 pukul 13.00 wib.
Digelarnya aksi demo ini salah satu tuntutan anggaran Humas Sekdakab. Pelalawan 2015 dan 2016 untuk segera di beberkan kepada publik khususnya sejumlah para CO media di Riau, seraya menyebutkan informasi yang di berikan nanti benar dan akurat dan dapat di pertanggung jawabkan baik secara pidana maupun perdata, demikian disampaikan
Amponiman BT senin 16 Mei 2016 yang mengaku berada di polres pelalawan mengisi formulir yang nota benenya salah satu syarat dalam melakukan sebuah aksi ujuk rasa.
Pelaksanaan aksi demo di depan Kantor Bupati Pelalawan di jadwalkan Kamis depan 19 Mei 2016 pukul 13.00 wib.
Sementara itu ditempat terpisah dikantin PKK Kantor Bupati Pelalawan Yulianus Hl menuturkan bahwa."Dengan adanya aksi damai yang di lakukan oleh para CO media dari Provinsi Riau, kami yang berdomisili di Kabupaten Pelalawan Yang juga merupakan pengelola Media di Kabupaten Pelalawan Sangat mendukung hal itu."tegasnya
Dikarenakan hal yang dilakukan oleh Humas Sekdakab Pelalawan sangat disayangkan karena tidak transparannya kepada media tentang penggunaan dana humas tersebut
Ini berarti pihak Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan diduga kuat telah kangkangi Undang undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 tahun 2008, ujar Yulius mengakhiri.(LIYUN)
| Editor | : | Laporan LIYUN |
| Kategori | : | Pelalawan |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham