Meranti Nol
Poto Ilustarsi Int
Kabupaten Rohul dan Kampar Dapat Jatah Besar Dari Dinas Bina Marga APBD 2016
Minggu 08 Mei 2016, 15:21 WIB
Poto Ilustarsi Int
PEKANBARU.Riaumadani. com - Dari laporan Dinas Bina Marga Provinsi Riau yang disampaikan pada Komisi D DPRD Riau diketahui daerah yang mendapat pembagian yang paling besar oleh dinas tersebut pada APBD 2016 ini adalah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sebanyak Rp 305 miliar untuk pembangunan infrastrukturnya.
Dibawahnya ada Kabupaten Kampar yang mendapat Rp 215 miliar. Anehnya, Kabupaten Kepulauan Meranti tidak mendapatkan 'jatah' sama sekali.
"Kabupaten Rohul mendapat anggaran paling besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dalam APBD 2016 ini," ungkap Ketua Komisi D DPRD Riau Erizal Muluk.
Kondisi ini tentu saja menjadi pertanyaan pihak Komisi D DPRD Riau. Mereka mempertanyakan dasar pembagian dana untuk pembangunan infrastruktur dari Dinas Bina Marga karena tidak merata pada masing-masing setiap kabupaten/kota daerah setempat.
"(Soalnya) pembagian yang tidak merata tersebut bisa menyebabkan kecemburuan sosial pada daerah-daerah lain yang mendapatkan pembagian yang kecil," ujar Ketua Komisi D DPRD Riau, Erizal Muluk seperti dilansir dari antara.
Pertanyaan yang sama juga diutarakan Sekretaris Komisi D Asri Auzar. Asri mengatakan bahwa banyak daerah-daerah lain yang lebih membutuhkan dana besar, akan tetapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hanya memberikan sedikit untuk pembangunan jalan tersebut.
Namun, jika dikaji dari segi kerusakan jalan, masih ada beberapa daerah lain yang juga mengalami hal yang sama. "Daerah lain akan cemburu, karena banyak kabupaten/kota yang membutuhkan dana yang besar, malah pemprov memberikan dana yang sedikit," ungkap Asri.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Riau Syafril Tamun beralasan bahwa pembagian dana APBD di setiap kabupaten/kota daerah setempat itu berdasarkan pertimbangan panjang ruas jalan provinsi pada masing-masing daerah bersangkutan, serta besaran APBD daerah tersebut.
"Karena jika memiliki banyak anggaran di kabupaten/kota yang bersangkutan, maka akan sedikit dana APBD di Riau," ujar Syafril Tamun birokrat yang berkampung di Kabupaten Kampar ini.
Untuk diketahui, total pagu anggaran Dinas Bina Marga Provinsi Riau di APBD 2016 mencapai Rp 1,438 triliun. Angka tersebut terdiri untuk kegiatan fisik senilai Rp 1,326 triliun, non-fisik sebesar Rp 40 miliar serta selebihnya untuk swakelola rutin.
Kegiatan fisik senilai Rp 1,326 triliun itu dialokasikan untuk kabupaten/kota, untuk perbaikan dan peningkatan jalan maupun pembangunan infrastruktur lainnya.
Adapun pembagian pada masing-masing kabupaten/kota Riau dalam APBD 2016 ialah:
Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) : Rp 305 miliar
Kabupaten Kampar : Rp 215 miliar
Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) : Rp 148 miliar
Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) : Rp 130 miliar
Kabupaten Siak : Rp 98 miliar
Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) : Rp 94 miliar
Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) : Rp 82 miliar
Kabupaten Pelalawan : Rp 79 miliar
Kabupaten Bengkalis : Rp 71 miliar
Kota Pekanbaru : Rp 69 miliar
Kota Dumai : Rp 32 miliar
Kabupaten Kepulauan Meranti : Rp 0.**
Dibawahnya ada Kabupaten Kampar yang mendapat Rp 215 miliar. Anehnya, Kabupaten Kepulauan Meranti tidak mendapatkan 'jatah' sama sekali.
"Kabupaten Rohul mendapat anggaran paling besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dalam APBD 2016 ini," ungkap Ketua Komisi D DPRD Riau Erizal Muluk.
Kondisi ini tentu saja menjadi pertanyaan pihak Komisi D DPRD Riau. Mereka mempertanyakan dasar pembagian dana untuk pembangunan infrastruktur dari Dinas Bina Marga karena tidak merata pada masing-masing setiap kabupaten/kota daerah setempat.
"(Soalnya) pembagian yang tidak merata tersebut bisa menyebabkan kecemburuan sosial pada daerah-daerah lain yang mendapatkan pembagian yang kecil," ujar Ketua Komisi D DPRD Riau, Erizal Muluk seperti dilansir dari antara.
Pertanyaan yang sama juga diutarakan Sekretaris Komisi D Asri Auzar. Asri mengatakan bahwa banyak daerah-daerah lain yang lebih membutuhkan dana besar, akan tetapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hanya memberikan sedikit untuk pembangunan jalan tersebut.
Namun, jika dikaji dari segi kerusakan jalan, masih ada beberapa daerah lain yang juga mengalami hal yang sama. "Daerah lain akan cemburu, karena banyak kabupaten/kota yang membutuhkan dana yang besar, malah pemprov memberikan dana yang sedikit," ungkap Asri.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Riau Syafril Tamun beralasan bahwa pembagian dana APBD di setiap kabupaten/kota daerah setempat itu berdasarkan pertimbangan panjang ruas jalan provinsi pada masing-masing daerah bersangkutan, serta besaran APBD daerah tersebut.
"Karena jika memiliki banyak anggaran di kabupaten/kota yang bersangkutan, maka akan sedikit dana APBD di Riau," ujar Syafril Tamun birokrat yang berkampung di Kabupaten Kampar ini.
Untuk diketahui, total pagu anggaran Dinas Bina Marga Provinsi Riau di APBD 2016 mencapai Rp 1,438 triliun. Angka tersebut terdiri untuk kegiatan fisik senilai Rp 1,326 triliun, non-fisik sebesar Rp 40 miliar serta selebihnya untuk swakelola rutin.
Kegiatan fisik senilai Rp 1,326 triliun itu dialokasikan untuk kabupaten/kota, untuk perbaikan dan peningkatan jalan maupun pembangunan infrastruktur lainnya.
Adapun pembagian pada masing-masing kabupaten/kota Riau dalam APBD 2016 ialah:
Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) : Rp 305 miliar
Kabupaten Kampar : Rp 215 miliar
Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) : Rp 148 miliar
Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) : Rp 130 miliar
Kabupaten Siak : Rp 98 miliar
Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) : Rp 94 miliar
Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) : Rp 82 miliar
Kabupaten Pelalawan : Rp 79 miliar
Kabupaten Bengkalis : Rp 71 miliar
Kota Pekanbaru : Rp 69 miliar
Kota Dumai : Rp 32 miliar
Kabupaten Kepulauan Meranti : Rp 0.**
| Editor | : | Boy Indra |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham