DUMAI. Riaumadani.com - Sekretaris Jendral [Sekjen] DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pihaknya meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Annas Maamun-Arsyajuliandi Rachman menuntaskan pembangunan tol Pekanbaru-Dumai. Pasalnya, keinginan masyarakat terkait akses lancar Pekanbaru-Dumai ‎sudah diketahui pusat sejak lama.

"Ya, karena pemimpin Riau dari Golkar, kita ingin ‎mereka memenuhi permintaan masyarakat tersebut. Karena kita siap membantu di pusat," kata Idrus Marham menjawab Tribun disela-sela kunjungannya ke Dumai, Selasa [24/6].

Dijelaskannya, Kota Dumai merupakan akses terluar menuju Selat Malaka. Kepentingan bisnis internasional ‎erat kaitannya dengan Selat Melaka dan Kota Dumai. Namun, jika sisi darat lemah menuju ibukota provinsi, sehingga menjadi ancaman tersendiri. Seperti keamanan bagi masyarakat, berkurangnya investasi dan membuat akses masyarakat susah dalam waktu yang sangat lama.

"Kita minta menjelang pemilu, Gubernur dan Wakil Gubernur sudah melanjutkan prosesnya. Jika ada kendala pembebasan lahan, atau hal-hal lain kita carikan solusi di pusat. Ini sudah panas, jangan lama-lama lagi. Tidak ada yang tidak bisa," ujar Idrus Marham penuh semangat.

Sementara Wakil Gubernur Riau Arsyajuliandi Rachman hanya diam mendengar wawancara dengan awak media tersebut. Saat diminta tanggapan kepada Andi Rachman ia hanya diam dan tidak mau menjawab. Tidak lama kemudian, Andi Rachman masuk ke mobil dan meninggalkan awak media.

Sebelumnya, Gubernur Riau ‎Annas Maamun ingin mengalihkan pembangunan jalan Tol dari Pekanbaru, Rohil menuju Sumatra Utara. Alasannya, jika pembangunan tol Pekanbaru-Dumai dilanjutkan, maka pemerintah tidak diuntungkan dari investasi tersebut. Gubernur menilai, jumlah kendaraan yang akan melintasi Tol Pekanbaru-Dumai relatif sedikit melihat fluktuasi jumlah kendaraan menuju Dumai saat ini.

Pengalihan rencana pembangunan tol Pekanbaru-Dumai itu juga mendapat sorotan dan membuahkan kekecewaan di kalangan DPRD Dumai. Anggota komisi III DPRD Dumai Dahril Qudni menilai alasan gubernur memindahkan rencana pembangunan tol kurang masuk akal.

"Itukan kemaslahatan, otomatis investasinya tidak langsung berlaba. Kalau dibangun tol, otomatis pelabuhan makin berkembang, industri kian pesat, dan ekonomi masyarakat akan menggeliat. Ini butuh waktu, jangan asal dipindahkan dulu," ujar Dahril beberapa waktu lalu. **