Kampanye Pilpres 2014
Prof.Dr. H.M.Mahfud.MD, Kampanye di Riau
Sabtu 21 Juni 2014, 06:18 WIB
Prof.Dr.Moh.Mahfud.MD
PEKANARU, Riaumadani. com - Tim pemenangan Prabowo-Hatta menargetkan 80 persen suara, yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap [DPT] yang ada di Riau, hal ini dikatakan oleh Ketua Nasional Pemenangan Prabowo-Hatta Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH, M,Hum, kepada wartawan usai menyampaikan orasinya pada kampanye Prabowo-Hatta di Pekanbaru, Jumat [21/06/14].
"Jika Prabowo menang menjadi Presiden, hak-hak khusus untuk Riau Pasti ada, seperti pembagian hasil kekayaan alam antara pusat dengan Riau akan lebih cukup,"katanya.
Dijelaskannya, hal itu sangat mudah dilakukan dan gampang diwujudkan, jika birokrasi di Indonesia bebas dari korupsi-korupsi.
Ketika di tanya wartawan menegenai hak pilih warga NU, Mahfud MD menjelaskan. NU, bukanlah orgnisasi Politik tetapi warga Nahdiyin [NU}bebas memilh calonnya seperti saya pilih Pak Prabowo - Hatta, ujarnya.
"Saya berharap, setelah saya berkeliling ini, semoga jumlah pendukung Prabowo terus meningkat, sehingga Prabowo menjadi Presiden Indonesia nantinya," jelasnya.
Dalam orasi politiknya Mahfud MD, membantah telah menyebut presiden Soekarno terlibat pelanggaran HAM. Menurut Mahfud, ada pembelokan masalah terkait pemberitaan tersebut,seperti yang diberitakan beberapa media Nasional..
"Saya membantah keras penulisan berita di media massa yang menyebutkan saya mengatakan 'Bung Karno terlibat pelanggaran HAM. Penulisan berita itu jelas disengaja untuk membelokkan masalah," kata Mahfud dalam klarifikasinya kepada para peserta yang hadir.
Menurut Mahfud, di depan ratusan orang dan puluhan wartawan, dirinya hanya mengatakan bahwa apabila membicarakan pelanggaran HAM masa lalu harus ditanyakan pelanggaran HAM masa lalu yang mana.
Sebab, lanjut Mahfud, pelanggaran HAM masa lalu itu banyak. Kalau diurut, pada 1998 ada pelanggaran HAM saat reformasi, tahun 1991 ada pelanggaran HAM di Dili, di Talangsari, tahun 1984 ada pelanggaran HAM di Priok.
Tahun 1965 ada pelanggaran HAM pra G30-S-PKI dan pasca G30-S-PKI. Sebelum itu, ada pembantaian terhadap orang-orang NU dan jenderal-jenderal, sementara sesudahnya ada pembantaian terhadap ratusan ribu orang-orang yang dianggap PKI.
Untuk kejadian sebelum G30-S-PKI, Bung Karno sebagai presiden harus bertanggung jawab atas peristiwa itu. Sesudah itu, Soeharto yang harus bertanggung jawab atas pembantaian ratusan ribu PKI itu.
Oleh sebab itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengajak rekonsiliasi mengakhiri konflik dan membangun kerukunan membangun bangsa ke depan.
"Tak perlu lagi mengungkit-ungkit masa lalu. Sebab semua itu terjadi karena situasi politik saat itu. Saya merasa Tribunnews sering sengaja membuat potongan berita yang sengaja dibelokkan untuk membuat sensasi. Coba disetel lagi rekamannya, tak ada kata Bung Karno melanggar HAM. Intinya saya mengajak rekonsiliasi saja, tak usah mencari-cari. Hasto seharusnya membaca juga berita aslinya, jangan langsung menjawab Tribunnews," ujar Mahfud.
Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menuding mantan Presiden Soekarno juga ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat ia memerintah.
Mahfud mengatakan, jika mau buka-bukaan soal pelanggaran HAM, maka akan banyak yang kena. Bahkan, Bung Karno, Soeharto, dan seterusnya sekalipun harus bertanggung jawab.
"Mari kita mulai dari tahun 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai, dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai Presiden," kata Mahfud dalam pidatonya.
Semetara Mantan Mentri Dalam Negri [Mendagri], Letjen [Purn] Syarwan Hamid putra daerah Riau kelahiran Siak, didepan pendukung Prabowo menyebutkan dirinya mendukung Prabowo-Hatta, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, tapi dirinya mengajukan suatu persyaratan khusus untuk Provinsi Riau. Hal itu diungkapkannya saat melakukan orasi dalam kampanye Capres Prabowo-Hatta di Pekanbaru, Jumat [20/06/14].
"Saya mendukung memang mendukung Prabowo, karena ada keinginan saya untuk Provinsi Riau, kalau nantinya dia terpilih saya minta Prabowo harus memperhatikan Riau, jangan seperti sekarang, dipandang sebelah mata saja," ujarnya.
Dituturkannya, hal ini telah ia sampaikan kepada Prabowo di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
"Jika Prabowo nantinya terpilih menjadi Presiden, tapi janji ini tidak ditepatinya maka saya lah orang yang pertama yang mengkritik Prabowo, " ujar Sawan Hamid. **.
"Jika Prabowo menang menjadi Presiden, hak-hak khusus untuk Riau Pasti ada, seperti pembagian hasil kekayaan alam antara pusat dengan Riau akan lebih cukup,"katanya.
Dijelaskannya, hal itu sangat mudah dilakukan dan gampang diwujudkan, jika birokrasi di Indonesia bebas dari korupsi-korupsi.
Ketika di tanya wartawan menegenai hak pilih warga NU, Mahfud MD menjelaskan. NU, bukanlah orgnisasi Politik tetapi warga Nahdiyin [NU}bebas memilh calonnya seperti saya pilih Pak Prabowo - Hatta, ujarnya.
"Saya berharap, setelah saya berkeliling ini, semoga jumlah pendukung Prabowo terus meningkat, sehingga Prabowo menjadi Presiden Indonesia nantinya," jelasnya.
Dalam orasi politiknya Mahfud MD, membantah telah menyebut presiden Soekarno terlibat pelanggaran HAM. Menurut Mahfud, ada pembelokan masalah terkait pemberitaan tersebut,seperti yang diberitakan beberapa media Nasional..
"Saya membantah keras penulisan berita di media massa yang menyebutkan saya mengatakan 'Bung Karno terlibat pelanggaran HAM. Penulisan berita itu jelas disengaja untuk membelokkan masalah," kata Mahfud dalam klarifikasinya kepada para peserta yang hadir.
Menurut Mahfud, di depan ratusan orang dan puluhan wartawan, dirinya hanya mengatakan bahwa apabila membicarakan pelanggaran HAM masa lalu harus ditanyakan pelanggaran HAM masa lalu yang mana.
Sebab, lanjut Mahfud, pelanggaran HAM masa lalu itu banyak. Kalau diurut, pada 1998 ada pelanggaran HAM saat reformasi, tahun 1991 ada pelanggaran HAM di Dili, di Talangsari, tahun 1984 ada pelanggaran HAM di Priok.
Tahun 1965 ada pelanggaran HAM pra G30-S-PKI dan pasca G30-S-PKI. Sebelum itu, ada pembantaian terhadap orang-orang NU dan jenderal-jenderal, sementara sesudahnya ada pembantaian terhadap ratusan ribu orang-orang yang dianggap PKI.
Untuk kejadian sebelum G30-S-PKI, Bung Karno sebagai presiden harus bertanggung jawab atas peristiwa itu. Sesudah itu, Soeharto yang harus bertanggung jawab atas pembantaian ratusan ribu PKI itu.
Oleh sebab itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengajak rekonsiliasi mengakhiri konflik dan membangun kerukunan membangun bangsa ke depan.
"Tak perlu lagi mengungkit-ungkit masa lalu. Sebab semua itu terjadi karena situasi politik saat itu. Saya merasa Tribunnews sering sengaja membuat potongan berita yang sengaja dibelokkan untuk membuat sensasi. Coba disetel lagi rekamannya, tak ada kata Bung Karno melanggar HAM. Intinya saya mengajak rekonsiliasi saja, tak usah mencari-cari. Hasto seharusnya membaca juga berita aslinya, jangan langsung menjawab Tribunnews," ujar Mahfud.
Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menuding mantan Presiden Soekarno juga ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat ia memerintah.
Mahfud mengatakan, jika mau buka-bukaan soal pelanggaran HAM, maka akan banyak yang kena. Bahkan, Bung Karno, Soeharto, dan seterusnya sekalipun harus bertanggung jawab.
"Mari kita mulai dari tahun 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai, dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai Presiden," kata Mahfud dalam pidatonya.
Semetara Mantan Mentri Dalam Negri [Mendagri], Letjen [Purn] Syarwan Hamid putra daerah Riau kelahiran Siak, didepan pendukung Prabowo menyebutkan dirinya mendukung Prabowo-Hatta, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, tapi dirinya mengajukan suatu persyaratan khusus untuk Provinsi Riau. Hal itu diungkapkannya saat melakukan orasi dalam kampanye Capres Prabowo-Hatta di Pekanbaru, Jumat [20/06/14].
"Saya mendukung memang mendukung Prabowo, karena ada keinginan saya untuk Provinsi Riau, kalau nantinya dia terpilih saya minta Prabowo harus memperhatikan Riau, jangan seperti sekarang, dipandang sebelah mata saja," ujarnya.
Dituturkannya, hal ini telah ia sampaikan kepada Prabowo di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
"Jika Prabowo nantinya terpilih menjadi Presiden, tapi janji ini tidak ditepatinya maka saya lah orang yang pertama yang mengkritik Prabowo, " ujar Sawan Hamid. **.
Editor | : | Laporan : TAM |
Kategori | : | Politik |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Selasa 07 Mei 2024, 06:14 WIB
Abdul Wahid Serahkan formulir pendaftaran calon Gubernur Riau 2024 ke PDIP
Rabu 17 April 2024
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Sabtu 18 Mei 2024, 08:45 WIB
*TERKAIT KONFLIK LAHAN PT. RPI Vs WARGA, FORKOPIMCAM KELAYANG RDP, DETEKSI DINI*
Sabtu 18 Mei 2024
*TERKAIT KONFLIK LAHAN PT. RPI Vs WARGA, FORKOPIMCAM KELAYANG RDP, DETEKSI DINI*
Kamis 16 Mei 2024
Keindahan Kiswah Ka'bah di Jakarta dari Perspektif Arsitek dan Ulama
Kamis 16 Mei 2024
RUDI WALKER PURBA BERHARAP PENYELESAIAN KONFLIK PT. RPI DENGAN WARGA KEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL*
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Rabu 15 Mei 2024, 06:11 WIB
Pj Gubri SF Hariyanto Lepas JCH Riau, Ini Pesan untuk Jemaah
Rabu 15 Mei 2024
Pj Gubri SF Hariyanto Lepas JCH Riau, Ini Pesan untuk Jemaah
Rabu 08 Mei 2024
H.Endang Sukarelawan dan Lahmuddin Rambe Kembalikan Berkas Pendaftaran ke Partai PKB
Rabu 08 Mei 2024
Rahmansyah Kembalikan Formulir Pendaftaran Bacalon Walikota Pekanbaru ke PKB dan Nasdem