PEKANBARU. Riaumadani.com - Juru Bicara [Jubir] KPK Johan Budi, mengatakan, terlibatnya unsur Komisi VII DPR RI dalam kasus gratifikasi pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan [APBN-P] di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] tahun 2013 masih terus didalami. Setelah Soetan Bhatugana, nama lain dipastikan akan menyusul termasuk di dalamnya Arsyadjualiandi Rahman yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau.

"Siapa pun orangnya baik yang masih menjabat anggota Komisi VII DPR RI atau yang sudah berhenti seperti Arsyadjuliandi [Andi] Rahman yang tidak anggota lagi karena sudah menjadi Wakil Gubernur Riau tetap akan diperiksa bila keterlibatannya terbukti," tegas Johan Budi, diberitakan Riau24,com, Jum'at [20/6/14]

Sebagaimana diberitakan, Fakta yang diungkap oleh mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM Didi Dwi Sutrisnohadi disebutkan bahwa uang USD190 ribu diberikan kepada hampir seluruh unsur Komisi VII DPR.

Dari empat pimpinan hingga 43 anggota Komisi VII DPR dan sekretariat disebut-sebut menerima suap SKK Migas.

Dikatakannya lagi, uang sebesar USD190 ribu diakuinya diberi dalam dua tahap. Masing-masing USD140 ribu dan USD50 ribu. Tahap pertama uang USD140 ribu dibagi untuk empat pimpinan Komisi VII, masing-masing USD7.500.

Sedangkan untuk 43 anggota Komisi VII termasuk termasuk didalamnya Arsyadjuliandi Rachman yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau dan pihak sekretariat disebut menerima USD2.500. **