Segala Keperluan Izin Yang di Keluar di Gratiskan

Bupati Ajak KAHMI Berinvestasi di Rohil

Sabtu 19 Maret 2016, 05:11 WIB

H.Suyatno.AMp Bupati Rohil

BAGAN SIAPIAPI. Riaumadani. com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) mengajak pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rohil secara bersama-sama untuk membangun negeri yang berjuluk seribu kubah.

Pasalnya, KAHMI adalah salah satu organisasi yang terbentuk dan pengurusnya berasal dari tamatan berbagai universitas ditanah air yang memiliki pemikiran yang cerdas dan jenius. "di Rohil ini kan masih banyak potensi yang belum dikembangkan dan digali secara maksimal, bagi pengurus KAHMI yang memiliki sanak keluarga maupun kerabat yang memiliki modal besar, baik itu yang berasal dalam negeri maupun luar negeri silahkan ajak berinvestasi di Rohil."ajak Bupati

Mengenai berbagai kebutuhan dan perizinannya kita akan gratiskan,"tawar Suyatno,"Janji Bupati Rohil, H Suyatno Amp saat memberikan kata sambutan pada acara pelantikan dan pengukuhan Majelis pimpinan Daerah KAHMI Rohil periode 2015-2020, Kamis (17/3/2016) digedung serbaguna,Bagansiapiapi.

Ajakan yang kita tawarkan kepada KAHMI Rohil itu menurut Suyatno dikarenakan pengurus KAHMI ini berasal dari berbagai profesi yang telah menamatkan pendidikannya diberbagai universitas yang ada ditanah air. "makanya kita mengajak KAHMI Rohil untuk bersama-sama membangun negeri ini dengan memberikan masukan-masukan yang cemerlang kepada pemerintah, "ujarnya.

Selain pada itu, Dirinya juga meminta KAHMI Rohil untuk bisa mendatangkan investor untuk berinvestasi di Rohil.,"mari kita bersama-sama berjuang untuk membangun negeri ini, Berikan pemikiran dan masukan-masukan yang positif kepemerintah daerah bagaimana kedepannya kita bisa mengembangkan pembangunan dinegeri ini,"katanya

Diterangkan, Saat ini Rohil terjadi defisit Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) sebesar Rp812 Miliar. Nah, dengan keadaan ini tentunya kita tidak bisa lagi hanya mengharapkan DBH dari pemerintah pusat sebagai pendapatan Asil Daerah (PAD). Oleh karena itu keberadaan KAHMI Rohil ini diharapkan kedepannya mampu membantu pemerintah untuk mencari jalan keluarnya agar PAD bisa meningkat.

Orang nomor satu dinegeri seribu kubah ini juga membeberkan terjadinya defisit anggaran dikarenakan penyerapan anggaran tidak maksimal sehingga terjadi silva besar-besaran. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah pusat yang memberikan wewenang kepada daerah sebagai daerah otonomi dan sering mengubah-ubah peraturan yang ada.

"Kalau dizaman kepemimpinan presiden Soeharto berakhirnya tahun anggaran itu pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, jadi pemerintah daerah memiliki waktu lebih kurang 7 bulan untuk menjalankan dan menyelesaikan berbagai program pembangunan.

Sementara peraturan saat ini tanggal 31 Desember tahun anggaran berakhir. Nah, inilah membuat penyerapan APBD kurang maksimal dan membuat terjadinya silva besar-besaran, "katanya.

Dilanjutkan Suyatno lagi, Pemerintah pusat juga tidak komit memberlakukan otonomi bagi daerah. Dimana saat ini sebagian hasil yang dimiliki oleh daerah masih dikelola dan diambil oleh pusat, Salah satunya adalah pajak Perkebunan. Rohil ini memiliki ratusan ribu hakter (Ha) lahan perkebunan, akan tetapi pajak perkebunannya masih diambil oleh pusat.

"kalau pajak perkebunan itu diambil daerah maka sangat diyakini seluruh jalan yang ada dinegeri seribu kubah ini akan terlihat mulus dan dibangun dengan memakai sistem rigid, "ujarnya Optimis.

Ditempat yang sama, ketua umum KAHMI Propinsi Riau, Johar Firdaus mengatakan kalau keberadaan KAHMI ini untuk membantu pemerintah dalam rangka membawa bangsa indonesia ini kearah yang lebih maju. KAHMI ini pengurusnya juga terdiri dari orang-orang yang memiliki pemikiran yang cerdas dan berwawasan yang nantinya bisa memberikan spirit bagi pemerintah.

"kita minta KAHMI Rohil untuk bekerja dengan maksimal untuk membantu pemerintah dalam membangun kabupaten Rokan Hilir. Berikan pikiran-pikiran kepada pemerintah untuk membangun kampung halaman kita demi kemajuan daerah dan kepentingan masyarakat banyak,"pinta putra Asal Rohil itu.

Sementara itu, ketua Presidium Majelis Nasional KAHMI, Prof Dr Mahfud MD Mengatakan kalau pengurus KAHMI memang berasal dari orang-orang yang berpendidikan tinggi. Namun, pendidikan itu tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk memberikan masukan kepada pemerintah.

"banyak yang berpendidikan tinggi akan tetapi tidak memiliki ilmu dan tidak cerdas dalam berpikir, terkadang orang kuliah hanya ingin mendapatkan gelar dan ijazah saja untuk dijadikan sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan, "kata Mahfud.

"jadi gelar apapun yang didapat tidak perlu dibanggakan kalau tidak bisa memberikan kontribusi bagi daerah. Banyak yang hanya berpendidikan SMA, akan tetapi memberikan kontribusi bagi daerahnya dengan menyumbangkan pemikiran yang dimilikinya, "pungkas Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Acara pelantikan dan pengukuhan KAHMI Rohil itu dihadiri oleh ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan, Plt Sekdakab Rohil Drs H Surya Arfan Msi, Para Pimpinan SKPD, Ketua MUI Rohil Drs H Wan Achmad Syaiful Msi, Para Camat, Ormas, Tokoh Pemuda, dan undangan lainnya. (adv/hms)