JAKARTA. Riaumadani. com - Sebelum mendapat kepastian pengesahan RTRW Provinsi Riau, rombongan anggota DPRD Riau sempat mendapat penolakan dari Kementrian Kehutanan saat melakukan komunikasi di Jakarta, kemarin. Namun, rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus itu, tidak mau meninggalkan kantor Kemenhut sampai akhirnya diterima oleh Dirjen Planologi Kemenhut.

"Permintaan Menhut dihadirkan dalam pertemuan, juga tidak mendapat respon. Tapi kami tetap bertahan sampai akhirnya bisa menyampaikan aspirasi, " ungkap Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman kepada Tribun, Rabu [18/6/2014]

Politisi yang akrab disapa Dedet ini menyebutkan, pembicaraan yang digelar dalam bentuk rapat itu, sempat diskor karena Kemenhut yang tidak bisa dihadirkan. Namun, setelah mendapatkan informasi jika Menhut dalam waktu bersamaan tengah mengikuti acara, barulah kondisi kembali kondusif.

"Beberapa kawan dari DPRD Riau seperti ilyas Labay, Zukri Misran tegas meminta agar Menhut juga ikut dalam rapat. Sempat terjadi adu argumen, sampai akhirnya rapat kembali bisa dilanjutkan, " terang Dedet.

Seperti yang diberitakan, setelah sekian lama tanpa ada kepastian, akhirnya Presiden segera menandatangani RTRW Provinsi Riau. Melalu Kementrian Kehutanan, RTRW tersebut akan diserahkan usai pelaksanaan Pilpres nanti. Kepastian tersebut didapatkan setelah anggota DPRD Riau melakukan komunikasi dengan Kementrian kehutanan, kemarin.Selasa [17/6/2014]

Rencana Tataruang dan Rencana Tata Wilayah [RTRW] Provinsi Riau diajukan ke Presiden seperti yang dijanjikan Kementerian Kehutanan saat pertemuan dengan Perwakilan Pimpinan DPRD Riau, bersamaan dengan RTRW dua Provinsi lainnya di Indonesia.

Total Kemenhut mengajukan satu surat yang di dalamnya mencakup tiga provinsi yang belum memiliki RTRW. Ketiganya, Riau, Sumatera Utara, dan Papua Barat.

"Kita dilibatkan surat yang mau diberikan kepada Presiden. Di sana diajukan RTRW Riau bersama dua Provinsi lainnya, Sumut, dan Papua Barat," ungkap Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus .**