Kesenjangan Kesejahrteraan Masyarakat
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
Wapres Jusuf Kalla: Kesenjangan Bangsa Mulai Lampu Kuning
Minggu 14 Februari 2016, 05:06 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
JAKARTA. Riaumadani. com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kesenjangan antar masyarakat di Indonesia telah mencapai tahap yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah karena mulai lampu kuning.
"Secara umum, bangsa ini mengalami kesenjangan yang mulai menjadi lampu kuning untuk kita semua. Artinya, harus segera diperbaiki," kata Jusuf Kalla di Jakarta Convention Center, Sabtu (13/02/2016).
Dia menjelaskan kesenjangan tersebut semakin tinggi terjadi di kawasan perkotaan, sementara di pedesaan tren itu menurun. Salah satu indikator adanya kesenjangan kesejahteraan masyarakat di perkotaan tersebut terlihat dari kepemilikan warga terhadap tempat tinggal.
"Kalau di pedesaan mungkin (kesenjangan) tidak terlalu terlihat, semua orang punya rumah yang tidak jauh berbeda. Tetapi di kota seperti Jakarta, justru tercermin kemiskinan itu," katanya menambahkan.
Kesenjangan perumahan tersebut terlihat di wilayah tertentu di ibu kota terdapat rumah-rumah mewah, sementara di kawasan bantaran sungai masih banyak warga tinggal berdesakan. "Orang yang berdesakan di daerah kumuh di Jakarta cenderung putus harapan dan akan meledak-ledak atau emosional kalau terjadi masalah," katanya.
Wapres berharap Bank Tabungan Negara (BTN) bersama dengan Perumnas dan pengembang swasta dapat segera merealisasikan rumah seimbang bagi masyarakat. "Ini memang akan segera dikeluarkan peraturan pemerintah untuk dilaksanakan secara bijak dan tepat. Pemerintah ingin melihat pertumbuhan juga dapat menciptakan perimbangan dan pemerataan," katanya.
Pemerintah pun berupaya untuk memperbaiki kebijakan dan perekonomian di dalam negeri supaya kesenjangan antarmasyarakat tidak semakin meningkat. "Terjadi kesenjangan yang berat antara perumahan rakyat. Itu harus segera diperbaiki, karena kalau tidak diperbaiki justru akan menimbulkan suatu masalah sosial yang berat bagi bangsa ini," ujarnya.**
"Secara umum, bangsa ini mengalami kesenjangan yang mulai menjadi lampu kuning untuk kita semua. Artinya, harus segera diperbaiki," kata Jusuf Kalla di Jakarta Convention Center, Sabtu (13/02/2016).
Dia menjelaskan kesenjangan tersebut semakin tinggi terjadi di kawasan perkotaan, sementara di pedesaan tren itu menurun. Salah satu indikator adanya kesenjangan kesejahteraan masyarakat di perkotaan tersebut terlihat dari kepemilikan warga terhadap tempat tinggal.
"Kalau di pedesaan mungkin (kesenjangan) tidak terlalu terlihat, semua orang punya rumah yang tidak jauh berbeda. Tetapi di kota seperti Jakarta, justru tercermin kemiskinan itu," katanya menambahkan.
Kesenjangan perumahan tersebut terlihat di wilayah tertentu di ibu kota terdapat rumah-rumah mewah, sementara di kawasan bantaran sungai masih banyak warga tinggal berdesakan. "Orang yang berdesakan di daerah kumuh di Jakarta cenderung putus harapan dan akan meledak-ledak atau emosional kalau terjadi masalah," katanya.
Wapres berharap Bank Tabungan Negara (BTN) bersama dengan Perumnas dan pengembang swasta dapat segera merealisasikan rumah seimbang bagi masyarakat. "Ini memang akan segera dikeluarkan peraturan pemerintah untuk dilaksanakan secara bijak dan tepat. Pemerintah ingin melihat pertumbuhan juga dapat menciptakan perimbangan dan pemerataan," katanya.
Pemerintah pun berupaya untuk memperbaiki kebijakan dan perekonomian di dalam negeri supaya kesenjangan antarmasyarakat tidak semakin meningkat. "Terjadi kesenjangan yang berat antara perumahan rakyat. Itu harus segera diperbaiki, karena kalau tidak diperbaiki justru akan menimbulkan suatu masalah sosial yang berat bagi bangsa ini," ujarnya.**
| Editor | : | TIS.HR |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham