Mendagri Minta Pemda Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

JAKARTA.RIAU MADANI.COM - Pemerintah daerah seluruh Indonesia diminta untuk turut mendukung dan menyukseskan pelaksaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan SE 2026 ini merupakan hal yang wajib didukung, sebab data itu sangat penting sekali untuk merumuskan kebijakan. 

Jelas dia, semakin akurat data yang dihasilkan dalam sensus ini, maka kebijakan yang akan dihasilkan juga semakin baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. 

"Data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik. Oleh karena itu Presiden sudah menugaskan BPS untuk melakukan sensus dan survei data," katanya, dalam rakor pengendalian inflasi yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (15/6/26). 

Tito Karnavian melanjutkan, dari hasil SE 2026 ini nantinya data yang dihasilkan akan sangat akurat karena berdasarkan by name by address. Untuk itu, kebijakan yang berbasis data yang akurat ini jelasnya, akan membantu menghemat penggunaan anggaran. 

"Dulu pernah dibuat sesus tahun sebelumnya, dan data itu sangat bermanfaat untuk data masyarakat penggolongan desil misalnya, data by name by address, desil 2 dan seterusnya hingga bantuan sosial menjadi sangat penting," ujarnya. 

Mendagri mengungkapkan, pendataan mengenai ekonomi yang dilakukan oleh BPS ini diharapkan bermanfaat untuk membuat basis kebijakan dibidang ekonomi sekaligus juga menangani masalah ekonomi di Indonesia. 

Untuk itu melalui surat edaran menyukseskan SE 2026 ini, dia mengimbau semua pihak untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya. 

"Tolong semua mendukung dan disampaikan kepada masyarakat, diharapkan dukungannya semakin banyak masyarakat memahami kegiatan ini, maka akan menghasilkan data yang akurat. Semakin akurat datanya maka ini akan makin bagus hasilnya untuk membuat kebijakan," lanjutnya. 

Selanjutnya Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, SE2026 mulai dilaksanakan dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Karena itu, ini harus didukung oleh semua pihak agar menghasilkan data berkualitas tinggi demi perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak nyata. 

Kepala BPS mengungkapkan, Pemda dapat melakukan beberapa hal dalam mendukung pelaksanaan SE2026, seperti menginstruksikan seluruh perangkat daerah menyukseskan SE2026. 

Kemudian, mengajak pelaku usaha dan masyarakat berpartisipasi dalam SE2026, dan membantu penyebarluasan informasi SE2026 melalui whatsapp group, media sosial, videotron, banner, dan lainnya. 

"Kepala daerah bersama BPS daerah diharapkan berkolaborasi untuk menyukseskan SE2026, hingga masyarakat di wilayah bapak/ibu bisa memahami dan juga memiliki rasa memiliki untuk berpartisipasi dalam SE2026 ini," katanya. 

Diketahui, Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah pendataan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha atau perusahaan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

Sensus ini diadakan setiap 10 tahun sekali guna memotret kondisi dan peta perekonomian nasional secara akurat. Semua pelaku usaha dari berbagai skala dan bidang (kecuali sektor pertanian) wajib didata, mulai dari UMKM, usaha skala besar, ekonomi digital/kreatif, dan lainnya.

(mcr)