Plt. Gubri SF Hariyanto Lantik 238 Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional dan 77 Kepala Sekolah di Lingkungan Pemprov Riau.

PEKANBARU.RIAU MADANI. COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi melantik 238 pejabat administrator, pejabat pengawas, ejabat fungsional dan 77 kepala sekolah di lingkungan Pemprov Riau.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto yang disaksikan oleh Kepala BKD Riau, Budi Fakhri, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau, Indra SE.

Dalam sambutannya, SF Hariyanto menegaskan kepada pejabat yang baru dilantik, seluruh pejabat harus memiliki semangat kerja tinggi demi mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap setelah dilantik, semuanya dapat bekerja ekstra dan luar biasa. Jangan santai. Kita sedang berjuang, khususnya di Bapenda dan DPMPTSP. Karena kita perlu mendongkrak PAD untuk mensejahterakan masyarakat,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, tantangan dalam menjalankan tugas pemerintahan memang tidak mudah. Namun demikian, ia meminta seluruh pejabat agar tidak mudah mengeluh maupun menyerah menghadapi berbagai persoalan.

“Semua harus bekerja keras. Jangan mengeluh dan putus asa meskipun tantangan kita sangat besar,” ungkapnya.

Soroti Masalah SPPD dan Seragam Sekolah

Dalam kesempatan tersebut, SF Hariyanto juga menyoroti perpindahan pegawai dari Sekretariat DPRD Riau ke sejumlah dinas lainnya. Ia berharap persoalan terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sebelumnya mencuat tidak kembali terjadi.

“Saya tidak mau di Setwan itu ditemukan lagi masalah SPPD. Hari ini 308 orang sudah dipindahkan. Bagi dinas tempat mereka pindah, kalau mereka tidak mau bekerja atau tidak masuk kantor, laporkan ke saya. Jangan seenaknya saja saat bekerja,” tegasnya.

Selain itu, SF Hariyanto turut memberikan perhatian kepada para kepala sekolah yang baru dilantik. Ia meminta agar kepala sekolah dapat bekerja secara profesional dan tidak mencampuri urusan di luar tugas pokok pendidikan.

“Kepala sekolah jangan ikut campur urusan pengadaan seragam sekolah. Bukan urusan kita itu. Tak semua orang tua siswa merupakan orang mampu. Bukannya dibantu malah diperas. Ini saya tekankan, jangan pernah urus yang bukan urusan kita,” pungkasnya. (**)