Bupati Afni Zulkifli Tegaskan Disiplin Belanja dan Prioritas Pembayaran Utang pada 2026

SIAK, RIAU MADANI. COM - Menyongsong tahun anggaran 2026, Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan arah kebijakan fiskal daerah dengan menekankan disiplin belanja serta skema prioritas pembayaran utang. Kebijakan tersebut diambil menyusul kondisi fiskal Kabupaten Siak yang belum stabil, dengan kas daerah tercatat hanya sebesar Rp3,7 juta.

“Kita sekarang efek domino, tolong berhati-hati dalam belanja di 2026. Terutama kepala OPD. Kalau bisa ada duit masuk, kewajiban yang wajib dulu dibayar, seperti gaji dan TPP pegawai. Baru setelah itu bayar utang, terutama yang kecil-kecil,” kata Afni saat Konferensi Pers 2025 di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat, Senin (29/12/2025).

Afni mengungkapkan, total hutang Pemerintah Kabupaten Siak yang belum terbayar hingga 2024 masih tersisa Rp121,5 miliar.

Ia menginstruksikan agar pembayaran pada awal 2026 diprioritaskan untuk hutang di bawah Rp50 juta, terutama kepada pelaku UMKM, agar roda perekonomian masyarakat tetap bergerak.

Selanjutnya, pembayaran hutang dengan nilai di bawah Rp100 juta dilakukan secara bertahap sesuai kapasitas keuangan daerah.

“Suara dari rakyat ini tolong jadi motivasi kita untuk berhati-hati supaya kita bisa memulai dari nol. Tidak ada kata lain, baik jajaran pemerintah daerah maupun BUMD, per 1 Januari hanya tinggal tiga hari lagi ayo kita kerja keras dan optimis, dengan niat baik meningkatkan PAD,” kata dia.

Lebih lanjut, Afni mengingatkan agar pemerintah daerah tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pusat. Ia menyebutkan, pemerintah pusat telah menginformasikan bahwa dana transfer diperkirakan mengalami penyusutan sekitar Rp330 miliar.

“Jangan kita hanya bersandar pada dana transfer, yang hari ini sudah dikabarkan oleh pusat bahwa dana transfer itu diperkirakan akan mengalami penyusutan sekitar Rp330 miliar, jadi berhenti bermanja manja, ayo kita berjuang, bersama,” jelas dia.

Dalam kesempatan tersebut, Afni juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk proaktif mengupayakan alokasi dana dari kementerian dan lembaga pusat. Selain itu, ia menginstruksikan badan usaha milik daerah (BUMD) agar memastikan pemasukan pada awal 2026 sesuai dengan target dan rencana kerja yang jelas.

Menanggapi pemberitaan yang menyebut dirinya menantang pihak tertentu, Afni menegaskan informasi tersebut tidak benar. “Kami tidak menantang, tidak ada. Yang ada hanya meminta hak kita agar dapat disalurkan kepada yang berhak,” tegas Afni.

Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh Pemerintah Kabupaten Siak terhadap pengelolaan belanja dan utang daerah. Melalui pengaturan prioritas pembayaran dan penerapan disiplin belanja, pemerintah daerah berharap pelayanan publik tetap berjalan, UMKM terbantu, serta tata kelola keuangan daerah semakin membaik meskipun tantangan fiskal masih dihadapi. (**)