Air molek,Inhu,RIAUMADANI.Com- Polemik truk ODOL (overdimension overload) angkutan batu bara yang melintasi jalan lintas tengah (Jalinten) arah Air molek menuju Taluk Kuantan terus bergulir menjadi opini ditengah tengah masyarakat. keresahan dan kekecewaan masyarakatpun semakin memuncak karena kondisi jalan yang bertambah rusak parah.

Sejatinya jalan merupakan urat nadi transportasi untuk segala aspek, terutama untuk menunjang lancarnya angkutan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat lokal dan angkutan barang dan jasa antar kota, antar Provinsi.

Atas kondisi tersebut masyarakat yang terdampak melalui Forum Penyelamat Aset Negara (F PAN) melaksanakan musyawarah yang dilaksanakan di Balai Adat Air molek,  Jumat (9/5/2025), malam usai sholat isya.

Turut hadir pada musyawarah tersebut, Ketua FPAN Arifpudin Ahalik, Sekertaris FPAN Hendra gunawan, Pendiri FPAN Fadri Hendra, Sekretaris PKN Inhu Ali Amsar Siregar, perwakilan masyarakat dari kecamatan Peranap, Simpang Kelayang, Sei Lala, Pasir Penyu dan Kecamatan Lirik.

Dalam musyawarah tersebut Arifpudin Ahalik menyampaikan, "Saya sangat prihatin melihat kondisi jalan dan lalulintas di Jalinten Air molek menuju Taluk Kuantan pada saat ini. Dan persoalan ini sebenarnya berulang kali sudah kami sampaikan, baik itu kepada Pemkab Inhu maupun Pemvrop Riau."ucapnya.

Arifudin Ahalik yang juga mantan anggota DPR Inhu ini menegaskan, agar jalan yang tampak rusak segera diperbaiki. Truk angkutan barang muatannya harus disesuaikan dengan kapasitas dan kelas jalan. Kemudian untuk truk angkutan batu bara agar membuat jalan
alternatif atau jalan khusus. 

Saya juga heren kepada penyelenggara di negeri kita tercinta ini, padahal,, regulasi yang mengatur angkutan jalan darat dan yang mengatur tentang Minerva atau pertambangan semua itu sudah ada, tetapi mengapa semua itu terkesan tidak di tegakkan. Menyikapi persoalan yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah Daerah pada saat itu Pemda berjanji akan segera membuat Tim, tapi hingga saat ini tidak kunjung ada realisasinya." tegas Arifpudin.

Di tempat yang sama Sekertaris PKN Kabupaten Inhu Ali Amsar Siregar menyampaikan, "Persoalan ini sebaiknya jangan di biarkan berlarut larut, kita miris dengan melihat kondisi Jalinten Air Molek ke Taluk Kuantan maupun Rengat menuju Tembilahan. Oleh karenanya, persoalan tambang batu bara yang berada di Inhu ini akan kami telisik lebih mendalam."ujarnya.

"kalau memang ada perbuatan meraka yang melawan hukum, baik itu tentang perizinan ataupun mengenai angkutan hasil tambang yang melanggar ketentuan. Atas kerugian atau pun tergangunya masyarakat atas dampak dari aktivitas pertambangan tersebut, maka akan kami gugat secara hukum."ucap Ali amsar siregar, menegaskan.

Usai musyawarah, Fadri Hendra pendiri F.PAN menyampaikan kepada awak media di Air Molek, "kami dari F.PAN memfasilitasi musyawarah ini karena persoalan ini sudah mulai meruncing, Dan kesabaran masyarakat yang terdampak sudah mualai memuncak. Kita memaklumi segala keluhan masyarakat yang terdampak,"ulasnya.

Dari hasil diskusi yang penuh komunikatif tadi terdapat beberapa kesimpulan, yang pertama kami akan menyurati Ketua DPRD Inhu untu segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan akan segera menyurati Bupati Inhu. Adapun tujuannya adalah, kami akan mempresentasikan tentang jalan khusus untuk truk angkutan batu bara sesuai kajian dan bahan yang sudah kami siapkan, tentunya kita lebih mengedepankan solusi, bukan emosi, "tuturnya.

Selain itu dalam hal ini, sebenarnya kami membantu pemeritah untuk mencari solusi dan meminimilasir gangguan keamanan masyarakat. Kami tetap mengkedepankan komunikasi dan diskusi kepada semua pihak. Dan kami mengapressiasi kepada Ketua DPRD Inhu yang telah sangat respon terhadap persoalan ini. Beliau sangat respect saat kami bersilaturahmi di kantornya beberapa hari kemarin.

Kami juga berharap kepada semua pihak, terutama Pemkab Inhu, agar segera menanggapi persoalan ini, mengingat kondisi masyarakat yang terdampak saat ini sedang emosi tingkat tinggi, dan mereka sudah menyatakan akan melakukan aksi Demontrasi bilamana pemerintah lamban dan kurang tanggap menyikapi persoalan ini, "harap Fadri Hendra berintonasi tinggi.

Pewarta : ARSAD G