Sejumlah Organisasi Aktivis Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Praktek Mafia Pengalihan Kuota Haji

RIAUMADANI. COM, JAKARTA - Kisruh Pelaksanaan Ibadah Haji 2024 menjadi keprihatinan kita semua. Bila ada yang bilang Pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini sukses itu hanya sekedar pencitraan dan Lip Service belaka karena sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di lapangan.

"Kami akan terus mendesak KPK agar segera mengusut tuntas dugaan praktek mafia pengalihan kuota haji ini. Dari informasi yang kami terima ada sejumlah biro travel haji yang mendapat pengalihan kuota haji ini antara lain Travel Arminareka dan Maktour yang dimiliki oleh Fuad Hasan Masyhur, mertua dari Menpora Dito Ariotedjo. Biro-biro travel tersebut ada konsorsiumnya dan kira-kira dapat tambahan berapa dari tambahan kuota 8400 tersebut? Informasi tersebut harus dibuka secara transparan kepada publik", tegas Joko Priyoski Ketua Umum KAUKUS MUDA ANTI KORUPSI (KAMAKSI).

Joko yang juga Koordinator Nasional (Kornas) KAUKUS EKSPONEN AKTIVIS 98 mengatakan, KPK harus segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi kuota haji mulai dari lelang dan penunjukan catering, hotel/ pemondokan, sewa bus selama ini transparan atau tidak? Ada praktek rente atau tidak? Hal tersebut harus ditelusuri dan diusut KPK. Sebagai Lembaga Anti Rasuah sudah seharusnya KPK bergerak cepat dengan memanggil dan memeriksa biro-biro travel tersebut juga memanggil Menteri Agama Yaqut dan Wamenag Saiful. KPK jangan menunggu bola dari Tim Pansus Haji yang dibentuk oleh DPR. Tentunya pola kerja KPK dan DPR itu berbeda.

Kami akan terus mendesak KPK segera Periksa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki sebagai Pimpinan Kementerian Agama yang harus bertanggung jawab atas dugaan kasus korupsi pengalihan kuota haji 2024. Kami menduga telah terjadi praktek mafia dan rente dalam pengalihan kuota haji tersebut.

Giat aksi unjuk rasa telah kami lakukan pada rabu 24 Juli 2024, tentunya kami tidak akan berhenti sampai disitu, selain aksi unjuk rasa secara simultan kami akan menggalang kekuatan Aliansi untuk terus mendesak KPK usut tuntas dugaan kasus korupsi pengalihan kuota haji, ujar Aktivis tersebut.

Alim Bara Ketua MASYARAKAT ADAT ANTI KORUPSI (MAAKI) dan R. Agung Gunawan Ketua Umum ALIANSI PERSAUDARAAN MASYARAKAT SUNDA (APERMAS) juga menegaskan, dalam waktu dekat kami akan melakukan Pelaporan ke KPK dan Aksi Unjuk Rasa Jilid II. Kasus dugaan praktek mafia pengalihan kuota haji tersebut akan terus kami kawal hingga KPK segera usut tuntas kasus tersebut. Kami tidak akan tinggal diam hingga KPK segera Periksa dan Tangkap Menteri Agama Yaqut dan Wamenag Saiful atas dugaan kasus korupsi kuota haji tersebut, "ucapnya.
(*Rls/dppkamaksi)