Patut Diduga Ada Permainan atau Konspirasi Jual Beli Dalam Pembagian Kuota Haji Indonesia.

RIAUMADANI. COM, JAKARTA - Kami akan terus bergerak memperbesar Aliansi dengan melakukan aksi secara simultan mendesak KPK segera memeriksa dan menangkap Menteri Agama dan Wamenag atas dugaan skandal korupsi kuota haji dan pemborosan uang Negara lebih dari 13 milyar hanya untuk belanja mobil dinas di Kementerian Agama", tegas Joko yang juga Koordinator Nasional (Kornas) Kaukus Eksponen Aktivis. 98.

Senada dengan hal tersebut, Alim Bara Ketua Masyarakat Adat Anti Korupsi (MAAKI) dan Ade Selon Ketua Gerakan Pemuda Jakarta (GPJ) menyebut Menteri Agama dan Wamenag saat ini dinilai tidak becus memimpin Kementerian Agama padahal kita tahu Instansi tersebut memiliki anggaran jumbo. Kalau Menteri dan Wakil Menteri nya tidak bisa mengelola dengan baik pasti akan terjadi masalah hingga mengarah ke dugaan kasus korupsi. Sudah seharusnya Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Agama Yaqut dan Wamenag Saiful dari jabatannya. Kita akan terus desak KPK mengusut tuntas dugaan kasus korupsi kuota haji 2024 dan pemborosan anggaran belanja mobil dinas lebih dari 13 Milyar di Kementerian Agama tahun 2023-2024, ucap Aktivis tersebut.

Ketua Umum Aliansi Persaudaeaan Masyarakat Sunda (APERMAS) R. Agung Gunawan juga mendukung langkah Tim Pansus Haji DPR agar pelaksanaan Ibadah Haji di tahun-tahun berikutnya bisa lebih baik dari saat ini.

Kami sebagai Elemen Masyarakat sedih melihat adanya Jamaah Haji yang terlantar dari mulai masalah tenda haji, makanan basi, transportasi haji dan terdapat jamaah non visa haji tak kunjung pulang. Kami juga Mencurigai adanya praktik jual beli kuota pemberangkatan Ibadah haji.

"Dari informasi yang kami dapat, ada jamaah yang mesti membayar dengan jumlah biaya furoda sekitar Rp 300 juta. Padahal biaya haji jalur khusus umumnya menarifkan jemaah untuk membayar Rp 160 juta. Namun, mereka yang membayar biaya tarif standar acapkali ditakut-takuti akan dimundurkan waktu keberangkatannya.
Ada yang tidak beres dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 2024. Tim Pansus Haji DPR dan KPK harus terus didesak untuk membongkar dugaan skandal Pelaksanaan Ibadah Haji 2024. Kami tidak akan tinggal diam kami akan terus kawal kasus dugaan korupsi kuota haji dan pemborosan uang rakyat untuk beli mobil dinas di Kementerian Agama", ujar Aktivis yang kerap disapa Agung.
*dppkamaksi