PEKANBARU. Riaumadani.com  - Provinsi Riau mengancam akan memboikot pemilihan presiden [pilpres] 9 Juli mendatang. Ini dilakukan, jika tidak terlihat etikad baik dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan RI terkait tidak disetujuinya rancangan tata ruang wilayah [RTRW] Riau.

Bahkan, perwakilan Gerakan Rakyat Riau untuk RTRW yang terdiri dari Lembaga Adat Melayu Riau, akademisi, pemuka masyarakat dan lintas etnis juga berencana melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Langkah itu ditempuh karena dari hasil koordinasi tidak terlihat titik terang untuk kepastian pembagian kawasan yang terkendala regulasi tersebut.

Ketua Dewan Pengurus Harian [DPH] LAM Riau, Al azhar, Senin [9/6] di Pekanbaru menilai, sudah saatnya ada gelombang perlawanan terhadap sikap Kementerian Kehutanan yang tidak berpihak pada masyarakat Riau.

"Kalau memang tidak direspon, kita ancam boikot pilpres. Kita juga akan minta Presiden SBY untuk memberhentikan Menhut, jika RTRW Riau tidak kunjung disetujui," ungkap Al azhar yang juga kecewa dengan sikap pemerintah pusat.

Hal senada disampaikan pemuka masyarakat Riau yang juga Ketua Gerakan Rakyat Riau untuk RTRW Prof Dr Yusmar Yusuf. Ia menilai gerakan itu merupakan inisiasi sekelompok anggota masyarakat Riau yang peduli dan prihatin dengan proses perencanaan dan implementasi pembangunan Riau.

Ia menilai, hampir seluruh pembangunan di Riau terkendala RTRW yang tak kunjung tuntas. Dengan pertimbangan itu, perhimpunan lintas organisasi dan akademisi itu melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan RI. "Setelah bertemu dan berdialog kesimpulan ringkas. Di mana, Menteri Kehutanan tidak berkenan menandatangani RTRW Riau tanpa alasan substantif yang jelas," terangnya.

Dengan pertimbangan itu, tim gabungan tersebut berpendapat, masyarakat Riau perlu digerakkan untuk melakukan perlawanan kepada Menteri Kehutanan dan melaporkannya ke Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, tim Gerakan Rakyat Riau untuk RTRW terdiri dari Prof Alaiddin Koto dari akademisi dan etnis Minang Kabau, Viator Butar-Butar mewakili etnis Batak. Selain itu, Suhendro dari etnis Jawa, Tang Antoni dari Tionghoa, Ketua DPH LAM Riau, Al azhar dan Syafhendry Rusli, Hasan Hajar dari NU, Syekh Ruslan dan Syekh Said Syafrudin.

Viator Butar-Butar menilai gerakan ini merupakan suara rakyat. Pasalnya, RTRW merupakan kerangka dasar pembangunan daerah. Kekhawatiran bersama itu mencuat, karena memang tidak terlihat langkah konkret dari Kementerian Kehutanan RI.

"Kalau tidak disetujui RTRW, kantor gubernur sekarang saja masih masuk kawasan hutan. Beliau [Menhut, red]  mengatakan takut bermasalah. Padahal, hasil tim terpadu yang dibentuk sudah tuntas. Tapi belum juga ditandatangani sejak 18 bulan lalu. Ini yang kita pertanyakan," imbuhnya.

Guru Besar Universitas Islam Negeri. [UIN] Suska Prof Alaidin Koto menili Menhut Zulkifli Hasan telah membohongi masyarakat Riau dengan mengatakan tidak bisa lagi menandatangani RTRW Provinsi Riau. Bahkan, alasan yang disampaikan juga dinilai tidak tepat.

"Kita telah mendatangi Menhut, kita sudah berbicara menyampaikan persoalan RTRW. Tapi Menhut justru bilang pemerintahan sudah demisioner. Karena Presiden SBY sudah menginstruksikan kabinet untuk tidak mengambil kebijakan strategis, semenatra ini kan sudah lama," ungkapnya.

Menurut Alaidin, setelah mendapat paparan dari Menhut terkait RTRW di Riau. Alaidin mengirimkan pesan singkat ke mantan Menteri Koordiantor Ekonomi Hatta Rajasa yang notabene merupakan senior dan calon Wakil Presiden dari Partai Amanat Nasional [PAN]. "Pak Hatta mengatakan, tidak ada yang namanya demisioner dalam kabinet. Saya melihat Menhut memang tidak memiliki niat baik terhadap Riau khususnya mengenai RTRW ini,"tegasnya. **