Terkait Masalah RTRW
LAM Riau Akan Ancam Boikot Pilpres Ke Pusat
Rabu 11 Juni 2014, 03:47 WIB
AL Azhar Ketua Dewan Pengurus Harian LAM Riau
PEKANBARU. Riaumadani.com - Provinsi Riau mengancam akan memboikot pemilihan presiden [pilpres] 9 Juli mendatang. Ini dilakukan, jika tidak terlihat etikad baik dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan RI terkait tidak disetujuinya rancangan tata ruang wilayah [RTRW] Riau.
Bahkan, perwakilan Gerakan Rakyat Riau untuk RTRW yang terdiri dari Lembaga Adat Melayu Riau, akademisi, pemuka masyarakat dan lintas etnis juga berencana melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Langkah itu ditempuh karena dari hasil koordinasi tidak terlihat titik terang untuk kepastian pembagian kawasan yang terkendala regulasi tersebut.
Ketua Dewan Pengurus Harian [DPH] LAM Riau, Al azhar, Senin [9/6] di Pekanbaru menilai, sudah saatnya ada gelombang perlawanan terhadap sikap Kementerian Kehutanan yang tidak berpihak pada masyarakat Riau.
"Kalau memang tidak direspon, kita ancam boikot pilpres. Kita juga akan minta Presiden SBY untuk memberhentikan Menhut, jika RTRW Riau tidak kunjung disetujui," ungkap Al azhar yang juga kecewa dengan sikap pemerintah pusat.
Hal senada disampaikan pemuka masyarakat Riau yang juga Ketua Gerakan Rakyat Riau untuk RTRW Prof Dr Yusmar Yusuf. Ia menilai gerakan itu merupakan inisiasi sekelompok anggota masyarakat Riau yang peduli dan prihatin dengan proses perencanaan dan implementasi pembangunan Riau.
Ia menilai, hampir seluruh pembangunan di Riau terkendala RTRW yang tak kunjung tuntas. Dengan pertimbangan itu, perhimpunan lintas organisasi dan akademisi itu melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan RI. "Setelah bertemu dan berdialog kesimpulan ringkas. Di mana, Menteri Kehutanan tidak berkenan menandatangani RTRW Riau tanpa alasan substantif yang jelas," terangnya.
Dengan pertimbangan itu, tim gabungan tersebut berpendapat, masyarakat Riau perlu digerakkan untuk melakukan perlawanan kepada Menteri Kehutanan dan melaporkannya ke Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain itu, tim Gerakan Rakyat Riau untuk RTRW terdiri dari Prof Alaiddin Koto dari akademisi dan etnis Minang Kabau, Viator Butar-Butar mewakili etnis Batak. Selain itu, Suhendro dari etnis Jawa, Tang Antoni dari Tionghoa, Ketua DPH LAM Riau, Al azhar dan Syafhendry Rusli, Hasan Hajar dari NU, Syekh Ruslan dan Syekh Said Syafrudin.
Viator Butar-Butar menilai gerakan ini merupakan suara rakyat. Pasalnya, RTRW merupakan kerangka dasar pembangunan daerah. Kekhawatiran bersama itu mencuat, karena memang tidak terlihat langkah konkret dari Kementerian Kehutanan RI.
"Kalau tidak disetujui RTRW, kantor gubernur sekarang saja masih masuk kawasan hutan. Beliau [Menhut, red] mengatakan takut bermasalah. Padahal, hasil tim terpadu yang dibentuk sudah tuntas. Tapi belum juga ditandatangani sejak 18 bulan lalu. Ini yang kita pertanyakan," imbuhnya.
Guru Besar Universitas Islam Negeri. [UIN] Suska Prof Alaidin Koto menili Menhut Zulkifli Hasan telah membohongi masyarakat Riau dengan mengatakan tidak bisa lagi menandatangani RTRW Provinsi Riau. Bahkan, alasan yang disampaikan juga dinilai tidak tepat.
"Kita telah mendatangi Menhut, kita sudah berbicara menyampaikan persoalan RTRW. Tapi Menhut justru bilang pemerintahan sudah demisioner. Karena Presiden SBY sudah menginstruksikan kabinet untuk tidak mengambil kebijakan strategis, semenatra ini kan sudah lama," ungkapnya.
Menurut Alaidin, setelah mendapat paparan dari Menhut terkait RTRW di Riau. Alaidin mengirimkan pesan singkat ke mantan Menteri Koordiantor Ekonomi Hatta Rajasa yang notabene merupakan senior dan calon Wakil Presiden dari Partai Amanat Nasional [PAN]. "Pak Hatta mengatakan, tidak ada yang namanya demisioner dalam kabinet. Saya melihat Menhut memang tidak memiliki niat baik terhadap Riau khususnya mengenai RTRW ini,"tegasnya. **
Bahkan, perwakilan Gerakan Rakyat Riau untuk RTRW yang terdiri dari Lembaga Adat Melayu Riau, akademisi, pemuka masyarakat dan lintas etnis juga berencana melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Langkah itu ditempuh karena dari hasil koordinasi tidak terlihat titik terang untuk kepastian pembagian kawasan yang terkendala regulasi tersebut.
Ketua Dewan Pengurus Harian [DPH] LAM Riau, Al azhar, Senin [9/6] di Pekanbaru menilai, sudah saatnya ada gelombang perlawanan terhadap sikap Kementerian Kehutanan yang tidak berpihak pada masyarakat Riau.
"Kalau memang tidak direspon, kita ancam boikot pilpres. Kita juga akan minta Presiden SBY untuk memberhentikan Menhut, jika RTRW Riau tidak kunjung disetujui," ungkap Al azhar yang juga kecewa dengan sikap pemerintah pusat.
Hal senada disampaikan pemuka masyarakat Riau yang juga Ketua Gerakan Rakyat Riau untuk RTRW Prof Dr Yusmar Yusuf. Ia menilai gerakan itu merupakan inisiasi sekelompok anggota masyarakat Riau yang peduli dan prihatin dengan proses perencanaan dan implementasi pembangunan Riau.
Ia menilai, hampir seluruh pembangunan di Riau terkendala RTRW yang tak kunjung tuntas. Dengan pertimbangan itu, perhimpunan lintas organisasi dan akademisi itu melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan RI. "Setelah bertemu dan berdialog kesimpulan ringkas. Di mana, Menteri Kehutanan tidak berkenan menandatangani RTRW Riau tanpa alasan substantif yang jelas," terangnya.
Dengan pertimbangan itu, tim gabungan tersebut berpendapat, masyarakat Riau perlu digerakkan untuk melakukan perlawanan kepada Menteri Kehutanan dan melaporkannya ke Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain itu, tim Gerakan Rakyat Riau untuk RTRW terdiri dari Prof Alaiddin Koto dari akademisi dan etnis Minang Kabau, Viator Butar-Butar mewakili etnis Batak. Selain itu, Suhendro dari etnis Jawa, Tang Antoni dari Tionghoa, Ketua DPH LAM Riau, Al azhar dan Syafhendry Rusli, Hasan Hajar dari NU, Syekh Ruslan dan Syekh Said Syafrudin.
Viator Butar-Butar menilai gerakan ini merupakan suara rakyat. Pasalnya, RTRW merupakan kerangka dasar pembangunan daerah. Kekhawatiran bersama itu mencuat, karena memang tidak terlihat langkah konkret dari Kementerian Kehutanan RI.
"Kalau tidak disetujui RTRW, kantor gubernur sekarang saja masih masuk kawasan hutan. Beliau [Menhut, red] mengatakan takut bermasalah. Padahal, hasil tim terpadu yang dibentuk sudah tuntas. Tapi belum juga ditandatangani sejak 18 bulan lalu. Ini yang kita pertanyakan," imbuhnya.
Guru Besar Universitas Islam Negeri. [UIN] Suska Prof Alaidin Koto menili Menhut Zulkifli Hasan telah membohongi masyarakat Riau dengan mengatakan tidak bisa lagi menandatangani RTRW Provinsi Riau. Bahkan, alasan yang disampaikan juga dinilai tidak tepat.
"Kita telah mendatangi Menhut, kita sudah berbicara menyampaikan persoalan RTRW. Tapi Menhut justru bilang pemerintahan sudah demisioner. Karena Presiden SBY sudah menginstruksikan kabinet untuk tidak mengambil kebijakan strategis, semenatra ini kan sudah lama," ungkapnya.
Menurut Alaidin, setelah mendapat paparan dari Menhut terkait RTRW di Riau. Alaidin mengirimkan pesan singkat ke mantan Menteri Koordiantor Ekonomi Hatta Rajasa yang notabene merupakan senior dan calon Wakil Presiden dari Partai Amanat Nasional [PAN]. "Pak Hatta mengatakan, tidak ada yang namanya demisioner dalam kabinet. Saya melihat Menhut memang tidak memiliki niat baik terhadap Riau khususnya mengenai RTRW ini,"tegasnya. **
Editor | : | Sumber : Tis/GR |
Kategori | : | Budaya |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Selasa 07 Mei 2024, 06:14 WIB
Abdul Wahid Serahkan formulir pendaftaran calon Gubernur Riau 2024 ke PDIP
Rabu 17 April 2024
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Senin 06 Mei 2024, 10:34 WIB
Miris! Mahkamah Agung Diduga Terindikasi Kuat sebagai Pasar Gelap Jual-beli Perkara
Senin 06 Mei 2024
Miris! Mahkamah Agung Diduga Terindikasi Kuat sebagai Pasar Gelap Jual-beli Perkara
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Jumat 03 Mei 2024, 10:00 WIB
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Jumat 03 Mei 2024
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Selasa 30 April 2024
Sekjen FKPMR H. Endang Sukarelawan Ambil Formulir Bacalon Walikota ke DPC PKB Kota Pekanbaru
Jumat 26 April 2024
Parisman Ikhwan Alias Bang Iwan Patah Ambil Formulir Balon Walikota Pekanbaru di DPC PKB