Mentri Investasi BKPM Bahlil Temui Warga Pulau Rempang Cari Solusi, Warga Tetap Tolak Direlokasi

RIAUMADANI. COM, BATAM – Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, menyambangi beberapa warga Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (18/09).

Bahlil menjumpai warga di halaman depan kediaman tokoh masyarakat Rempang, Gerisman Ahmad, di Pantai Melayu, Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang.

Bahlil mengatakan, kehadirannya sengaja untuk menemui masyarakat Rempang membahas terkait investasi di kawasan tersebut.

“Kita melakukan sosialisasi dengan rakyat, dengan tokoh-tokoh Pak Gerisman, tetang relokasi,” kata Bahlil.

Bahlil
Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia. (Foto: Muhamad Islahuddin)
Menurutnya, perlu adanya komunikasi baik kepada masyarakat agar semua yang telah direncanakan oleh pemerintah berjalan dengan lancar.

“Insaallah ada jalan terbaik, yang penting komunikasi dengan baik. Kita harus jaga hak mereka, jangan zalimi mereka, tapi harus kita lihat perkembangan terhadap investasi,” kata dia.

Keresahan warga terkait adanya aparat di Rempang juga menjadi pembahasan dalam pertemuan itu. Pihaknya akan mengevaluasi terkait adanya aparat yang mendatangi rumah dan berjaga di posko yang telah ada.

Bahkan ia menegaskan, jika masalah Rempang telah selesai, maka pihaknya akan menarik aparat dari posko yang telah ada.

“Kalau semua sudah beres kenapa harus ada. Sekarang kan, kita lagi cari titik temunya,” kata Bahlil.

Sementara itu, juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang Galang, Suardi mengatakan, saat ini masih membahas solusi terbaik terkait Rempang.

Pihaknya kini lebih dahulu melihat master plan dari pengembangan Rempang yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat di wilayah tersebut.

Awalnya, ia dan tokoh Keramat telah membahas masalah ini tadi saat Bahlil mengunjungi Rumah Gerisman Ahmad.

“Kalau 16 kampung ini prioritas direlokasi, delapan bulan sudah masyarakat menolak. Artinya tak perlu kita bahas, tetap menolak. Namun, jika ada priotas lainnya yang bisa koordinasi dengan baik, kita komunikasikan. kita siap menjalankan komunikasi itu dengan baik,” kata dia. (*)