RIAUMADANI. COM, PEKANBARU - Meski kontribusi untuk devisa negara sudah sangat baik, nyatanya Riau masih belum merasakan keadilan atas kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Dapil Riau, Syahrul Aidi Maazat dalam pertemuan Kunker Komisi V DPR RI dengan Gubernur Riau bersama Bupati dan Walikota se-Riau di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Jumat (14/7/2023) malam.

"Kami telah berusaha semampu yang bisa kami lakukan. Bahkan, dalam setiap kesempatan selalu kami perjuangkan tentang infrastruktur di riau. Tidak hanya di rapat komisi, di rapat paripurna pun selalu kami suarakan tentang tidak adilnya negara terhadap riau," ucap Syahrul Aidi dilansir mcr, Sabtu (15/7/2023).

Syahrul menuturkan, pihaknya meminta negara bersikap adil terhadap Riau, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur merupakan hal wajar.

Negara sudah mendapatkan devisa yang besar dari Bumi Lancang Kuning, namun perhatian infrastrukturnya masih jauh dari harapan.

"Kita memang dapat berbagai macam kebijakan, seperti kawasan strategis pariwisata nasional dan lain-lainnya. Namun masalahnya, riau belum dijadikan super prioritas, Pak. Nggak usah jauh-jauh, bono itu saja sangat luar biasa, tapi belum super prioritas. Ini yang harus kita perjuangkan bersama," tuturnya.

Syahrul menekankan, perjuangan yang dilakukannya bersama kawan-kawan di Komisi V DPR RI tidak pernah sekalipun berlandaskan pada kepentingan politik.

"Kami tak berfikir kepala daerahnya dari partai apa, dukungan politiknya ke siapa, yang penting bersama-sama menyuarakan apa yang dibutuhkan riau di pusat," kata Anggota DPR RI Dapil Riau 2 itu.

Dia juga mendorong kepala daerah untuk tidak sungkan menjalin komunikasi yang baik dengan Komisi V DPR RI untuk kepentingan pembangunan Riau di masa depan.

"Yang kami temui, masih ada kepala daerah sulit untuk membangun komunikasi, padahal kita ingin membangun daerahnya. Bahkan, untuk membuat surat permohonan saja tidak bisa dikeluarkan," singgungnya.

"Ada masyarakatnya butuh jembatan, kami minta kepada kepala daerahnya untuk membuat atau mengajukan surat permohonan, ndak bisa, ndak mau dia buat suratnya. Apakah karena beda partai atau bagaimana. Padahal kami tak pernah memandang perbedaan itu," sebutnya.

Syahrul mengakui, dirinya paham betul bagaimana kondisi berbagai daerah di Riau saat ini, khususnya di kabupaten dan kota yang mana porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sangat kecil.

Bahkan, kata dia, dalam pembahasan mengenai Undang-undang jalan, Komisi V bersikeras agar jalan daerah dibangun pemerintah pusat. Dengan kata lain, dalam Undang-undang tidak lagi menggunakan kata 'dapat' tapi 'dibangun' oleh pemerintah pusat jika daerah tak mampu untuk membangunnya.

"Walaupun kala itu pemerintah sesungguhnya menolak. Kami berjuang di Panja dan komisi waktu itu, akhirnya pemerintah setuju. Alhamdulillah, pak presiden juga menyambut baik hal itu," tegasnya.

"Jangankan bupati yang menelpon, rakyat saja kami angkat telponnya. Apalagi kalau yang menelpon itu kepala daerah atau kepala dinas. Terimakasih," tukasnya.(*01)
      

    Berita Terkait