RIAUMADANI. COM, JAKARTA - Pemerintah dianggap gagal menata manajemen risiko di Pertamina. Kegagalan itu bisa ditandai dalam waktu berdekatan setidaknya 4 fasilitas milik Pertamina terbakar. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, pada Selasa (18/04/23).

"Pemerintah sudah pekak telinga, tidak mau dengar suara rakyat. Empat fasilitas operasi BBM Pertamina meledak secara beruntun dalam kurun satu bulan, mulai dari kebakaran terminal BBM Plumpang yang menewaskan lebih dari 25 orang warga, ledakan kapal angkut BBM di Mataram, ledakan kilang BBM Dumai Riau dan kemarin kebakaran booster BBM pertamina di Banyuasin, Sumatera Selatan," kata Mulyanto.

"Ini membuktikan tidak ada evaluasi dan perbaikan dalam manajemen risiko Pertamina," tambah Mulyanto.

Lantas, Wakil Ketua FPKS DPR RI ini pertanyakan peran Menteri BUMN Erick Thohir dalam mengawasi kinerja Pertamina yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Mulyanto, Erick Thohir harusnya malu dengan serangkaian kejadian di Pertamina yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Ia harusnya fokus menyelesaikan masalah besar ini bukan malah sibuk kampanye menjadi capres atau sibuk dengan urusan sepak bola.

"Menteri Erick kemana saja? Persoalan Pertamina sudah sedemikian parah bukannya fokus mengawasi ini malah urus yang lain. Bagaimana Pertamina mau bersaing dengan perusahaan minyak dunia kalau manajemen risikonya masih amburadul seperti ini," singgung Mulyanto.

Mulyanto mendesak Menteri BUMN secara intensif memonitor dan mengevaluasi kinerja pertamina wabil khusus terkait dengan manajemen risiko. Erick harus membuat target perbaikan yang jelas. Dan bila target tersebut tidak tercapai harus ada pihak yang bertanggung jawab. Bila perlu Erick Thohir sendiri yang harus mengundurkan diri karena gagal memperbaiki Pertamina.

"Apakah ET terlalu sibuk ngurus PSSI dan kampanye bacapres sehingga lupa statusnya masih menjadi Menteri BUMN?." sindir Mulyanto. ***