Tanda Tanya di Seputar Tindakan Oknum Babinsa
Panglima TNI Jenderal Moeldoko : Tak Ditemukan Pelanggaran
Senin 09 Juni 2014, 02:13 WIB
Panglima TNI Jenderal Moeldoko
JAKARTA. Riaumadani.com - Aktivitas Bintara Pembina Desa [Babinsa] yang mendata pilihan warga dalam Pemilu Presiden 2014 masih menyisakan tanda tanya. Ada yang belum tuntas dijelaskan.
Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu] dan TNI telah menindaklanjuti dugaan adanya upaya mengarahkan pilihan warga pada pasangan capres/cawapres tertentu. Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan tak ditemukan pelanggaran yang dilakukan anggota Babinsa bernama Koptu Rusfandi. Klaim Moeldoko itu berdasarkan penelusuran Bawaslu yang telah melakukan pengecekan di lokasi kejadian, Jakarta Pusat, bersama camat, lurah, Kepala RT/RW setempat disaksikan sejumlah warga.
"Bukan saya, tapi Bawaslu yang menyatakan tak ada pelanggaran. Saya berani cek sama-sama, karena saya tidak ingin masalah ini menjadi seperti perang dunia," kata Moeldoko, di Halim, Jakarta Timur, Minggu [8/6/2014].
Moeldoko menambahkan, hasil penelusuran Bawaslu menyatakan apa yang dikatakan oleh pelapor tentang aktivitas babinsa tersebut tak terbukti. Bahkan, masyarakat sekitar menyatakan siap menjadi saksi yang menjamin tidak ada penyimpangan oleh Babinsa.
"Anggaplah kejadian itu benar, terstruktur atau tidak? Apanya yang terstruktur? Berdampak sistemik atau tidak? Tidak, tempatnya hanya satu tempat. Karena memang tidak ada perintah dari panglima yang meminta Babinsa bertindak macam-macam seperti itu," ujarnya.
Pernyataan Moeldoko itu berbeda dengan pernyataan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Andika Perkasa. Andika menyatakan, Koptu Rusfandi terbukti melakukan pendataan pilihan warga di area tugasnya sebagai Babinsa. Namun, Andika menyebutkan, Koptu Rusfandi tidak bermaksud mengarahkan pilihan warga.
Menurut Andika, hal itu terjadi ketika seorang warga Jakarta Pusat tidak langsung memberikan jawaban saat ditanya tentang preferensinya pada Pemilu Presiden 2014. Koptu Rusfandi berusaha mendapatkan konfirmasi dengan cara menunjuk pada gambar partai politik pengusung calon presiden.
"Secara kebetulan, gambar yang digunakan untuk mengonfirmasi pertama kali adalah gambar partai politik calon presiden nomor urut 1," kata Brigjen Andika.
Hal tersebut, lanjutnya, yang kemudian menimbulkan kesan seolah-olah Koptu Rusfandi "mengarahkan" warga di Jakarta Pusat untuk memilih salah satu calon presiden. Kendati demikian, Andika menegaskan, tindakan Koptu Rusfandi tersebut tetap merupakan suatu kesalahan.
"Pimpinan TNI AD tidak pernah memberikan perintah kepada jajarannya untuk melakukan pendataan preferensi warga di Pemilihan Presiden 2014. Perintah ini juga tidak pernah diberikan oleh Pangdam Jaya berturut-turut sampai dengan Danramil-nya, Kapten Inf Saliman," katanya.
Dari hasil penyelidikan itu, diketahui tindakan Koptu Rusfandi merupakan inisiatif sendiri dan karena ketidaktahuannya tentang tugas-tugas Babinsa. Selain itu, penyelidikan Kodam Jaya menemukan bahwa Danramil Gambir, Kapten Inf Saliman, sebagai atasan langsung Koptu Rusfandi, juga dinilai tidak melaksanakan tugasnya secara profesional dan tidak memahami tugas kewajibannya.
"Kapten Saliman menugaskan Koptu Rusfandi yang jabatan sebenarnya adalah Tamtama Pengemudi di Koramil Gambir untuk melakukan tugas Bintara Pembina Desa tanpa memberikan pembekalan kemampuan teritorial yang memadai terlebih dahulu," ungkap Andika.
Kapten Saliman dianggap tidak berusaha menegur dan menghentikan tindakan Koptu Rusfandi. Berdasarkan hasil pengusutan itu, TNI AD memutuskan Koptu Rusfandi dan Kapten Saliman melakukan pelanggaran disiplin perbuatan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan profesional dan tidak memahami tugas serta kewajibannya.
Koptu Rusfandi diberikan sanksi penahanan berat selama 21 hari berikut sanksi administratif tambahan berupa penundaan pangkat selama 3 periode [3 x 6 bulan]. Sedangkan Kapten Saliman diberi hukuman teguran dan sanksi tambahan berupa sanksi administratif penundaan pangkat selama 1 periode [1x 6 bulan]. Moeldoko berkali-kali mengatakan bahwa TNI akan bertindak netral dalam pemilu. Kasus ini terjadi karena ada anggota babinsa yang bekerja melakukan pendataan di waktu yang tak tepat.
Dihubungi terpisah, Indro Cahyono dari Indonesian Front for the Defence for Human Rights [INFIGHT], menilai, pernyataan TNI yang mengatakan tindakan Koptu Rusfandi merupakan inisiatif sendiri sangat dapat dipahami. Dalam catatannya, babinsa kerap bertindak di luar jalur yang telah ditetapkan. Bahkan menerima perintah dari pihak lain yang non unsur TNI.
"Bisa saja perintah informal karena sistemnya mendukung untuk melakukan itu," kata Indro.
Meski demikian, ia mengapresiasi respons yang diberikan oleh TNI. Indro berharap, kasus ini membuka mata Panglima TNI bahwa di bawah masih banyak babinsa yang melakukan penyelewengan dan tak jarang menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
"Sekalian saja kita buka, jangankan babinsa yang berpolitik, ada juga yang kriminal, terlibat di pilkada, bisnis ilegal juga banyak. Babinsa adalah aparat pertahanan yang dititipkan pada masyarakat tapi tidak tepat," katanya.**
Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu] dan TNI telah menindaklanjuti dugaan adanya upaya mengarahkan pilihan warga pada pasangan capres/cawapres tertentu. Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan tak ditemukan pelanggaran yang dilakukan anggota Babinsa bernama Koptu Rusfandi. Klaim Moeldoko itu berdasarkan penelusuran Bawaslu yang telah melakukan pengecekan di lokasi kejadian, Jakarta Pusat, bersama camat, lurah, Kepala RT/RW setempat disaksikan sejumlah warga.
"Bukan saya, tapi Bawaslu yang menyatakan tak ada pelanggaran. Saya berani cek sama-sama, karena saya tidak ingin masalah ini menjadi seperti perang dunia," kata Moeldoko, di Halim, Jakarta Timur, Minggu [8/6/2014].
Moeldoko menambahkan, hasil penelusuran Bawaslu menyatakan apa yang dikatakan oleh pelapor tentang aktivitas babinsa tersebut tak terbukti. Bahkan, masyarakat sekitar menyatakan siap menjadi saksi yang menjamin tidak ada penyimpangan oleh Babinsa.
"Anggaplah kejadian itu benar, terstruktur atau tidak? Apanya yang terstruktur? Berdampak sistemik atau tidak? Tidak, tempatnya hanya satu tempat. Karena memang tidak ada perintah dari panglima yang meminta Babinsa bertindak macam-macam seperti itu," ujarnya.
Pernyataan Moeldoko itu berbeda dengan pernyataan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Andika Perkasa. Andika menyatakan, Koptu Rusfandi terbukti melakukan pendataan pilihan warga di area tugasnya sebagai Babinsa. Namun, Andika menyebutkan, Koptu Rusfandi tidak bermaksud mengarahkan pilihan warga.
Menurut Andika, hal itu terjadi ketika seorang warga Jakarta Pusat tidak langsung memberikan jawaban saat ditanya tentang preferensinya pada Pemilu Presiden 2014. Koptu Rusfandi berusaha mendapatkan konfirmasi dengan cara menunjuk pada gambar partai politik pengusung calon presiden.
"Secara kebetulan, gambar yang digunakan untuk mengonfirmasi pertama kali adalah gambar partai politik calon presiden nomor urut 1," kata Brigjen Andika.
Hal tersebut, lanjutnya, yang kemudian menimbulkan kesan seolah-olah Koptu Rusfandi "mengarahkan" warga di Jakarta Pusat untuk memilih salah satu calon presiden. Kendati demikian, Andika menegaskan, tindakan Koptu Rusfandi tersebut tetap merupakan suatu kesalahan.
"Pimpinan TNI AD tidak pernah memberikan perintah kepada jajarannya untuk melakukan pendataan preferensi warga di Pemilihan Presiden 2014. Perintah ini juga tidak pernah diberikan oleh Pangdam Jaya berturut-turut sampai dengan Danramil-nya, Kapten Inf Saliman," katanya.
Dari hasil penyelidikan itu, diketahui tindakan Koptu Rusfandi merupakan inisiatif sendiri dan karena ketidaktahuannya tentang tugas-tugas Babinsa. Selain itu, penyelidikan Kodam Jaya menemukan bahwa Danramil Gambir, Kapten Inf Saliman, sebagai atasan langsung Koptu Rusfandi, juga dinilai tidak melaksanakan tugasnya secara profesional dan tidak memahami tugas kewajibannya.
"Kapten Saliman menugaskan Koptu Rusfandi yang jabatan sebenarnya adalah Tamtama Pengemudi di Koramil Gambir untuk melakukan tugas Bintara Pembina Desa tanpa memberikan pembekalan kemampuan teritorial yang memadai terlebih dahulu," ungkap Andika.
Kapten Saliman dianggap tidak berusaha menegur dan menghentikan tindakan Koptu Rusfandi. Berdasarkan hasil pengusutan itu, TNI AD memutuskan Koptu Rusfandi dan Kapten Saliman melakukan pelanggaran disiplin perbuatan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan profesional dan tidak memahami tugas serta kewajibannya.
Koptu Rusfandi diberikan sanksi penahanan berat selama 21 hari berikut sanksi administratif tambahan berupa penundaan pangkat selama 3 periode [3 x 6 bulan]. Sedangkan Kapten Saliman diberi hukuman teguran dan sanksi tambahan berupa sanksi administratif penundaan pangkat selama 1 periode [1x 6 bulan]. Moeldoko berkali-kali mengatakan bahwa TNI akan bertindak netral dalam pemilu. Kasus ini terjadi karena ada anggota babinsa yang bekerja melakukan pendataan di waktu yang tak tepat.
Dihubungi terpisah, Indro Cahyono dari Indonesian Front for the Defence for Human Rights [INFIGHT], menilai, pernyataan TNI yang mengatakan tindakan Koptu Rusfandi merupakan inisiatif sendiri sangat dapat dipahami. Dalam catatannya, babinsa kerap bertindak di luar jalur yang telah ditetapkan. Bahkan menerima perintah dari pihak lain yang non unsur TNI.
"Bisa saja perintah informal karena sistemnya mendukung untuk melakukan itu," kata Indro.
Meski demikian, ia mengapresiasi respons yang diberikan oleh TNI. Indro berharap, kasus ini membuka mata Panglima TNI bahwa di bawah masih banyak babinsa yang melakukan penyelewengan dan tak jarang menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
"Sekalian saja kita buka, jangankan babinsa yang berpolitik, ada juga yang kriminal, terlibat di pilkada, bisnis ilegal juga banyak. Babinsa adalah aparat pertahanan yang dititipkan pada masyarakat tapi tidak tepat," katanya.**
Editor | : | Sumber : Kompas.com |
Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Kamis 22 Agustus 2024, 13:02 WIB
Kejutan di Pilkada Serentak, Dua Anak Muda Berusia 30-an Tahun, Tawarkan Gagasan Baru untuk Kota Tegal
Rabu 26 Juni 2024
MUHAMAD RIDWAN UCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA PRESIDEN RI, KONFLIK PETANI Vs PT. RPI ADA TITIK TERANG
Selasa 11 Juni 2024
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia vs Timnas Filipina: Skor 2-0
Jumat 26 Januari 2024
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Politik
Rabu 16 Oktober 2024, 09:20 WIB
Las Cruces Fair Farmers Market: Mendukung Produk Lokal dan Komunitas dengan Pasar yang Berkelanjutan
Kamis 26 September 2024
Ratusan Warga Sago Kecamatan Senapelan Padati Posko Pemenangan Pasangan Intan
Sabtu 31 Agustus 2024
Menikmati Cita Rasa Autentik dan Sehat dari Kuliner Yunani
Senin 12 Agustus 2024
RUPS Luar Biasa BRK Syariah Tetapkan 3 Nama Calon Komisaris Utama.
Nasional
Rabu 09 Oktober 2024, 22:46 WIB
Pimpinan Organisasi Aktivis Desak Komnas Perempuan Soroti Kasus Tersangka Pelaku KDRT Anggota DPRD Bangka Belitung, Jangan Ada Intimidasi dan Diskriminasi Hukum
Rabu 09 Oktober 2024
Pimpinan Organisasi Aktivis Desak Komnas Perempuan Soroti Kasus Tersangka Pelaku KDRT Anggota DPRD Bangka Belitung, Jangan Ada Intimidasi dan Diskriminasi Hukum
Senin 07 Oktober 2024
Ketua Umum KEA'98 Joko Priyoski: UU MD3 Tahun 2019 Ambigu, Harus Direvisi
Rabu 02 Oktober 2024
REZITA SILATURAHMI KEPADA KB. H BASRAN & KB. H. ZAHARMAN KAZ, DISAMBUT PENUH KASIH DAN SAYANG
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Minggu 06 Oktober 2024, 16:41 WIB
Sikap Mencintai Lingkungan Perlu Ditanamkan Sejak Usia Dini
Minggu 06 Oktober 2024
Sikap Mencintai Lingkungan Perlu Ditanamkan Sejak Usia Dini
Jumat 20 September 2024
Usut Kasus SPPD Fiktif, Kombes Anom Karabianto: Fokus sementara ini Kasusnya di Sekretariat Belum Terkait Anggota-Pimpinan DPRD Riau
Minggu 08 September 2024
DPD Abpednas Riau Sukses Gelar Pramusda dan Pemberian SK Mandat Untuk DPC Kabupaten Se-Riau