RIAUMADANI. COM, PEKANBARU - Publik selama ini mengetahui Gubernur Riau, Syamsuar dan Bupati Meranti, M Adil selalu bersebrangan dalam kebijakan pemerintah.

Menariknya, jika bicara soal jatah DBH Migas dari pusat ke daerah, Gubri, Syamsuar justru mengaku sependapat dengan Bupati Meranti, M Adil.

Hal ini karena Syamsuar dan M Adil sama-sama menilai pembagian DBH migas masih kurang merata dan tidak adil bagi daerah penghasil migas.

"Bukan hanya belum merata saja, tapi kalau menurut saya belum secara adil sesuai dengan potensi wilayah masing-masing," ucap Suamsiar dilansir tribunpekanbaru.com, Rabu (14/12/2022).

Syamsuar menuturkan, potensi yang berkaitan dengan pendapatan negara berasal dari masing-masing daerah penghasil.

"Harusnya pembagian DBH itu sesuai dengan porsinya. Kalau Malacca Strait (ladang minyak di kabupaten Meranti) tidak juga, karena ada yang besar dan ada yang tidak," tuturnya.

"Seperti Bengkalis, kalau sama dibagi merata marah lah dia, karena di sana (Bengkalis) besar. Makanya harus sesuai porsi," sambungnya.

Meski begitu, Gubri Syamsuar mengungkapkan, pendapatan negara ini tidak hanya untuk daerah penghasil. Namun daerah penghasil harus membantu daerah-daerah bukan penghasil.

"Karena kita ini Negara Kesetuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi tidak mungkin daerah tak berhasil kita biarkan. Jadi harus ada subsidi silang," sebutnya.

Gubernur Riau mengaku, pihaknya dari Asosiasi Pemerintah Provinsi akan membahas persoalan pembagian DBH ini dengan Presiden.

"Kebetulan saya juga pengurus asosiasi pemerintah Provinsi. Kemarin di Solo bertemu dengan teman-teman gubernur, dan sudah sepakat nanti kami pada Januari 2023 kita akan rapat. Karena persoalan ini tidak bisa putus dengan Menteri, tapi harus Presiden," terangnya.

"Namun kami bicarakan dulu bersama gubernur se-indonesia. Sebab aspirasi Provinsi sama juga aspirasi Kabupaten/kota," pungkasnya.(*)
      

   t