Rabu, 7 Desember 2022

Breaking News

  • Bupati Kayong Utara Kalbar Dukung Sultan Siak II Tengku Buwang Asmara di Usul Pahlawan Nasional   ●   
  • Bhayangkari Polsek Sungai Apit, Beri Bantuan Sembako ke Penderita Disabilitas   ●   
  • Ikuti Rakornas P2DD, Suhardiman Amby Ingin Kuansing Jadi Daerah Maju Dan Prioritas   ●   
  • 100 Pulau di Maluku Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja   ●   
  • Bupati Kasmarni Apresiasi Turnamen Sepakbola Desa Meskom Cup II   ●   
Kunker Anggota Komisi XI DPR RI ke Riau
Gubri Syamsuar: Jumlah Kebun Sawit di Riau Capai 4 Juta Ha dan Ada yang Tidak Miliki HGU
Jumat 18 November 2022, 22:24 WIB
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melakukan pertemuan dengan Komisi XI DPR RI membahas Sawit. Jumat (18/11/2022)

 RIAUMADANI. COM. PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melakukan pertemuan dengan Komisi XI DPR RI di hotel Premiere Pekanbaru, Jumat (18/11/2022).

Dalam pertemuan tersebut, banyak hal yang dibahas, terutama terkait perkebunan kelapa sawit di Riau.

Gubri Syamsuar mengatakan, Provinsi Riau merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Dimana, berdasarkan data yang ada total luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai 3,3 juta hektare.

"Namun itu belum termasuk lahan yang masuk kawasan hutan, kalau digabungkan bisa mencapai 4 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit di Riau," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, dari jumlah lahan perkebunan kelapa sawit di Riau tersebut, hingga saat ini masih ada juga yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Dengan demikian, pemerintah tidak dapat memungut pajak, utamanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Karena itu, kami mohon bantuan dari Komisi XI DPR RI untuk ikut menggesa pendataan tersebut. Karena ini peluang untuk mendapatkan uang bagi daerah, kalau hanya pemerintah daerah tentunya akan sulit," ujarnya.

Dijelaskan Gubri, perusahaan yang ada tersebut, hingga saat ini masih sebatas memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan tidak melanjutkan hingga HGU. Sementara hingga saat ini, sawitnya terus berproduksi.

"Ini tentunya ada peluang untuk mendapatkan uang dari pajak, karena sawitnya juga sudah berproduksi," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengatakan, tujuan utama pihaknya datang ke Riau dalam rangka pengembangan industri kelapa sawit. Karena itu, pihaknya ingin mendengarkan laporan dari semua pihak.

"Kami datang untuk mendengar, baik dari pemerintah daerah, asosiasi petani kelapa sawit dan berbagai pihak lainnya," sebutnya.

Naikkan PSR

Dalam pertemuan itu juga dibahas soal Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang memberikan dana bantuan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Riau.

Dana yang diberikan berjumlah Rp30 juta untuk satu hektare kebun kelapa sawit masyarakat.

Menurut Gubri Syamsuar, dana bantuan untuk PSR tersebut masih kurang. Pasalnya, saat ini sedang terjadi inflasi akibat kenaikan harga BBM.

"Dengan kondisi inflasi saat ini, dana untuk PSR sebesar Rp30 juta per hektare dirasa kurang," kata Syamsuar.

Dilanjutkannya, selain karena kondisi inflasi, saat ini juga terjadi kenaikan harga pupuk. Hal tersebut juga cukup menyusahkan petani yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Riau.

"Pupuk juga naik, kalau bisa dana untuk PSR ini ditambah, jangan hanya Rp30 juta," pintanya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengatakan, tujuan utama pihaknya datang ke Riau dalam rangka pengembangan industri kelapa sawit. Karena itu, pihaknya ingin mendengarkan laporan dari semua pihak.

Pada pertemuan tersebut, selain dihadiri para anggota Komisi XI DPR, juga hadir perwakilan dari BPDPKS, asosiasi petani kelapa sawit di Riau serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Riau. (*)




Editor : Tis
Kategori : Pekanbaru
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top