Realisasi APBD Riau Masih 10 Persen
Poto Ilustrasi
Mei 2015 Realisasi APBD Riau Masih 10 Persen
Selasa 02 Juni 2015, 13:20 WIB
Poto Ilustrasi
PEKANBARU. Riaumadani. com - Sejauh ini, belum tampak ada perubahan signifikan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau tahun 2015. Meski sudah memasuki pertengahan tahun, realisasinya baru mencapai 10 persen.
Dibandingkan dengan akhir bulan April lalu, angka itu belum menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan. Ketika itu, realisasi APBD Riau 2015 tercatat baru sebanyak 9 persen. Angka itu pun sebagian masih berkutat pada belanjara rutin seperti gaji pegawai dan administrasi lainnya.
Menurut data di Unit Layanan Pengadaan [ULP] Pemprov Riau, hingga saat ini baru 432 paket yang masuk ULP. Angka itu masih jauh harapan yang diinginkan. Seharusnya pada awal Mei lalu ada 7.350 paket yang harus masuk dalam ULP tersebut.
Meski demikian, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman memastikan, seluruh satuan kerja [satker] di lingkungan Pemprov Riau akan terus menggesa seluruh kegiatan masing-masing. Dengan demikian, diharapkan realisasi APBD Riau 2015 bisa dijalankan secara maksimal.
Terkait masih rendahnya serapan APBD Riau tahun ini, Gubri ini menilai hal itu disebabkan belum seluruh satker melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan. Kondisi itu juga karena pejabat di seluruh satker, umumnya masih baru menjabat.
"Kita baru selesai melaksanakan assesment untuk 62 jabatan, tentu mereka yang baru dilantik masih mendata apa saja kegiatan yang akan dijalankan," ujarnya, akhir pekan kemarin.
Andi Rachman, demikian panggilan akrabnya, juga mengakui, akibat lambatnya serapan dana APBD Riau, menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi di Riau. Namun ia meyakinkan, seluruh satker akan terus menggesa setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Dalam hal ini, pihaknya juga akan melakukan pengawasan.
10 Persen
Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Indrawati Nasution menuturkan, capaian APBD Riau baru berkisar 10 persen. Dari capaian tersebut sudah termasuk gaji, biaya rutin dan juga beberapa kegiatan di SKPD.
"Kita sudah minta SKPD untuk menggesa, tapi kan tergantung SKPD-nya juga dalam melakukan gerak. Untuk target tidak bisa dipastikan, namun yang pasti untuk kegiatan di setiap satker sudah mulai berjalan dan dalam proses," papar Indrawati.
Ketika ditanyakan berapa pastinya angka capaian yang sudah 10 persebut, Ia hanya mengatakan bisa dihitung dari jumlah APBD Riau. Berdasarkan data yang didapatkan Haluan pada awal Mei lalu bahwa untuk tahun ini masih 7.350 paket yang harus masuk ULP. Namun hingga saat ini baru 432 paket yang masuk ULP. Jadi, artinya baru Rp1,2 triliun yang digunakan dan masih ada Rp24 triliun lagi yang akan dilaksanakan.**
Dibandingkan dengan akhir bulan April lalu, angka itu belum menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan. Ketika itu, realisasi APBD Riau 2015 tercatat baru sebanyak 9 persen. Angka itu pun sebagian masih berkutat pada belanjara rutin seperti gaji pegawai dan administrasi lainnya.
Menurut data di Unit Layanan Pengadaan [ULP] Pemprov Riau, hingga saat ini baru 432 paket yang masuk ULP. Angka itu masih jauh harapan yang diinginkan. Seharusnya pada awal Mei lalu ada 7.350 paket yang harus masuk dalam ULP tersebut.
Meski demikian, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman memastikan, seluruh satuan kerja [satker] di lingkungan Pemprov Riau akan terus menggesa seluruh kegiatan masing-masing. Dengan demikian, diharapkan realisasi APBD Riau 2015 bisa dijalankan secara maksimal.
Terkait masih rendahnya serapan APBD Riau tahun ini, Gubri ini menilai hal itu disebabkan belum seluruh satker melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan. Kondisi itu juga karena pejabat di seluruh satker, umumnya masih baru menjabat.
"Kita baru selesai melaksanakan assesment untuk 62 jabatan, tentu mereka yang baru dilantik masih mendata apa saja kegiatan yang akan dijalankan," ujarnya, akhir pekan kemarin.
Andi Rachman, demikian panggilan akrabnya, juga mengakui, akibat lambatnya serapan dana APBD Riau, menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi di Riau. Namun ia meyakinkan, seluruh satker akan terus menggesa setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Dalam hal ini, pihaknya juga akan melakukan pengawasan.
10 Persen
Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Indrawati Nasution menuturkan, capaian APBD Riau baru berkisar 10 persen. Dari capaian tersebut sudah termasuk gaji, biaya rutin dan juga beberapa kegiatan di SKPD.
"Kita sudah minta SKPD untuk menggesa, tapi kan tergantung SKPD-nya juga dalam melakukan gerak. Untuk target tidak bisa dipastikan, namun yang pasti untuk kegiatan di setiap satker sudah mulai berjalan dan dalam proses," papar Indrawati.
Ketika ditanyakan berapa pastinya angka capaian yang sudah 10 persebut, Ia hanya mengatakan bisa dihitung dari jumlah APBD Riau. Berdasarkan data yang didapatkan Haluan pada awal Mei lalu bahwa untuk tahun ini masih 7.350 paket yang harus masuk ULP. Namun hingga saat ini baru 432 paket yang masuk ULP. Jadi, artinya baru Rp1,2 triliun yang digunakan dan masih ada Rp24 triliun lagi yang akan dilaksanakan.**
| Editor | : | TIs-HR |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham