Beni Yussandra, Kebijakan Pemkab Inhil Pro Petani Belum Terlihat

Ketua DPC GWI INHIL

Selasa 02 Juni 2015, 12:51 WIB

Poto Ilustrasi

TEMBILAHAN. Riaumadani. com - Membangun kedaulatan pangan berbasis pertanian rakyat merupakan salah satu agenda prioritas dari Presiden Joko Widodo. Dimana Presiden pernah memaparkan bahwa kondisi petani saat ini kurang sejahtera karena banyak beban yang masih ditanggung.

Mulai masalah pupuk, pengolahan lahan, pemasaran dan distibusi serta berbagai masalah lainnya. Menurut Pemerintah beberapa waktu lalu, negara mempunyai tanggung jawab untuk meringankan beban petani tersebut melalui berbagai macam subsidi dan bantuan yang pro petani itu sendiri.

Tak terkecuali di Indragiri Hilir yang mayoritas penduduknya adalah petani. Bermacam bentuk usaha pertanian yang diusahakan yang kesemuanya butuh perhatian pemerintah. Setakat ini diduga ada aroma kepentingan kelompok dalam hal implementasi berbagai kebijakan pemerintah Kabupaten indragiri hilir itu sendiri. Misalnya dalam pemberian bantuan benih, pupuk, racun atau lain sebagainya. Tentunya ini berimbas pada adanya celah ketimpangan antara petani satu dengan petani lainnya.

Ketua DPC Gabungan Wartawan Indonesia [GWI] Inhil, Beni Yussandra mengatakan bahwa sampai saat ini masih belum terlihat gebrakan dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengakomodir kepentingan petani. Pihaknya masih sulit memperoleh informasi tentang berbagai kebijakan yang digelontorkan pada petani itu.

Ia mencontohkan Kecamatan Keritang saja, misalnya. Dari tahun kemarin pun kebijakan pemerintah seakan tak jelas. Jenis bantuan yang diperuntukkan buat petani pun kurang terdengar. "Walau ada kabar ada jenis bantuan untuk kelompok tani, tapi seakan tidak transparan. Bahkan kita sulit mencari informasi secara detil apa program dan kebijakan dinas terkait buat petani itu sendiri," ujarnya.

Dalam hal bantuan pembangunan tanggul untuk petani saja, sulit untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat. Ketika hal ini ditanya ke pihak pertanian, mereka menyebut bahwa itu dibawah dinas Pekerjaan Umum. Sementara, pihak dinas Pekerjaan Umum sendiripun masih uring-uringan saat dimintai data pekerjaan yang dilaksanakan. Bahkan, lebih ironis sering terjadi ketidaksinkronan antara dinas yang satu dengan dinas yang lainnya. Ini berarti masih ada celah kealpaan pemerintah dalam menginformasikan berbagai program dan kebijakannya.

Tahun ini, ia berharap agar dalam penyaluran berbagai kebijakan itu, dinas terkait membuang kepentingan pribadi atau kelompok [vested interest] yang diyakini sangat mengganggu kelancaran program pemerintah tersebut. Kepentingan itu seakan-akan mengkotak-kotak petani karena adanya nuansa politis semasa Pilkada maupun pemilu legislatif beberapa waktu lalu. Memang, pihak GWI belum memperoleh data secara spesifik, tetapi informasi yang beredar merupakan sebuah entry point bahwa telah terjadi hal semacam itu." ujar Beni

Untuk itu, dalam beberapa waktu kedepan, GWI akan berkordinasi dan mengkonfirmasi tentang berbagai kebijakan pemerintah khususnya dinas terkait dalam pengimplementasian program yang telah diagendakan pemerintah. Ia berpendapat jika 'vested interest' dibuang jauh-jauh, tentunya berbagai kebijakan pemerintah terhadap kepentingan petani dapat terakomodir dengan baik." pungkasnya