PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau kembali mengkritisi kunjungan luar negeri anggota DPRD Riau. Terlebih, perjalanan dinas luar negeri itu dilakukan saat rakyat mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berimbas terhadap harga kebutuhan pokok.

Manager Advokasi FITRA Riau, Taufik menilai, anggota DPRD Riau mengabaikan desakan publik yang menolak mereka kunker ke luar negeri. Sebanyak 65 anggota dewan juga mengesampingkan surat edaran dari Sekretariat Negara terkait larangan berkunjung ke negara luar menyusul meningkatnya kasus Covid-19 varian baru di Indonesia.

"DPRD Riau seolah-olah bangga atas keinginan dan ego kepentingan sendiri daripada melihat persoalan terkini. Peliknya masalah yang dihadapi rakyat, naiknya BBM dan sejumlah bahan pokok justru hanya dijadikan bahan bercandaan anggota DPRD Riau," kata Taufik, Selasa (13/9/2022).

Para anggota dewan, lanjut Taufik, seharusnya sadar bahwa mereka harus menjembatani tuntutan masyarakat daerah ke pusat. Serta, menindaklanjuti persoalan ini dengan partai politiknya di tingkat pengurus pusat.

"Tapi apa yang dituntut mahasiswa dan sejumlah masyarakat Riau kemarin disambut DPRD Riau hanya sorak-sorak di media saja dan tanpa ada langkah konkret. Dan kini malah 'kabur' keluar negeri tanpa sepengetahuan masyarakat Riau lagi. Di sini peran Dewan Riau ditanyakan seberapa perhatiannya kepada rakyat Riau," kata dia.

FITRA sangat menyayangkan sikap ngotot anggota dewan Riau. Seharusnya mereka memprioritaskan penyelesaian masalah yang ada di Riau dan membatalkan perjalanan luar negeri. "Tapi itu tidak, dan malah mereka pergi juga secara diam-diam tanpa keterbukaan," imbuh Taufik.

Selain itu, lanjut Taufik, kekecewaan publik juga pantas dilontarkan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Sebab, Sekretariat Dewan yang merupakan perwakilan pemerintah di DPRD tidak membuka informasi tentang kunker tersebut sejelas-jelasnya.

"Ini malah justru sebaliknya. Sekwan malah menutupi informasi ini dan bisa diduga artinya bersama-sama tak transparan kepada publik," kata dia.

Sebelumnya FITRA dan masyarakat Riau telah mendesak kunker luar negeri tersebut dibatalkan dan anggarannya dialihkan pada kegiatan dan program prioritas yang berdampak bagi Riau sendiri.

"Akan tetapi nampaknya Gubenur Syamsuar tak berani mengambil sikap tegas. Seharusnya edaran Setneg menjadi alasan dasar gubenur membatalkan rekomendasi izin tersebut. Tapi justru tidak. Dan malah takut dengan kepentingan Dewan."

Lebih lanjut Taufik mengatakan, Rp16 miliar anggaran yang dikeluarkan dalam APBD Riau untuk kunker itu sangat besar. FITRA mendorong agar anggaran sebesar itu dialihkan kepada kegiatan yang bermanfaat seperti bantuan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Riau.

"Atau mengalihkan pada dukungan kegiatan yang lain sesuai dengan arah prioritas pembangunan daerah di RPJMD, tapi itu disayangkan tak digubris baik oleh Gubenur Riau," ucap Taufik.

Terlebih, kata dia, pihaknya melihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Gubenur Riau kepada masyarakat masih belum tampak jelas realisasinya.

"Dilihat dalam isu pendidikan masih ada sekolah yang masih kurang baik, di isu infrastruktur jalan masih ditemui jalan berlubang, dan di isu gagasan Riau Hijau masih ngambang dan masih belum terintegrasi dengan baik ke daerah," tambah Taufik.

Dengan adanya dukungan anggaran kunker Rp16 M ini, kata dia, sangat cukup untuk mendukung program tersebut daripada memberikan untuk kunker 65 anggota dewan yang tak jelas arahnya.

"Setiap tahun anggaran kunker ke luar negeri diberikan, tetapi dampak ke Riau juga tak dirasakan sepulang mereka berkunjung. Malah diduga mereka bersuka ria memakai dana rakyat untuk pelesiran tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Gubenur Syamsuar tegas dan harus ambil simpatik rakyat Riau kembali. Sebab, masih banyak PR yang harus diselesaikan dan membutuhkan dukungan anggaran.

"Gubenur harus pandai mengelola keuangan daerah jangan diberikan kepada hal-hal yang tak penting. Jika gubenur mau saja dalam mengelola kebijakan anggaran dan jelas diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat Riau, Fitra memastikan rakyat pasti mendukung daripada mengelola anggaran yang terkesan mubazir ini," tutupnya. (*Rls/halloRiau*)